Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menyiapkan bantuan anggaran untuk membantu membiayai infrastruktur yang rusak akibat bencana alam yang terjadi di beberapa daerah.
Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah di Makasar Senin meminta pemerintah daerah yang mengalami bencana untuk mendata warga dan juga kerusakan yang terjadi.
Bantuan diberikan dari dana kontijensi darurat bencana dan juga akan diberikan melalui bantuan keuangan daerah untuk infrastruktur yang rusak.
"Khusus untuk fasilitas pemerintah, seperti jembatan gantung, pasar dan sebagainya, itu akan kita berikan bantuan keuangan daerah untuk menyelesaikan semua infrastruktur supaya bisa dipulihkan cepat, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya kembali," kata Nurdin Abdullah.
Nurdin Abdullah pada hari ini melakukan kunjungan ke sejumlah daerah yang mengalami bencana banjir yakni Kabupaten Barru, Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu mengunjungi beberapa titik di daerah tersebut yang terkena dampak cuaca ekstrem di awal Januari tahun 2020.
Kepala Dinas PUPR Sulsel Prof Rudy Djamaluddin mengatakan soal infrastruktur, PUPR akan melakukan koordinasi dengan pihak Balai Besar Pompengan, termasuk apa yang menjadi kewenangannya, misalnya aliran sungai.
"Kewenangan kita akan kita tindaklanjuti. Sudah ada beberapa catatan Pak Gubernur menginstruksikan untuk ditindaklanjuti, seperti di Barru, ada jembatan penyebrangan yang hanyut. Itu akan kita redesain," sebutnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Edi Junaedi menyampaikan terkait bencana yang terjadi, Gubernur telah meminta agar pemerintah kabupaten/kota untuk menyalurkan bantuan yang menjadi tanggungjawab bersama.
"Pemprov dan Pemda/Pemkot berkolaborasi. Kita di Pemprov ada dua komponen pembiayaan yang bisa kita salurkan. Pertama, bantuan sosial, kedua belanja tidak terduga atau dana kontijensi," jelasnya.
Pihak Pemprov telah berkoordinasi dengan pihak daerah untuk menugaskan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah masing-masing ke Pemprov melakukan koordinasi untuk pencairan.
Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah di Makasar Senin meminta pemerintah daerah yang mengalami bencana untuk mendata warga dan juga kerusakan yang terjadi.
Bantuan diberikan dari dana kontijensi darurat bencana dan juga akan diberikan melalui bantuan keuangan daerah untuk infrastruktur yang rusak.
"Khusus untuk fasilitas pemerintah, seperti jembatan gantung, pasar dan sebagainya, itu akan kita berikan bantuan keuangan daerah untuk menyelesaikan semua infrastruktur supaya bisa dipulihkan cepat, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya kembali," kata Nurdin Abdullah.
Nurdin Abdullah pada hari ini melakukan kunjungan ke sejumlah daerah yang mengalami bencana banjir yakni Kabupaten Barru, Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu mengunjungi beberapa titik di daerah tersebut yang terkena dampak cuaca ekstrem di awal Januari tahun 2020.
Kepala Dinas PUPR Sulsel Prof Rudy Djamaluddin mengatakan soal infrastruktur, PUPR akan melakukan koordinasi dengan pihak Balai Besar Pompengan, termasuk apa yang menjadi kewenangannya, misalnya aliran sungai.
"Kewenangan kita akan kita tindaklanjuti. Sudah ada beberapa catatan Pak Gubernur menginstruksikan untuk ditindaklanjuti, seperti di Barru, ada jembatan penyebrangan yang hanyut. Itu akan kita redesain," sebutnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Edi Junaedi menyampaikan terkait bencana yang terjadi, Gubernur telah meminta agar pemerintah kabupaten/kota untuk menyalurkan bantuan yang menjadi tanggungjawab bersama.
"Pemprov dan Pemda/Pemkot berkolaborasi. Kita di Pemprov ada dua komponen pembiayaan yang bisa kita salurkan. Pertama, bantuan sosial, kedua belanja tidak terduga atau dana kontijensi," jelasnya.
Pihak Pemprov telah berkoordinasi dengan pihak daerah untuk menugaskan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah masing-masing ke Pemprov melakukan koordinasi untuk pencairan.