Makassar (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar mempertanyakan klaim Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan dr Ichsan Mustari yang menyebut 12 kabupaten di provinsi itu aman dari penularan Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.
Humas IDI Makassar dr Wachyudi Muchsin di Makassar, Selasa, mengatakan klaim dari Kepala Dinkes Sulsel dr Ichsan Mustari terkait tidak adanya penularan dan penyebaran virus corona ini harus dibuktikan dengan data-data ilmiah.
"Apa yang menjadi dasar dari Kepala Dinas Kesehatan Sulsel mengatakan jika 12 daerah itu aman dari virus corona. Kalau memang betul dan ada datanya, harusnya itu diungkap secara transparan agar semua masyarakat juga tahu," ujarnya.
Sebanyak 12 kabupaten yang diklaim aman dari penyebaran virus COVID-19 yakni Kabupaten Bantaeng, Barru, Bulukumba, Enrekang, Jeneponto, Selayar, Pangkep, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, Palopo dan Pinrang.
Ia mengatakan, pernyataan yang disampaikan oleh Kadinkes Sulsel itu bertentangan dengan data yang ada di laman resmi Pemprov Sulsel tentang COVID-19, di https://covid19.sulsel.go.id/.
Dia menyatakan, penyebaran virus corona masih terus terjadi di Sulawesi Selatan, bahkan terkonfirmasi positif terus bertambah, belum lagi banyaknya dokter dan tenaga medis yang terpapar virus corona di rumah sakit rujukan.
"Sebaiknya data ditransparansikan jangan mau memaksakan 'New Normal' di Sulawesi Selatan sementara data tidak mendukung. Sangat mengkhawatirkan bila ada statement pemangku kebijakan selevel kepala dinas kesehatan di tingkat lokal tentang kasus menurun, pandemi landai dan segera berakhir, bila kondisi ril tidak seperti itu," katanya.
Menurut dia, kemampuan skrining dan sistem pelaporan data masih belum sesuai, maka dikhawatirkan masyarakat merasa sudah "aman" dikondisi yang padahal itu belum "aman".
IDI Kota Makassar berharap Pemerintah Sulsel melalui dinas kesehatan yang mengklaim 12 Kabupaten di sulsel aman COVID-19 harus berdasarkan data ilmiah.
Harusnya, kata dia, data yang dirilis provinsi merupakan data berbasis pelayanan bukan berbasis domisili karena semua pasien positif daerah dikirim ke Makassar.
Baca juga: Kadinkes sebut 12 kabupaten di Sulawesi Selatan aman dari COVID-19
IDI Kota Makassar juga mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan secara matang bila ingin menerapkan kebijakan "new normal life" atau herd immunity. Terlebih, saat ini tren kasus virus corona alias covid-19 di Kota Makassar maupun daerah lain di provinsi Sulsel tidak kunjung mereda.
Data terkini di tingkat provinsi, penyebaran COVID-19 masih terbilang tinggi dengan Kota Makassar sebagai episentrum Sulsel di mana saat ini sudah masuk tiga besar kasus tertinggi untuk harian, di bawah Jatim dan DKI Jakarta.
"Penerapan New normal ife jangan gegabah karena bisa fatal akibatnya. Selain harus ada vaksin COVID-19, pemerintah juga harus mempersiapkan dulu aturannya baru menerapkan new normal, biar masyarakat tidak gagal paham. Misalnya apa protap kesehatan jika di mal, pasar, sekolah, kampus atau tempat terbuka seperti anjungan Losari," ucapnya.
Menurut dia, "New Normal Life" harus diikuti fakta ilmiah grafik menurun untuk penderita COVID-19. Sementara berdasarkan data tingkat nasional pada Sabtu (29/5), Sulsel sudah berada diurutan ketiga.
Penerapan sekolah atau masuk kampus, kata dia, juga perlu diatur agar meminimalkan peluang terpapar corona. Caranya dengan mewajibkan dosen, guru, mahasiswa atau siswa sebelum sekolah atau kuliah, harus tes swab atau TCM disertai surat bebas covid dan penerapan physical distancing harus ada dengan mengurangi jumlah dalam kelas dan wajib memakai masker.
"Di mal pun demikian, harus dites dulu pengunjungnya baru bisa masuk. Pemeriksaannya itu bisa dengan test cepat molekuler atau rapid, juga tes yang lebih cepat dan akurat yakni swab," ungkapnya.
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lanjut Yudi, telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
Kebijakan itu dikuatkan dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Semua itu, harus di pahami oleh gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia dalam penanganan covid-19 sehingga dalam mengeluarkan keputusan harus tidak serampangan biar keputusan tingkat pusat sampai daerah semua sama, tidak membuat rakyat bingung.
Apa yang diprotes IDI Makassar sejalan dengan apa yang di ungkapkan Juru Bicara Pemerintah Penanganan Percepatan Covid1-19, Achmad Yurianto yang mengatakan, total keseluruhan kasus konfirmasi positif COVID-19 saat ini mencapai 26.940 kasus.
