Wali Kota Batam bantah miliki taksi konvensional
Selasa, 7 Januari 2020 13:39 WIB
Wali Kota Batam Muhammad Rudi. ANTARA/Naim
Batam (ANTARA) - Wali Kota Batam Kepulauan Riau Muhammad Rudi membantah memiliki taksi konvensional, seperti tudingan yang ditujukannya selama ini.
Wali Kota di Batam Selasa menyatakan selama ini memang bersikap baik dengan supir taksi konvensional, hanya karena ingin menjamin keamanan kota, agar tidak terjadi bentrokan dengan supir taksi dalam jaringan.
"Dari saya hidup sampai hari ini, saya tidak punya satu taksi pun," kata dia.
Ia mengaku mendengar kabar miring yang beredar di masyarakat bahwa ia memiliki sejumlah taksi konvensional, sebab itulah ia berlaku seola-olah memihak pada supir taksi pangkalan.
Padahal, sikapnya hanya untuk memastikan kota aman. Makanya kemudian dibuat kebijakan pembatasan kepada pengemudi taksi daring, untuk tidak mengambil penumpang di tempat-tempat tertentu.
"Bandara ada taksi sendiri, ini supaya enggak bentrok saja karena jumlahnya sampai ribuan," kata dia.
Ia menegaskan aturan mengenai taksi sebenarnya merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Kepri. Pemkot pun telah mengirimkan surat kepada Pemprov agar dibuat kebijakan demi mengurai masalah itu.
Sayangnya, Pemprov tidak juga memberikan jawaban.
Sementara itu, kisruh antara pengemudi taksi pangkalan dengan taksi daring di Batam terus berkelanjutan.
"Ini bukan kejadian sekali. Sudah berulang kali sejak 2017, sejak dikeluarkan aturan khusus taksi daring. Terjadi kegaduhan hampir tiap pekan," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Efendi.
Kegaduhan antara pengendara taksi itu terjadi di tempat vital seperti bandara dan pelabuhan internasional, sehingga dikhawatirkan dapat mencoreng citra kota tujuan pariwisata itu.
Ia mengatakan Dishub hanya bisa menengahi saja setiap ada kegaduhan antartaksi, karena kebijakan mengenai itu menjadi wewenang pemerintah provinsi, bukan pemerintah kota.
Pemkot Batam meminta Pemprov Kepri membuat kebijakan yang lebih formal terkait nasib kedua taksi itu, agar tidak terus bertikai.
"Saya berharap Pemprov beri ketegasan. Kami harap ada kebijakan permanen terhadap regulasi taksi," kata dia.
Wali Kota di Batam Selasa menyatakan selama ini memang bersikap baik dengan supir taksi konvensional, hanya karena ingin menjamin keamanan kota, agar tidak terjadi bentrokan dengan supir taksi dalam jaringan.
"Dari saya hidup sampai hari ini, saya tidak punya satu taksi pun," kata dia.
Ia mengaku mendengar kabar miring yang beredar di masyarakat bahwa ia memiliki sejumlah taksi konvensional, sebab itulah ia berlaku seola-olah memihak pada supir taksi pangkalan.
Padahal, sikapnya hanya untuk memastikan kota aman. Makanya kemudian dibuat kebijakan pembatasan kepada pengemudi taksi daring, untuk tidak mengambil penumpang di tempat-tempat tertentu.
"Bandara ada taksi sendiri, ini supaya enggak bentrok saja karena jumlahnya sampai ribuan," kata dia.
Ia menegaskan aturan mengenai taksi sebenarnya merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Kepri. Pemkot pun telah mengirimkan surat kepada Pemprov agar dibuat kebijakan demi mengurai masalah itu.
Sayangnya, Pemprov tidak juga memberikan jawaban.
Sementara itu, kisruh antara pengemudi taksi pangkalan dengan taksi daring di Batam terus berkelanjutan.
"Ini bukan kejadian sekali. Sudah berulang kali sejak 2017, sejak dikeluarkan aturan khusus taksi daring. Terjadi kegaduhan hampir tiap pekan," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Efendi.
Kegaduhan antara pengendara taksi itu terjadi di tempat vital seperti bandara dan pelabuhan internasional, sehingga dikhawatirkan dapat mencoreng citra kota tujuan pariwisata itu.
Ia mengatakan Dishub hanya bisa menengahi saja setiap ada kegaduhan antartaksi, karena kebijakan mengenai itu menjadi wewenang pemerintah provinsi, bukan pemerintah kota.
Pemkot Batam meminta Pemprov Kepri membuat kebijakan yang lebih formal terkait nasib kedua taksi itu, agar tidak terus bertikai.
"Saya berharap Pemprov beri ketegasan. Kami harap ada kebijakan permanen terhadap regulasi taksi," kata dia.
Pewarta : Yuniati Jannatun Naim
Editor : Suriani Mappong
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Kapal tanker MT Federal II terbakar di galangan kapal ASL Batam, 10 korban tewas
15 October 2025 13:29 WIB
Kapal motor Alexindo bawa kontainer tujuan Batam karam di perairan Sunda Kelapa
22 September 2025 19:06 WIB
Presiden Jokowi menetapkan Batam sebagai KEK Pariwisata dan Kesehatan
09 October 2024 15:50 WIB, 2024
Kejagung pastikan perkara KM Arman 114 berbendera Iran berjalan transparan dan adil
25 June 2024 10:21 WIB, 2024
Terpopuler - Sejagat
Lihat Juga
Peneliti Unhas kenalkan lalat buah sebagai model riset strategis berbagai bidang
11 February 2026 4:35 WIB
PM Anwar tolak desakan oposisi soal isu penyerahan lahan di perbatasan Sabah-Kalimantan ke Indonesia
31 January 2026 6:15 WIB
Meski cuaca buruk, Basarnas lanjutkan cari korban kecelakaan pesawat di Bulusaraung
21 January 2026 4:43 WIB
Warga binaan di Sulawesi Selatan hasilkan 2,6 ton bahan pangan saat panen raya
16 January 2026 19:32 WIB
Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad dilarikan ke rumah sakit usai terjatuh
06 January 2026 11:22 WIB
Mantan PM Malaysia Najib Razak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas 25 dakwaan
27 December 2025 6:20 WIB