Aceh Besar (ANTARA) - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan pesawat terbang N219 dan pengembangan sumber daya manusia serta pengoperasian angkutan udara di Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero).
“Pengadaan pesawat ini untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Aceh dan mendongkrak perekonomian masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah,” kata Nova Iriansyah di Bandung, Jabar, Senin.
Nova menjelaskan membangun penerbangan perintis antarwilayah di Aceh tidaklah mudah.
“Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis,” katanya.
Ia menyebutkan saat ini penerbangan perintis di Aceh yang masih berjalan hanya ada di lima bandara dengan rekuensi terbatas, 1-2 penerbangan per minggu.
Sementara tujuh bandara yang ada di kabupaten/kota di provinsi ujung paling barat Indonesia itu dalam keadaan tidak ada aktivitas.
Menurut dia, dengan kondisi yang ada tersebut membuat Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi guna mengatasi persoalan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.
“Konektivitas antar wilayah menjadi salah satu program prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Aceh,” kata Nova.
Nova menambahkan konektivitas antardaerah yang dilakukan Pemerintah Aceh tersebut tidak hanya melalui transportasi udara, tapi juga dilakukan melalui perhubungan laut.
“Pemerintah Aceh juga sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah industri perkapalan dalam negeri untuk pengadaan kapal feri guna meningkatkan intensitas pelayaran antarpulau,” katanya.
Nova berharap hingga 2022, Pemerintah Aceh bisa mendapatkan empat unit pesawat jenis N219 yang akan dijadikan sebagai transportasi udara perintis antarpulau di Indonesia.
Nova menjelaskan alasan Pemerintah Aceh membutuhkan pesawat tersebut adalah karena untuk menghubungkan wilayah-wilayah Aceh dengan areanya yang sangat luas, yakni mencapai 59 ribu km2 untuk wilayah darat dan 295 ribu km2 untuk wilayah laut.
Adapun panjang garis pantainya juga mencapai 2.600 km lebih, dengan total sekitar 180 pulau. Dari semua pulau itu, 44 pulau di antaranya berpenghuni.
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Elfien Goentoro mengatakan N219 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara nasional di wilayah perintis yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti angkutan penumpang, angkutan barang maupun ambulans udara.
Ia menjelaskan N219 telah melakukan uji terbang perdana pada tanggal 16 Agustus 2017. Saat ini pesawat tersebut masih menjalani serangkaian pengujian sertifikasi.
Proses sertifikasi merupakan proses penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan karena akan digunakan masyarakat umum.
Elfien menyatakan PTDI berkomitmen menyelesaikan proses sertifikasi agar bisa mendapatkan sertifikat dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.
"Kami berharap pesawat N219 bisa segera melayani masyarakat Aceh serta mendorong dan meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan perekonomian di wilayah Provinsi Aceh," kata Elfien.
“Pengadaan pesawat ini untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Aceh dan mendongkrak perekonomian masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah,” kata Nova Iriansyah di Bandung, Jabar, Senin.
Nova menjelaskan membangun penerbangan perintis antarwilayah di Aceh tidaklah mudah.
“Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis,” katanya.
Ia menyebutkan saat ini penerbangan perintis di Aceh yang masih berjalan hanya ada di lima bandara dengan rekuensi terbatas, 1-2 penerbangan per minggu.
Sementara tujuh bandara yang ada di kabupaten/kota di provinsi ujung paling barat Indonesia itu dalam keadaan tidak ada aktivitas.
Menurut dia, dengan kondisi yang ada tersebut membuat Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi guna mengatasi persoalan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.
“Konektivitas antar wilayah menjadi salah satu program prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Aceh,” kata Nova.
Nova menambahkan konektivitas antardaerah yang dilakukan Pemerintah Aceh tersebut tidak hanya melalui transportasi udara, tapi juga dilakukan melalui perhubungan laut.
“Pemerintah Aceh juga sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah industri perkapalan dalam negeri untuk pengadaan kapal feri guna meningkatkan intensitas pelayaran antarpulau,” katanya.
Nova berharap hingga 2022, Pemerintah Aceh bisa mendapatkan empat unit pesawat jenis N219 yang akan dijadikan sebagai transportasi udara perintis antarpulau di Indonesia.
Nova menjelaskan alasan Pemerintah Aceh membutuhkan pesawat tersebut adalah karena untuk menghubungkan wilayah-wilayah Aceh dengan areanya yang sangat luas, yakni mencapai 59 ribu km2 untuk wilayah darat dan 295 ribu km2 untuk wilayah laut.
Adapun panjang garis pantainya juga mencapai 2.600 km lebih, dengan total sekitar 180 pulau. Dari semua pulau itu, 44 pulau di antaranya berpenghuni.
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Elfien Goentoro mengatakan N219 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara nasional di wilayah perintis yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti angkutan penumpang, angkutan barang maupun ambulans udara.
Ia menjelaskan N219 telah melakukan uji terbang perdana pada tanggal 16 Agustus 2017. Saat ini pesawat tersebut masih menjalani serangkaian pengujian sertifikasi.
Proses sertifikasi merupakan proses penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan karena akan digunakan masyarakat umum.
Elfien menyatakan PTDI berkomitmen menyelesaikan proses sertifikasi agar bisa mendapatkan sertifikat dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.
"Kami berharap pesawat N219 bisa segera melayani masyarakat Aceh serta mendorong dan meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan perekonomian di wilayah Provinsi Aceh," kata Elfien.