Dari penyebaran kasus positif itu, dicatatkan lima daerah yang menduduki peringkat tertinggi, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulsel, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.
Humas IDI Makassar dr Wachyudi Muchsin di Makassar, Selasa, mengatakan klaim dari Kepala Dinkes Sulsel dr Ichsan Mustari terkait tidak adanya penularan dan penyebaran virus corona ini harus dibuktikan dengan data-data ilmiah.
"Apa yang menjadi dasar dari Kepala Dinas Kesehatan Sulsel mengatakan jika 12 daerah itu aman dari virus corona. Kalau memang betul dan ada datanya, harusnya itu diungkap secara transparan agar semua masyarakat juga tahu," ujarnya.
Sebanyak 12 kabupaten yang diklaim aman dari penyebaran virus COVID-19 yakni Kabupaten Bantaeng, Barru, Bulukumba, Enrekang, Jeneponto, Selayar, Pangkep, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, Palopo dan Pinrang.
Ia mengatakan, pernyataan yang disampaikan oleh Kadinkes Sulsel itu bertentangan dengan data yang ada di laman resmi Pemprov Sulsel tentang COVID-19, di https://covid19.sulsel.go.id/.
Dia menyatakan, penyebaran virus corona masih terus terjadi di Sulawesi Selatan, bahkan terkonfirmasi positif terus bertambah, belum lagi banyaknya dokter dan tenaga medis yang terpapar virus corona di rumah sakit rujukan.
"Sebaiknya data ditransparansikan jangan mau memaksakan 'New Normal' di Sulawesi Selatan sementara data tidak mendukung. Sangat mengkhawatirkan bila ada statement pemangku kebijakan selevel kepala dinas kesehatan di tingkat lokal tentang kasus menurun, pandemi landai dan segera berakhir, bila kondisi ril tidak seperti itu," katanya.
Menurut dia, kemampuan skrining dan sistem pelaporan data masih belum sesuai, maka dikhawatirkan masyarakat merasa sudah "aman" dikondisi yang padahal itu belum "aman".
IDI Kota Makassar berharap Pemerintah Sulsel melalui dinas kesehatan yang mengklaim 12 Kabupaten di sulsel aman COVID-19 harus berdasarkan data ilmiah.
Harusnya, kata dia, data yang dirilis provinsi merupakan data berbasis pelayanan bukan berbasis domisili karena semua pasien positif daerah dikirim ke Makassar.
Baca juga: Kadinkes sebut 12 kabupaten di Sulawesi Selatan aman dari COVID-19
IDI Kota Makassar juga mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan secara matang bila ingin menerapkan kebijakan "new normal life" atau herd immunity. Terlebih, saat ini tren kasus virus corona alias covid-19 di Kota Makassar maupun daerah lain di provinsi Sulsel tidak kunjung mereda.
Data terkini di tingkat provinsi, penyebaran COVID-19 masih terbilang tinggi dengan Kota Makassar sebagai episentrum Sulsel di mana saat ini sudah masuk tiga besar kasus tertinggi untuk harian, di bawah Jatim dan DKI Jakarta.
"Penerapan New normal ife jangan gegabah karena bisa fatal akibatnya. Selain harus ada vaksin COVID-19, pemerintah juga harus mempersiapkan dulu aturannya baru menerapkan new normal, biar masyarakat tidak gagal paham. Misalnya apa protap kesehatan jika di mal, pasar, sekolah, kampus atau tempat terbuka seperti anjungan Losari," ucapnya.
Menurut dia, "New Normal Life" harus diikuti fakta ilmiah grafik menurun untuk penderita COVID-19. Sementara berdasarkan data tingkat nasional pada Sabtu (29/5), Sulsel sudah berada diurutan ketiga.
Penerapan sekolah atau masuk kampus, kata dia, juga perlu diatur agar meminimalkan peluang terpapar corona. Caranya dengan mewajibkan dosen, guru, mahasiswa atau siswa sebelum sekolah atau kuliah, harus tes swab atau TCM disertai surat bebas covid dan penerapan physical distancing harus ada dengan mengurangi jumlah dalam kelas dan wajib memakai masker.
"Di mal pun demikian, harus dites dulu pengunjungnya baru bisa masuk. Pemeriksaannya itu bisa dengan test cepat molekuler atau rapid, juga tes yang lebih cepat dan akurat yakni swab," ungkapnya.
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lanjut Yudi, telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
Kebijakan itu dikuatkan dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Semua itu, harus di pahami oleh gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia dalam penanganan covid-19 sehingga dalam mengeluarkan keputusan harus tidak serampangan biar keputusan tingkat pusat sampai daerah semua sama, tidak membuat rakyat bingung.
Apa yang diprotes IDI Makassar sejalan dengan apa yang di ungkapkan Juru Bicara Pemerintah Penanganan Percepatan Covid1-19, Achmad Yurianto yang mengatakan, total keseluruhan kasus konfirmasi positif COVID-19 saat ini mencapai 26.940 kasus.
Dari penyebaran kasus positif itu, dicatatkan lima daerah yang menduduki peringkat tertinggi, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulsel, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.