Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah bersiap melakukan intervensi setelah melihat jumlah kasus Coronavirus Disease (COVID-19) di daerahnya menunjukkan kenaikan 11 kasus baru sehingga per Sabtu, 11 April 2020 telah mencapai 178 kasus.
Berdasarkan laporan dari pusat data Gugus Tugas COVID-19 di pusat yang diterima Sabtu, tercatat ada penambahan 11 kasus baru di Sulsel, meninggal dunia empat orang, sembuh satu orang.
Gubernur Sulawesi Selatan usai rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Balai Manunggal Makassar, Sabtu menegaskan, segera melaksanakan langkah intervensi.
"Kita tidak lagi menyarankan atau mengimbau, tapi kita harus intervensi. Pertama kita lakukan langkah kongkret. Pemetaan daerah episentrum, penyaluran logistik hingga pengamanan," tegasnya.
Selain itu, memberikan kewenangan penuh kepada RT dan RW untuk bergerak menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK). Selanjutnya, mengidentifikasi orang yang tinggal sekamar dengan yang terjangkit.
"Ada indentifkasi nanti, tidak boleh ada tinggal sekamar dengan pasien apalagi berbaur. Kita siapkan balai pelatihan (BPSDM) Pemprov sebagai tempat isolasi. Tentu RT dan RW lebih tahu warganya," ujar mantan Bupati Bantaeng itu.
Bahkan Lurah dan Camat, tambah Nurdin, mereka diminta bahu-membahu dan lebih ketat memantau warganya. Tidak bisa lagi menghimbau, tapi secara ketat akan dilakukan guna memutus mata rantai COVID-19.
"Langkah akhir bila ini tidak maksimal, maka mempersiapkan usulan ke Menteri Kesehatan untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tapi nanti kita lihat perkembangannya, dan ini akan dibawa ke gugus tugas provinsi selanjutnya disupport gugus tugas di Kota Makassar," tambahnya menegaskan.
Pusat data Gugus Tugas COVID-19 merilis ada ada 178 kasus positif di Sulsel, dimana 25 orang pasien positif sembuh dan 15 orang pasien positif meninggal dunia.
Sedangkan data jumlah kasus pasien positif pada Jumat 10 April 2020 sebanyak 167 kasus, sembuh 24 orang, dan meninggal dunia 11 orang.
Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan kini masuk lima besar, setelah DKI Jakarta tertinggi 1.948 kasus, disusul Jawa Barat 421 kasus, Banten 279 kasus, dan Jawa Timur 267 kasus.
Berdasarkan laporan dari pusat data Gugus Tugas COVID-19 di pusat yang diterima Sabtu, tercatat ada penambahan 11 kasus baru di Sulsel, meninggal dunia empat orang, sembuh satu orang.
Gubernur Sulawesi Selatan usai rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Balai Manunggal Makassar, Sabtu menegaskan, segera melaksanakan langkah intervensi.
"Kita tidak lagi menyarankan atau mengimbau, tapi kita harus intervensi. Pertama kita lakukan langkah kongkret. Pemetaan daerah episentrum, penyaluran logistik hingga pengamanan," tegasnya.
Selain itu, memberikan kewenangan penuh kepada RT dan RW untuk bergerak menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK). Selanjutnya, mengidentifikasi orang yang tinggal sekamar dengan yang terjangkit.
"Ada indentifkasi nanti, tidak boleh ada tinggal sekamar dengan pasien apalagi berbaur. Kita siapkan balai pelatihan (BPSDM) Pemprov sebagai tempat isolasi. Tentu RT dan RW lebih tahu warganya," ujar mantan Bupati Bantaeng itu.
Bahkan Lurah dan Camat, tambah Nurdin, mereka diminta bahu-membahu dan lebih ketat memantau warganya. Tidak bisa lagi menghimbau, tapi secara ketat akan dilakukan guna memutus mata rantai COVID-19.
"Langkah akhir bila ini tidak maksimal, maka mempersiapkan usulan ke Menteri Kesehatan untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tapi nanti kita lihat perkembangannya, dan ini akan dibawa ke gugus tugas provinsi selanjutnya disupport gugus tugas di Kota Makassar," tambahnya menegaskan.
Pusat data Gugus Tugas COVID-19 merilis ada ada 178 kasus positif di Sulsel, dimana 25 orang pasien positif sembuh dan 15 orang pasien positif meninggal dunia.
Sedangkan data jumlah kasus pasien positif pada Jumat 10 April 2020 sebanyak 167 kasus, sembuh 24 orang, dan meninggal dunia 11 orang.
Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan kini masuk lima besar, setelah DKI Jakarta tertinggi 1.948 kasus, disusul Jawa Barat 421 kasus, Banten 279 kasus, dan Jawa Timur 267 kasus.