Mamuju (ANTARA) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Idris berharap Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dapat diadopsi secara utuh.
"Saya berharap bisa mengadopsi seutuhnya dari pengenalan aplikasi SPM ini sehingga kita lebih semangat untuk mengelola pemerintahan," kata Muhammad Idris pada monitoring dan evaluasi pengenalan aplikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yang berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Jumat.
Monitoring dan evaluasi pengenalan aplikasi SPM yang diselenggarakan Tim Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut bertujuan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan pendidikan yang mencakup peserta didik, satuan pendidikan dan pendidik serta tenaga kependidikan.
Pada kesempatan itu, Muhammad Idris mengingatkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan bukan hanya seremonial saja, namun yang menjadi perhatian utama adalah adanya komitmen bersama yang seutuhnya, sebagai upaya memperbaiki kualitas mutu pendidikan di Sulbar.
Penerapan SPM, kata dia, dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar, sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Saya sangat optimistis, jika Sulbar mau maju maka satu-satunya pintu masuk yang harus kita perbaiki adalah kepengurusan yang berada di ranah masing-masing, terutama untuk di bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya," ujar Muhammad Idris.
Dalam perencanaan maupun penganggaran, menurut dia, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.
Sementara itu, Kepala Biro Ortala Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi dokumen yang dilakukan Biro Ortala beberapa waktu lalu, hasil evaluasinya memang tidak bagus sebab dokumen perencanaannya belum tersuratkan secara rinci.
"Kemarin kami sudah melakukan evaluasi dokumen, namun dikarenakan dokumen perencanaannya belum tersurat secara rinci, maka hasilnya belum bagus," katanya.
Meski demikian, kata Masriadi, pihaknya berusaha memberikan yang terbaik dan berharap semuanya juga bisa membangun aplikasi dan bukan hanya di bidang pendidikan saja.
"Saya berharap bisa mengadopsi seutuhnya dari pengenalan aplikasi SPM ini sehingga kita lebih semangat untuk mengelola pemerintahan," kata Muhammad Idris pada monitoring dan evaluasi pengenalan aplikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yang berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Jumat.
Monitoring dan evaluasi pengenalan aplikasi SPM yang diselenggarakan Tim Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut bertujuan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan pendidikan yang mencakup peserta didik, satuan pendidikan dan pendidik serta tenaga kependidikan.
Pada kesempatan itu, Muhammad Idris mengingatkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan bukan hanya seremonial saja, namun yang menjadi perhatian utama adalah adanya komitmen bersama yang seutuhnya, sebagai upaya memperbaiki kualitas mutu pendidikan di Sulbar.
Penerapan SPM, kata dia, dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar, sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Saya sangat optimistis, jika Sulbar mau maju maka satu-satunya pintu masuk yang harus kita perbaiki adalah kepengurusan yang berada di ranah masing-masing, terutama untuk di bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya," ujar Muhammad Idris.
Dalam perencanaan maupun penganggaran, menurut dia, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.
Sementara itu, Kepala Biro Ortala Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi dokumen yang dilakukan Biro Ortala beberapa waktu lalu, hasil evaluasinya memang tidak bagus sebab dokumen perencanaannya belum tersuratkan secara rinci.
"Kemarin kami sudah melakukan evaluasi dokumen, namun dikarenakan dokumen perencanaannya belum tersurat secara rinci, maka hasilnya belum bagus," katanya.
Meski demikian, kata Masriadi, pihaknya berusaha memberikan yang terbaik dan berharap semuanya juga bisa membangun aplikasi dan bukan hanya di bidang pendidikan saja.