Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong daerah melakukan verifikasi validasi data sebagai upaya menghindari terjadinya pembagian bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial yang salah sasaran.
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) pada Dinas Sosial Sulsel Kasmin di Makassar Jumat mengatakan verifikasi validasi data penerima bantuan merupakan permintaan langsung dari pemerintah pusat.
"Sampai saat ini, daerah masih terus melakukan verifikasi. Pemkab menyampaikan hasil verifikasinya ke pusat namun kami dari Pemprov tetap memantau agar prosesnya bisa berjalan lancar," ujarnya.
Ia menjelaskan permintaan verifikasi validasi data karena pada penyaluran BST sebelumnya diketahui banyak data kadaluarsa namun tetap didorong ke pusat.
Hal itu pun yang memunculkan kabar jika data tersebut merupakan data lama yakni 2011 atau 2012 dan itu memang tidak dapat dipungkiri.
Ia mengaku hal itu terjadi karena waktu melakukan verifikasi yang begitu sempit atau terbatas sehingga sulit dikerjakan untuk mendapatkan hasil maksimal.
Sehingga, kata dia, setelah keluar daftar nama-nama penerima BST, maka banyak terjadi kesalahan seperti ada penerima yang sudah meninggal dunia, ada penerima bantuan selain BST atau sebelumnya dikenal dengan bantuan langsung tunai (BLT).
"Selain itu, ketika pendataan, masyarakat saat didata tidak terlalu antusias dan hanya merasa untung-untungan. Namun ketika bantuan turun, barulah ada warga yang merasa lebih miskin dan lebih berhak menerima," ujarnya.
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) pada Dinas Sosial Sulsel Kasmin di Makassar Jumat mengatakan verifikasi validasi data penerima bantuan merupakan permintaan langsung dari pemerintah pusat.
"Sampai saat ini, daerah masih terus melakukan verifikasi. Pemkab menyampaikan hasil verifikasinya ke pusat namun kami dari Pemprov tetap memantau agar prosesnya bisa berjalan lancar," ujarnya.
Ia menjelaskan permintaan verifikasi validasi data karena pada penyaluran BST sebelumnya diketahui banyak data kadaluarsa namun tetap didorong ke pusat.
Hal itu pun yang memunculkan kabar jika data tersebut merupakan data lama yakni 2011 atau 2012 dan itu memang tidak dapat dipungkiri.
Ia mengaku hal itu terjadi karena waktu melakukan verifikasi yang begitu sempit atau terbatas sehingga sulit dikerjakan untuk mendapatkan hasil maksimal.
Sehingga, kata dia, setelah keluar daftar nama-nama penerima BST, maka banyak terjadi kesalahan seperti ada penerima yang sudah meninggal dunia, ada penerima bantuan selain BST atau sebelumnya dikenal dengan bantuan langsung tunai (BLT).
"Selain itu, ketika pendataan, masyarakat saat didata tidak terlalu antusias dan hanya merasa untung-untungan. Namun ketika bantuan turun, barulah ada warga yang merasa lebih miskin dan lebih berhak menerima," ujarnya.