Mamuju (ANTARA News)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menilai satuan polisi pamong praja belum perlu dipersenjatai karena masih butuh pembenahan institusi diinternal Satpol PP.
"Saya kira belum saatnya Satpol PP dipersenjatai, karena masih butuh pembenahan institusi dalam tubuh Satpol PP itu sendiri, "kata anggota DPRD Mamuju, Syaiful Muklis di Mamuju, Kamis menanggapi keinginan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untukl mempersenjatai Satpol PP.
Syaiful yang juga legislator PDI-P mengatakan, kalau satpol PP dipaksakan untuk dipersenjatai maka dikhawatirkan akan dapat berakibat buruk dan justru akan menimbulkan kekerasan dalam tugasnya sebelum dilakukan pembenahan institusi diinternalnya.
"Tidak bisa dipungkiri dalam tubuh satpol PP masih memiliki kelemahan karena belum profesional dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari beberapa kasus kekerasan yang muncul setelah satpol PP bertindak, "kata Muklis yang juga ketua DPC PDI-P Kabupaten Mamuju.
Oleh karena itu, ia meminta agar kebijakan yang ingin mempersenjatai satpol PP seperti yang diinginkan Kementerian Dalam Negeri harus ditinjau kembali dan dikaji ulang karena saatnya belum tepat.
Menurut dia, Satpol PP harus dibenahi terlebih dahulu oleh pemerintah dalam segi rekruitmen agar mereka lebih profesional khususnya selektif dalam menerima calon anggota Satpol PP dengan memperhitungkan latar belakang pendidikannya.
"Kalau menurut saya Satpol PP dapat dipersenjatai ketika menjalankan tugas khusus misalnya ketika mengawal bendahara kantor yang ingin mencairkan dana pemerintah,"katanya.
Namun kata dia, kalau hanya untuk melakukan tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban (Trantib) masyarakat, satpol PP belum perlu dipersenjatai karena semakin direfresif masyarakat akan semakin melawan.
"Tidak perlu melakukan pendekatan kekerasan kepada masyarakat seperti selama ini cukup dengan pendekatan persuasif, karena itu juga akan sangat efektif,"katanya.(T.KR-MFH/S016)
"Saya kira belum saatnya Satpol PP dipersenjatai, karena masih butuh pembenahan institusi dalam tubuh Satpol PP itu sendiri, "kata anggota DPRD Mamuju, Syaiful Muklis di Mamuju, Kamis menanggapi keinginan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untukl mempersenjatai Satpol PP.
Syaiful yang juga legislator PDI-P mengatakan, kalau satpol PP dipaksakan untuk dipersenjatai maka dikhawatirkan akan dapat berakibat buruk dan justru akan menimbulkan kekerasan dalam tugasnya sebelum dilakukan pembenahan institusi diinternalnya.
"Tidak bisa dipungkiri dalam tubuh satpol PP masih memiliki kelemahan karena belum profesional dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari beberapa kasus kekerasan yang muncul setelah satpol PP bertindak, "kata Muklis yang juga ketua DPC PDI-P Kabupaten Mamuju.
Oleh karena itu, ia meminta agar kebijakan yang ingin mempersenjatai satpol PP seperti yang diinginkan Kementerian Dalam Negeri harus ditinjau kembali dan dikaji ulang karena saatnya belum tepat.
Menurut dia, Satpol PP harus dibenahi terlebih dahulu oleh pemerintah dalam segi rekruitmen agar mereka lebih profesional khususnya selektif dalam menerima calon anggota Satpol PP dengan memperhitungkan latar belakang pendidikannya.
"Kalau menurut saya Satpol PP dapat dipersenjatai ketika menjalankan tugas khusus misalnya ketika mengawal bendahara kantor yang ingin mencairkan dana pemerintah,"katanya.
Namun kata dia, kalau hanya untuk melakukan tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban (Trantib) masyarakat, satpol PP belum perlu dipersenjatai karena semakin direfresif masyarakat akan semakin melawan.
"Tidak perlu melakukan pendekatan kekerasan kepada masyarakat seperti selama ini cukup dengan pendekatan persuasif, karena itu juga akan sangat efektif,"katanya.(T.KR-MFH/S016)