Mamuju (ANTARA) - Pengelolaan data melalui program penyusunan meta data Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemoprov Sulbar) molor akibat pandemi COVID-19.
Hal itu dikemukakan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Sulbar, Faikha, di Mamuju, Rabu.
"Kami merencanakan menyusun meta data pada bulan April lalu, namun menjadi batal akibat COVID-19," katanya.
Ia mengatakan, pada saat ini penyusunan meta data akan kembali disusun saat situasi dianggap sudah kondusif dan program tersebut sudah akan dijalankan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemprov Sulbar akan bekerjasama dengan BPS dan Bappeda dalam menyusun kembali program meta data tersebut.
Menurut dia, susunan meta data yaitu konsep dasar, definisi, klasifikasi/sumber rujukan, ada ukurannya dan satuannya yang diambil berdasarkan Permendagri 86 yang membutuhkan 640 data.
Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, dalam rapat koordinasi terkait pengelolaan data se-Indonesia mengatakan, pemprov Sulbar menyiapkan data pemerintah mendukung program menuju Satu Data Indonesia (SDI).
Ia mengatakan, Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar mengelar rapat kordinasi pengelolaan data, yang bertujuan untuk memfasilitasi OPD lingkup Pemprov Sulbar, dalam pengelolaan data sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019.
Menurut dia, perpres tersebut menerangkan SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses pemerintah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi, serta data induk.
Safaruddin menjelaskan, melihat pengalaman sejak adanya pandemi COVID-19, pemerintah terpontang-panting pada bagian tekhnis, seperti Dinas Sosial, Transmigrasi dan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM soal data.
Safaruddin berharap, Bidang TIK dan Statistik siap siaga dalam memberikan atau memfasilitasi pengelolaan satu data di lingkup Pemprov Sulbar.
Hal itu dikemukakan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Sulbar, Faikha, di Mamuju, Rabu.
"Kami merencanakan menyusun meta data pada bulan April lalu, namun menjadi batal akibat COVID-19," katanya.
Ia mengatakan, pada saat ini penyusunan meta data akan kembali disusun saat situasi dianggap sudah kondusif dan program tersebut sudah akan dijalankan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemprov Sulbar akan bekerjasama dengan BPS dan Bappeda dalam menyusun kembali program meta data tersebut.
Menurut dia, susunan meta data yaitu konsep dasar, definisi, klasifikasi/sumber rujukan, ada ukurannya dan satuannya yang diambil berdasarkan Permendagri 86 yang membutuhkan 640 data.
Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, dalam rapat koordinasi terkait pengelolaan data se-Indonesia mengatakan, pemprov Sulbar menyiapkan data pemerintah mendukung program menuju Satu Data Indonesia (SDI).
Ia mengatakan, Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar mengelar rapat kordinasi pengelolaan data, yang bertujuan untuk memfasilitasi OPD lingkup Pemprov Sulbar, dalam pengelolaan data sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019.
Menurut dia, perpres tersebut menerangkan SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses pemerintah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi, serta data induk.
Safaruddin menjelaskan, melihat pengalaman sejak adanya pandemi COVID-19, pemerintah terpontang-panting pada bagian tekhnis, seperti Dinas Sosial, Transmigrasi dan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM soal data.
Safaruddin berharap, Bidang TIK dan Statistik siap siaga dalam memberikan atau memfasilitasi pengelolaan satu data di lingkup Pemprov Sulbar.