Makassar (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D membidangi Pembangunan, bersama seluruh mitra kerjanya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas strategi pemulihan perekonomian ditengah pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) di kantor dewan setempat, Kota Makassar, Kamis.
Pertemuan tersebut membahas penyesuaian anggaran yang mengacu dari Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Dalam rapat itu terjadi kesepakatan antara komisi D dengan mitra kerjanya untuk pemotongan anggaran sebesar 52 persen.
"Harapannya, setiap paket tidak mutlak disamaratakan pemotongannya. Misalnya pekerjaan kecil yang bisa dipadatkaryakan sebaiknya jangan dipotong serta paket paket yang besar sebaiknya disiapkan pekerjaan padat karya," ujar Ketua Komisi D DPRD Sulsel Jhon Rende Mangontan saat rapat.
Menurut dia, dengan begitu, mitra kerja Komisi D diharapkan mampu menghidupkan perputaran perekonomian masyarakat lokal setempat dengan membuka lapangan kerja apalagi ditengah wabah korona.
Politisi Partai Golkar ini meminta para mitra kerjanya dalam hal ini OPD bagi setiap kontraktor yang menangani proyek pemerintah diharapkan membuat surat pernyataan agar memilah mana item yang bisa dipadatkaryakan.
"Ini penting agar kami dari komisi D mampu mengawasi sampai sejauh mana komitmen kita untuk mendukung terjadinya perputaran ekonomi kerakyatan setempat," papar dia.
Selain itu, apabila strategi ini bisa laksanakan maka dapat mengurangi jumlah pengangguran akibat dampak COVID-19 yang memengaruhi seluruh sendi perekonomian.
"Insya Allah, kita sudah mampu memperkecil pengangguran serta kehidupan masyarakat yang terdampak COVID-19 ini bisa terjawab secara perlahan," ujar Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel itu.
Tak hanya itu komisi D juga menyetujui pekerjaan yang sudah ditenderkan dan sementara ditenderkan, atau yang belum ditenderkan tetap saja berjalan.
"Namun kami mengingatkan kepada OPD agar kontraktor wajib menyiapkan surat pernyataan tidak keberatan apabila dikemudian hari tertunda pembayaran akibat kondisi ekonomi yang diakibatkan korona," katanya
"Tapi kita jamin bahwa apabila belum terbanyarkan akibat kondisi keuangan kita terbatas, kita akan memberi kesempatan prioritas di perubahan anggaran atau tahun anggaran berikutnya, sehingga kita butuh saling pengertian dan kerja sama yang baik disetiap elemen," tambah putra Toraja itu.
Rapat tersebut hadir asisten II Pemprov Sulsel, Kepala Biro Keuangan, Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas perhubungan, Dinas Permukiman dan Biro Pengadaan. Rapat tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, dengan mengatur jarak satu sama lain dan diwajibkan menggunakan masker.
Pertemuan tersebut membahas penyesuaian anggaran yang mengacu dari Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Dalam rapat itu terjadi kesepakatan antara komisi D dengan mitra kerjanya untuk pemotongan anggaran sebesar 52 persen.
"Harapannya, setiap paket tidak mutlak disamaratakan pemotongannya. Misalnya pekerjaan kecil yang bisa dipadatkaryakan sebaiknya jangan dipotong serta paket paket yang besar sebaiknya disiapkan pekerjaan padat karya," ujar Ketua Komisi D DPRD Sulsel Jhon Rende Mangontan saat rapat.
Menurut dia, dengan begitu, mitra kerja Komisi D diharapkan mampu menghidupkan perputaran perekonomian masyarakat lokal setempat dengan membuka lapangan kerja apalagi ditengah wabah korona.
Politisi Partai Golkar ini meminta para mitra kerjanya dalam hal ini OPD bagi setiap kontraktor yang menangani proyek pemerintah diharapkan membuat surat pernyataan agar memilah mana item yang bisa dipadatkaryakan.
"Ini penting agar kami dari komisi D mampu mengawasi sampai sejauh mana komitmen kita untuk mendukung terjadinya perputaran ekonomi kerakyatan setempat," papar dia.
Selain itu, apabila strategi ini bisa laksanakan maka dapat mengurangi jumlah pengangguran akibat dampak COVID-19 yang memengaruhi seluruh sendi perekonomian.
"Insya Allah, kita sudah mampu memperkecil pengangguran serta kehidupan masyarakat yang terdampak COVID-19 ini bisa terjawab secara perlahan," ujar Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel itu.
Tak hanya itu komisi D juga menyetujui pekerjaan yang sudah ditenderkan dan sementara ditenderkan, atau yang belum ditenderkan tetap saja berjalan.
"Namun kami mengingatkan kepada OPD agar kontraktor wajib menyiapkan surat pernyataan tidak keberatan apabila dikemudian hari tertunda pembayaran akibat kondisi ekonomi yang diakibatkan korona," katanya
"Tapi kita jamin bahwa apabila belum terbanyarkan akibat kondisi keuangan kita terbatas, kita akan memberi kesempatan prioritas di perubahan anggaran atau tahun anggaran berikutnya, sehingga kita butuh saling pengertian dan kerja sama yang baik disetiap elemen," tambah putra Toraja itu.
Rapat tersebut hadir asisten II Pemprov Sulsel, Kepala Biro Keuangan, Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas perhubungan, Dinas Permukiman dan Biro Pengadaan. Rapat tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, dengan mengatur jarak satu sama lain dan diwajibkan menggunakan masker.