Mamuju (ANTARA) - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Barat dalam pertemuan di Mamuju, Kamis, membahas lima isu strategis yang akan dijalankan pemerintah.
"Dalam rapat Forkopimda Sulbar, terdapat lima isu strategis yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah beserta unsur pimpinan," kata Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angraeni Anwar.
Isu tersebut antara lain, persiapan pelaksanaan pilkada serentak bupati dan wakil bupati di empat kabupaten yaitu Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu.
Kemudian, antisipasi masuknya virus corona di Sulbar serta rancangan Undang-undang Omnibuslaw yang mengatur regulasi ketenagakerjaan.
Selain itu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar yang meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi serta standardisasinya serta sistem penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjaring sumber daya manusia berkualitas.
Menurut dia, forkopimda dan pemangku kepentingan dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kondisi wilayah Sulbar dengan melakukan langkah antisipasi terkait isu strategis sesuai tugas dan fungsi masing masing.
Wagub mengatakan, rapat tersebut akan menjadi momen dalam menyelesaikan segala permasalahan, dan hambatan yang sedang atau yang akan dialami nantinya.
Ia mengatakan perkembangan penyebaran virus corona yang sudah menjadi isu dunia internasional dan Pemprov Sulbar telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk pencegahan virus mematikan itu.
"Kiranya seluruh unsur pimpinan terkait dapat bersatu padu dalam menghadapi permasalah serius tersebut, pasalnya terdapat beberpa data bahwa Sulbar memiliki beberapa pintu masuk bagi warga asing, salah satunya Kantor PLTS yang ada di Belang-belang Kabupaten Mamuju," katanya.
Sehingga perlu dilakukan antisipasi tingkat tinggi dalam melakukan pencegahan penyebaran virus corona itu, dikarenakan ada beberapa masyarakat Sulbar yang melakukan aktifitas di negeri China yang sudah dikembalikan di Sulbar, dan semuanya negatif terjangkit virus itu.
"Dalam rapat Forkopimda Sulbar, terdapat lima isu strategis yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah beserta unsur pimpinan," kata Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angraeni Anwar.
Isu tersebut antara lain, persiapan pelaksanaan pilkada serentak bupati dan wakil bupati di empat kabupaten yaitu Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu.
Kemudian, antisipasi masuknya virus corona di Sulbar serta rancangan Undang-undang Omnibuslaw yang mengatur regulasi ketenagakerjaan.
Selain itu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar yang meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi serta standardisasinya serta sistem penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjaring sumber daya manusia berkualitas.
Menurut dia, forkopimda dan pemangku kepentingan dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kondisi wilayah Sulbar dengan melakukan langkah antisipasi terkait isu strategis sesuai tugas dan fungsi masing masing.
Wagub mengatakan, rapat tersebut akan menjadi momen dalam menyelesaikan segala permasalahan, dan hambatan yang sedang atau yang akan dialami nantinya.
Ia mengatakan perkembangan penyebaran virus corona yang sudah menjadi isu dunia internasional dan Pemprov Sulbar telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk pencegahan virus mematikan itu.
"Kiranya seluruh unsur pimpinan terkait dapat bersatu padu dalam menghadapi permasalah serius tersebut, pasalnya terdapat beberpa data bahwa Sulbar memiliki beberapa pintu masuk bagi warga asing, salah satunya Kantor PLTS yang ada di Belang-belang Kabupaten Mamuju," katanya.
Sehingga perlu dilakukan antisipasi tingkat tinggi dalam melakukan pencegahan penyebaran virus corona itu, dikarenakan ada beberapa masyarakat Sulbar yang melakukan aktifitas di negeri China yang sudah dikembalikan di Sulbar, dan semuanya negatif terjangkit virus itu.