Mamuju (ANTARA) - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat meminta seluruh pemerintah kabupaten di daerah itu agar proaktif melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
"Saya berharap kepada seluruh pemerintah kabupaten untuk dapat melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar Muhammad Rahmat Sanusi, di Mamuju, Senin.
Verifikasi dan validasi itu, menurut Rahmat Sanusi, penting untuk mendapatkan data yang akurat terkait kemiskinan ekstrem di Sulbar.
Sejauh ini lanjut Rahmat Sanusi, hanya Kabupaten Polewali Mandar yang sudah melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem.
Sementara dua kabupaten lain, yakni Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem.
"Sedangkan, tiga kabupaten lainnya seperti Kabupaten Mamasa, Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu sangat kita harapkan juga ikut mencontoh Polewali Mandar," ujar Rahmat Sanusi.
Ia optimistis, jika verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem dapat dioptimalkan di seluruh kabupaten, maka akan terjadi penurunan jumlah dan persentase kemiskinan ekstrem di Sulbar.
"Selama ini belum melakukan verifikasi dan validasi secara keseluruhan. Sehingga, sekali lagi saya berharap agar pemkab se-Sulbar dapat melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem ini," kata Rahmat Sanusi.
Berdasarkan data BPS Provinsi Sulbar hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Sulbar mencapai 164.140 jiwa dengan rincian, di Kabupaten Majene sebanyak 25.800 jiwa dan sebanyak 71.920 jiwa di Kabupaten Polewali Mandar.
Kemudian, sebanyak 23.500 jiwa di Kabupaten Mamuju, di Kabupaten Mamasa sebanyak 23.580 jiwa, sebanyak 8.940 jiwa di Kabupaten Pasangkayu serta 10.390 di Kabupaten Mamuju Tengah.
Berita Terkait
Wabup Gowa pimpin validasi data warga miskin agar verifikator tidak asal mendata
Rabu, 18 Oktober 2023 16:42 Wib
Wakil Bupati Gowa instruksikan desa validasi data warga miskin ekstrim
Selasa, 10 Oktober 2023 21:03 Wib
BSSN sedang validasi terkait kebocoran data
Minggu, 9 Juli 2023 15:40 Wib
Dinkes Sulbar memvalidasi data kesehatan di enam kabupaten
Jumat, 12 Mei 2023 14:24 Wib
Menko PMK minta pemerintah daerah lakukan validasi data kemiskinan ekstrem
Rabu, 1 Maret 2023 11:13 Wib
Kemenko PMK menekankan pentingnya validasi data kemiskinan ekstrem
Senin, 13 Februari 2023 18:16 Wib
Pemkab Selayar validasi NIK jadi NPWP dukung pertumbuhan ekonomi daerah
Jumat, 27 Januari 2023 22:40 Wib
BPJS Kesehatan Makassar memutakhirkan data kepesertaan JKN ASN
Selasa, 28 Juni 2022 23:15 Wib