Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar meminta seluruh penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 secara ketat dalam melaksanakan setiap tahapan pilkada.
"Semua pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pilkada harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Penerapan protokol kesehatan bagi penyelenggara pilkada tersebut harus dipersiapkan karena Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi COVID-19," katanya saat memimpin rapat persiapan Pilkada 2020 di empat kabupaten di wilayah Sulbar, di Mamuju, Jumat.
Ia juga mengharapkan potensi permasalahan pilkada, yakni masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik hingga saat ini bisa diantisipasi.
"Sampai sekarang masih banyak penduduk belum perekaman, padahal persyaratan untuk terdaftar sebagai pemilih harus ber-KTP elektronik, ini harus diantisipasi penyelenggara," katanya.
Ali Baal meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulbar menyiapkan data riil progres KTP elektronik semua kabupaten, terutama empat daerah yang menyelenggarakan pilkada, yakni Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
"Lakukan koordinasi intensif dengan Dinas Catatan Sipil kabupaten, untuk memaksimalkan perekaman KTP elektronik," ujarnya.
Ia juga meminta Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulbar melakukan deteksi dini terkait pelaksanaan semua ketentuan tahapan pilkada, termasuk penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Sulbar M Natsir mengatakan kesiapan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 memang menjadi suatu hal yang penting dan harus disikapi secara bersama oleh Pemprov Sulbar dan pemkab yang menyelenggarakan pilkada.
"Penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu, serta aparat TNI dan Polri tentu membutuhkan peralatan protokol kesehatan sehingga kesiapan pemerintah daerah untuk penganggarannya harus jelas," ujar Natsir
"Semua pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pilkada harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Penerapan protokol kesehatan bagi penyelenggara pilkada tersebut harus dipersiapkan karena Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi COVID-19," katanya saat memimpin rapat persiapan Pilkada 2020 di empat kabupaten di wilayah Sulbar, di Mamuju, Jumat.
Ia juga mengharapkan potensi permasalahan pilkada, yakni masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik hingga saat ini bisa diantisipasi.
"Sampai sekarang masih banyak penduduk belum perekaman, padahal persyaratan untuk terdaftar sebagai pemilih harus ber-KTP elektronik, ini harus diantisipasi penyelenggara," katanya.
Ali Baal meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulbar menyiapkan data riil progres KTP elektronik semua kabupaten, terutama empat daerah yang menyelenggarakan pilkada, yakni Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
"Lakukan koordinasi intensif dengan Dinas Catatan Sipil kabupaten, untuk memaksimalkan perekaman KTP elektronik," ujarnya.
Ia juga meminta Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulbar melakukan deteksi dini terkait pelaksanaan semua ketentuan tahapan pilkada, termasuk penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Sulbar M Natsir mengatakan kesiapan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 memang menjadi suatu hal yang penting dan harus disikapi secara bersama oleh Pemprov Sulbar dan pemkab yang menyelenggarakan pilkada.
"Penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu, serta aparat TNI dan Polri tentu membutuhkan peralatan protokol kesehatan sehingga kesiapan pemerintah daerah untuk penganggarannya harus jelas," ujar Natsir