Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan siap memantau daerah zona hijau dan kuning yang ingin menerapkan sistem pembelajaran tatap muka.
Beberapa daerah yang masuk dalam kategori zona hijau dan kuning sesuai data tim COVID-19 Sulsel itu seperti di antaranya Kabupaten Tojara Utara, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo dan Bone.
"Yang jelas beberapa daerah yang masuk zona hijau dan kuning, maka harus memenuhi sejumlah persyaratan. Kami sudah membuat satu bahan bagaimana evaluasinya di lapangan," kata Sekretaris Disdik Sulawesi Selatan Hery Sumiharto di Makassar, Senin.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah lebih dulu berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel sebelum menjalankan atau menerapkan proses belajar mengajar dalam kelas atau tatap muka.
Sebab, kata dia, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi setiap sekolah agar bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara perlahan.
Ini juga sesuai petunjuk Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah agar pelaksanaannya tidak dilakukan secara serentak dengan tujuan agar lebih mudah disiapkan antisipasi dalam pengendalian.
"Jadi harus kita lihat dulu bagaimana kesiapan sekolah tersebut khususnya menerapkan protokol kesehatan ketat. Kita akan berada di lapangan untuk memonitoring," ujarnya.
Beberapa daerah yang masuk dalam kategori zona hijau dan kuning sesuai data tim COVID-19 Sulsel itu seperti di antaranya Kabupaten Tojara Utara, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo dan Bone.
"Yang jelas beberapa daerah yang masuk zona hijau dan kuning, maka harus memenuhi sejumlah persyaratan. Kami sudah membuat satu bahan bagaimana evaluasinya di lapangan," kata Sekretaris Disdik Sulawesi Selatan Hery Sumiharto di Makassar, Senin.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah lebih dulu berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel sebelum menjalankan atau menerapkan proses belajar mengajar dalam kelas atau tatap muka.
Sebab, kata dia, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi setiap sekolah agar bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara perlahan.
Ini juga sesuai petunjuk Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah agar pelaksanaannya tidak dilakukan secara serentak dengan tujuan agar lebih mudah disiapkan antisipasi dalam pengendalian.
"Jadi harus kita lihat dulu bagaimana kesiapan sekolah tersebut khususnya menerapkan protokol kesehatan ketat. Kita akan berada di lapangan untuk memonitoring," ujarnya.