Makassar (ANTARA News) - Tim pemenangan bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Tana Toraja, Theofilus Allorerung dan Adelheid Sosang (Teladan), menyatakan kerusuhan yang terjadi pasca pilkada 23 Juni lalu dirancang secara sistematis.
Juru Bicara Teladan, Joni Pamatan di Makassar, Jumat, mengatakan, sejumlah bukti visual baik foto ataupun rekaman video yang ditemukan tim mengindikasikan hal itu.
Menurutnya, dalam rekaman terdapat sejumlah orang menggunakan ikat kepala merah yang terus memprovokasi massa.
Selain itu, salah seorang kandidat bupati juga terlihat di lokasi, namun dia mengakui, belum diketahui motivasi kandidat tersebut berada di tengah-tengah massa.
"Yang paling kentara yakni saat massa secara serentak keluar dari rumah seorang kandidat menuju rumah kandidat lainnya untuk bergabung dengan massa lain. Kalau tidak diorganisir, tidak mungkin itu terjadi," ujarnya.
Berdasar bukti-bukti tersebut, Joni pun mendesak aparat kepolisian mempercepat hasil penyidikan sehingga diketahui dalang kerusuhan itu.
Sebab jika belum terungkap, dikhawatirkan hal tersebut akan meresahkan masyarakat dan berdampak ke pilkada kabupaten tetangga, Toraja Utara, yang baru akan berlangsung Oktober mendatang.
"Polres sangat lamban menangani kasus ini. Padahal, sehari setelah keruusuhan, bupati, kami dan panwas sudah melapor ke polisi. Kalau panwas sendiri mengaku sudah berkoordinasi," katanya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Tana Toraja, Andrias Somba Tonapa menegaskan, kepolisian terutama Polda Sulselbar harus tegas menyikapi kasus itu.
Pengambilalihan pengusutan perlu dilakukan Polda Sulselbar karena Polres Tana Toraja dinilainya sangat lamban.
Namun, kendati pengusutan belum tuntas, pihaknya menegaskan bahwa keputusan hasil suara sudah defenitif karena sudah ditetapkan lima anggota KPU pada 15 Juli lalu.
"Terserah kepolisian saja. mau diusut atau tidak, hasil suara sudah defenitif. Kami cuma berharap dengan pengusutan ini, masyarakat Tana Toraja bisa lebih tenang," ujarnya. (T.KR-AAT/D009)
Juru Bicara Teladan, Joni Pamatan di Makassar, Jumat, mengatakan, sejumlah bukti visual baik foto ataupun rekaman video yang ditemukan tim mengindikasikan hal itu.
Menurutnya, dalam rekaman terdapat sejumlah orang menggunakan ikat kepala merah yang terus memprovokasi massa.
Selain itu, salah seorang kandidat bupati juga terlihat di lokasi, namun dia mengakui, belum diketahui motivasi kandidat tersebut berada di tengah-tengah massa.
"Yang paling kentara yakni saat massa secara serentak keluar dari rumah seorang kandidat menuju rumah kandidat lainnya untuk bergabung dengan massa lain. Kalau tidak diorganisir, tidak mungkin itu terjadi," ujarnya.
Berdasar bukti-bukti tersebut, Joni pun mendesak aparat kepolisian mempercepat hasil penyidikan sehingga diketahui dalang kerusuhan itu.
Sebab jika belum terungkap, dikhawatirkan hal tersebut akan meresahkan masyarakat dan berdampak ke pilkada kabupaten tetangga, Toraja Utara, yang baru akan berlangsung Oktober mendatang.
"Polres sangat lamban menangani kasus ini. Padahal, sehari setelah keruusuhan, bupati, kami dan panwas sudah melapor ke polisi. Kalau panwas sendiri mengaku sudah berkoordinasi," katanya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Tana Toraja, Andrias Somba Tonapa menegaskan, kepolisian terutama Polda Sulselbar harus tegas menyikapi kasus itu.
Pengambilalihan pengusutan perlu dilakukan Polda Sulselbar karena Polres Tana Toraja dinilainya sangat lamban.
Namun, kendati pengusutan belum tuntas, pihaknya menegaskan bahwa keputusan hasil suara sudah defenitif karena sudah ditetapkan lima anggota KPU pada 15 Juli lalu.
"Terserah kepolisian saja. mau diusut atau tidak, hasil suara sudah defenitif. Kami cuma berharap dengan pengusutan ini, masyarakat Tana Toraja bisa lebih tenang," ujarnya. (T.KR-AAT/D009)