Mamuju (ANTARA) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris meminta kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kembali mengoptimalkan peran demi kemajuan demokrasi di daerah itu.
Hal tersebut disampaikan Sekprov pada Focus Group Discussion (FGD) IDI 2019, yang berlangsung di Hotel Maleo Town Square Mamuju, Rabu.
"Pokja ini seharusnya bekerja dengan baik untuk aspek-aspek dari indikator yang dinilai masih sangat lemah. Kita perlu duduk bersama di dalam Pokja IDI tingkat provinsi, yang tugasnya antara lain, memberikan dukungan terjadinya proses pengumpulan data dan dokumen di lapangan serta memerankan fungsi quality control di dalamnya," papar Muhammad Idris.
Ia menyampaikan, terdapat enam indikator di Indonesia, termasuk Sulbar yang dinilai masih lemah atau kritis dengan angka di bawah 60 poin, yaitu kebebasan berpendapat, keterwakilan perempuan di DPR, demonstrasi yang agak keras, inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD dan informasi APBD.
Kebebasan berpendapat lanjut Muhammad Idris, masih terkoreksi dengan nilai 49 poin, keterwakikan perempuan di DPRD nilainya kurang lebih 59 poin, demonstrasi yang agak keras nilainya 30 poin, inisiatif DPRD nilainya 40 poin, rekomendasi DPRD nilainya sekitar 20 poin dan informasi APBD nilainya 41, 42 poin.
"Enam aspek ini ada di Indonesia dan juga Sulbar yang perlu kita sikapi bersama. Paling tidak, kita bisa mendalami bagian-bagian yang belum terlihat atau mencari fundamental problem utama dari sejumlah indikator tersebut," terang Muhammad Idris.
Sekprov berharap, melalui FGD tersebut, pemahaman terhadap IDI menjadi kuat dan mendapatkan solusi terbaik untuk memajukan demokrasi di Indonesia khususnya di Sulbar, terlebih lagi dalam merancang program ke depan untuk dilakukan sebaik-baiknya melalui perencanaan sesuai yang diinginkan.
"Saya percaya, hasil FGD IDI 2019 nantinya dapat memacu motivasi pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk meningkatkan capaian demokrasi sesuai aspek, variabel dan indikator yang ditetapkan," ujar Muhammad Idris.
Ia menambahkan, pemerintah telah menetapkan IDI sebagai salah satu target sektoral yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
Hal itu lanjutnya, menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang politik.
Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar Win Rizal menyampaikan, FGD tersebut dilaksanakan untuk menyempurnakan data IDI 2019 yang dianggap masih bersifat kuantitatif dan belum sempurna.
"Kegiatan ini penting karena sebagai pelengkap dan penyempurna dari pelaksanaan pengumpulan data IDI yang dilakukan secara kuantitatif," tutur Win Rizal.
Ia mengungkapkan, pada tahun ini pihaknya telah berhasil mengumpulkan IDI 2019 melalui koding surat kabar, yaitu Radar Sulbar selama satu tahun dari Januari-Desember 2019 dan koding dokumen resmi seperti perda-perda dan dokumen lainnya.
"Penyusunan IDI ini adalah yang ke-11 kalinya. Kita ketahui kita telah berhasil menyusun IDI 2009-2018. Jadi untuk IDI 2019 kita bicarakan dan diskusikan tahun ini," jelas Win Rizal.
Ia berharap, dalam FGD tersebut semua peserta dapat berperan aktif, utamanya memberikan kritikan, masukan dan saran yang sifatnya memperbaiki dan menyempurnakan data IDI di Sulbar.
Perserta FGD IDI 2019, sebanyak 40 orang yang dibagi ke dalam dua hari, yakni masing-masing 20 orang pada hari pertama dan kedua.
Sementara, narasumber di hari pertama, yakni Kepala Kesbangpol Sulbar Rahmat Sanusi.
Hal tersebut disampaikan Sekprov pada Focus Group Discussion (FGD) IDI 2019, yang berlangsung di Hotel Maleo Town Square Mamuju, Rabu.
"Pokja ini seharusnya bekerja dengan baik untuk aspek-aspek dari indikator yang dinilai masih sangat lemah. Kita perlu duduk bersama di dalam Pokja IDI tingkat provinsi, yang tugasnya antara lain, memberikan dukungan terjadinya proses pengumpulan data dan dokumen di lapangan serta memerankan fungsi quality control di dalamnya," papar Muhammad Idris.
Ia menyampaikan, terdapat enam indikator di Indonesia, termasuk Sulbar yang dinilai masih lemah atau kritis dengan angka di bawah 60 poin, yaitu kebebasan berpendapat, keterwakilan perempuan di DPR, demonstrasi yang agak keras, inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD dan informasi APBD.
Kebebasan berpendapat lanjut Muhammad Idris, masih terkoreksi dengan nilai 49 poin, keterwakikan perempuan di DPRD nilainya kurang lebih 59 poin, demonstrasi yang agak keras nilainya 30 poin, inisiatif DPRD nilainya 40 poin, rekomendasi DPRD nilainya sekitar 20 poin dan informasi APBD nilainya 41, 42 poin.
"Enam aspek ini ada di Indonesia dan juga Sulbar yang perlu kita sikapi bersama. Paling tidak, kita bisa mendalami bagian-bagian yang belum terlihat atau mencari fundamental problem utama dari sejumlah indikator tersebut," terang Muhammad Idris.
Sekprov berharap, melalui FGD tersebut, pemahaman terhadap IDI menjadi kuat dan mendapatkan solusi terbaik untuk memajukan demokrasi di Indonesia khususnya di Sulbar, terlebih lagi dalam merancang program ke depan untuk dilakukan sebaik-baiknya melalui perencanaan sesuai yang diinginkan.
"Saya percaya, hasil FGD IDI 2019 nantinya dapat memacu motivasi pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk meningkatkan capaian demokrasi sesuai aspek, variabel dan indikator yang ditetapkan," ujar Muhammad Idris.
Ia menambahkan, pemerintah telah menetapkan IDI sebagai salah satu target sektoral yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
Hal itu lanjutnya, menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang politik.
Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar Win Rizal menyampaikan, FGD tersebut dilaksanakan untuk menyempurnakan data IDI 2019 yang dianggap masih bersifat kuantitatif dan belum sempurna.
"Kegiatan ini penting karena sebagai pelengkap dan penyempurna dari pelaksanaan pengumpulan data IDI yang dilakukan secara kuantitatif," tutur Win Rizal.
Ia mengungkapkan, pada tahun ini pihaknya telah berhasil mengumpulkan IDI 2019 melalui koding surat kabar, yaitu Radar Sulbar selama satu tahun dari Januari-Desember 2019 dan koding dokumen resmi seperti perda-perda dan dokumen lainnya.
"Penyusunan IDI ini adalah yang ke-11 kalinya. Kita ketahui kita telah berhasil menyusun IDI 2009-2018. Jadi untuk IDI 2019 kita bicarakan dan diskusikan tahun ini," jelas Win Rizal.
Ia berharap, dalam FGD tersebut semua peserta dapat berperan aktif, utamanya memberikan kritikan, masukan dan saran yang sifatnya memperbaiki dan menyempurnakan data IDI di Sulbar.
Perserta FGD IDI 2019, sebanyak 40 orang yang dibagi ke dalam dua hari, yakni masing-masing 20 orang pada hari pertama dan kedua.
Sementara, narasumber di hari pertama, yakni Kepala Kesbangpol Sulbar Rahmat Sanusi.