Makassar (ANTARA) - PT POS Wilayah Makassar menargetkan calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 93.082 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada gelombang ke II dengan penyaluran dua bulan sekaligus yakni Juli dan Agustus.
Puluhan ribu KPM tersebut untuk lima kabupaten/kota PT Pos Wilayah Makassar yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, Gowa, Takalar dan Pangkajene Kepulauan (Pangkep).
Kepala PT Pos Wilayah Makassar, Palipur Husada di Makassar, Sabtu mengemukakan bahwa penyaluran gelombang ke II ini rencananya dimulai pada 27 Agustus hingga 10 September.
"Untuk saat ini, kami masih fokus salurkan di Kota Makassar sejak 27 Agustus dimulai dari Kecamatan Ujung Pandang. Pada kabupaten lain kita akan lakukan koordinasi dulu dengan pemerintah kabupaten masing-masing," ujarnya.
Palipur memprediksi penyaluran BST gelombang ke II ini akan disalurkan hanya tiga kali, dengan setiap penyaluran akan dobel sebanyak dua bulan, termasuk pada kluster III atau wilayah terpencil dan terluar.
"Klaster III yakni Kabupaten Pangkep untuk wilayah kami, jadi sebelumnya kita akan koordinasikan juga dengan Pemkab setempat sebab kita tidak bisa bergerak sendiri dalam kesiapannya. Di samping itu klaster III ini juga mengenai biaya besar dalam penyaluran," urainya.
Adapun target KPM di masing-masing kabupaten/kota wilayah PT Pos Makassar yakni, Kota Makassar 29.351, Kabupaten Maros 12.927, Gowa 18.946, Takalar 15.025 dan Pangkep 16.833.
Berbeda dengan BST gelombang pertama, nilai BST gelombang ke II kurang dari 50 persen dari sebelumnya yaitu senilai Rp300 ribu setiap bulannya. Gelombang II sebanyak enam kali sejak Juli hingga Desember.
Sebelumnya, terkait perbedaan nilai BST gelombang ke II, Staf Ahli Kementerian Sosial (Kemensos), Andi Dulung pada peluncuran gelombang ke II BST mengatakan Menteri Sosial hingga Presiden Joko Widodo telah mengutarakan bahwa jika memungkinkan maka akan tetap diberikan kembali.
Berdasarkan kesepakatan pemerintah, maka diputuskan penyalurannya diberikan selama enam bulan dengan nilai Rp300 ribu sembari pemerintah mengupayakan pemulihan ekonomi nasional hingga tingkat bawah.
"Sehingga memang diberikan sesuai dengan anggaran yang ada karena melihat masih dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi Makassar yang masih dalam zona merah," katanya.
Puluhan ribu KPM tersebut untuk lima kabupaten/kota PT Pos Wilayah Makassar yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, Gowa, Takalar dan Pangkajene Kepulauan (Pangkep).
Kepala PT Pos Wilayah Makassar, Palipur Husada di Makassar, Sabtu mengemukakan bahwa penyaluran gelombang ke II ini rencananya dimulai pada 27 Agustus hingga 10 September.
"Untuk saat ini, kami masih fokus salurkan di Kota Makassar sejak 27 Agustus dimulai dari Kecamatan Ujung Pandang. Pada kabupaten lain kita akan lakukan koordinasi dulu dengan pemerintah kabupaten masing-masing," ujarnya.
Palipur memprediksi penyaluran BST gelombang ke II ini akan disalurkan hanya tiga kali, dengan setiap penyaluran akan dobel sebanyak dua bulan, termasuk pada kluster III atau wilayah terpencil dan terluar.
"Klaster III yakni Kabupaten Pangkep untuk wilayah kami, jadi sebelumnya kita akan koordinasikan juga dengan Pemkab setempat sebab kita tidak bisa bergerak sendiri dalam kesiapannya. Di samping itu klaster III ini juga mengenai biaya besar dalam penyaluran," urainya.
Adapun target KPM di masing-masing kabupaten/kota wilayah PT Pos Makassar yakni, Kota Makassar 29.351, Kabupaten Maros 12.927, Gowa 18.946, Takalar 15.025 dan Pangkep 16.833.
Berbeda dengan BST gelombang pertama, nilai BST gelombang ke II kurang dari 50 persen dari sebelumnya yaitu senilai Rp300 ribu setiap bulannya. Gelombang II sebanyak enam kali sejak Juli hingga Desember.
Sebelumnya, terkait perbedaan nilai BST gelombang ke II, Staf Ahli Kementerian Sosial (Kemensos), Andi Dulung pada peluncuran gelombang ke II BST mengatakan Menteri Sosial hingga Presiden Joko Widodo telah mengutarakan bahwa jika memungkinkan maka akan tetap diberikan kembali.
Berdasarkan kesepakatan pemerintah, maka diputuskan penyalurannya diberikan selama enam bulan dengan nilai Rp300 ribu sembari pemerintah mengupayakan pemulihan ekonomi nasional hingga tingkat bawah.
"Sehingga memang diberikan sesuai dengan anggaran yang ada karena melihat masih dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi Makassar yang masih dalam zona merah," katanya.