Makassar (ANTARA) - Perusahaan Bosowa Marga Nusantara (BMN) akan memberlakukan tarif sekali masuk jalan tol Ujungpandang sesi 3 termasuk tol layang sepanjang 4,3 kilometer di jalan Andi Pangeran Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
"Investasinya kan Rp2,243 triliun lebih, bisa dihitung berapa lama kembali. Itupun Rp5.500 adalah tarif yang kemampuan masyarakat Makassar bisa untuk membayar," sebut Direktur Teknik BMN/JTSE, Ismail Malliungan usai pemaparan progres jalan tol layang di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Kamis.
Ia menjelaskan, tarif tersebut sudah dihitung bersama dengan pihak Kementerian Prasarana Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Penyelenggara Jalan Tol, sehingga pembanguan bisa diwujudkan. Mengingat pembanguan tol tersebut dengan investasi Rp2,2 triliun lebih itu bisa dikembalikan melalui tarif.
"Ketemunya segitu (tarif). Jalan tol adalah investasi jangka panjang, masa pengembalian investasi lima tahun ditambah konsesi 10 tahun, jadi konsesi sendiri 15 tahun. Jadi 15 tahun setelah bosowa (pengguna lahan), masa pengembalian invesntasi akan nol," tutur dia.
Ia memaparkan, perlu dipahami tarif tol adalah untuk mengembalikan invetasi, termasuk didalamnya pembayaran bunga bank dari pinjaman bank, selanjutnya biaya pemeliharaan operasional dan lainnya.
"Tentu badan usaha ini (BMN) kan investasi, butuh juga keuntungan yang wajar," beber Ismail.
Untuk pemberlakuan tarif Rp5.500 nantinya, kata dia, pada sesi 3, di empat gerbang tol yakni pintu gerbang Cambbaya, Kaluku Bodoa, Parangloe, dan Tallo Timur yang menghubungkan tol layang. Sedangkan gerbang tol lainnya tarifnya masih sama seperti yang ada.
"Sistem operasi jalan tol di Makasaar itu sistem terbuka, jadi tarif sama Rp 5.500.
Soal kapan digunakan tol layang, masih akan dikordinasikan dengan Kementerian PUPR dan penyelenggaran jalan tol," katanya.
Mengenai dengan progres sejauh mana pembangunan jalan tol layang tersebut, Ismail menyebut sudah mencapai 99,2 persen atau hampir rampung. Namun demikian, untuk jalur ateleri di bawah tol layang baru 35 persen. Sementara untuk pergantian pohon yang sudah ditebang di jalan AP Pettarani, pihaknya mengklaim sudah digantikan.
"Jadi jalan ateleri pengembalian untuk jalan Pettarani baru selesai 31 Desember 2020. Kalau pohon (ditebang) kita sudah tanam 5.060 pohon, kita ada (tanam) di beberapa lokasi ada di KIMA, jalan Prof Basalamah, jalan Boulevard, Hertasning dan Pengayoman," katanya
"Nah, untuk pohon disamping ini (ateleri) tetap masih dipertahankan, beberapa kita tambah sesuai space (ruang) tersedia di pendestrian trotoar di bawah jembatan layang tadi," tambahnya.
Ditanyakan soal tanggapan anggota dewan terkait belum tuntas pembangunan jalan tol layang di ujung jalan AP Pettarani menghubungkan jalan Sultan Alauddin, apakah anggarannya sudah habis, pihaknya berdalih, tugas BMN sudah selesai sampai disitu.
"Kalau kami saat ini, BMN sekarang tugasnya membangun sampai disitu, kemudian sambungannya, tentu ada di pemerintah PUPR, dan Pemda apakah mau difokuskan membangun, atau diberikan ke investor. Sebab kami eksis di Makassar, kita bisa menjadi salah satu pesertanya gitu (dilelang)," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi D DPRD Sulsel juga mempertanyakan progres dan kendala pembangunan jalan tol layang tersebut termasuk potensi terjadinya kebuntuan arus lalulintas, mengingat turunan jalur tol layang berada di depan kampus UNM yang biasanya terjadi demonstrasi mahasiswa.
"Investasinya kan Rp2,243 triliun lebih, bisa dihitung berapa lama kembali. Itupun Rp5.500 adalah tarif yang kemampuan masyarakat Makassar bisa untuk membayar," sebut Direktur Teknik BMN/JTSE, Ismail Malliungan usai pemaparan progres jalan tol layang di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Kamis.
Ia menjelaskan, tarif tersebut sudah dihitung bersama dengan pihak Kementerian Prasarana Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Penyelenggara Jalan Tol, sehingga pembanguan bisa diwujudkan. Mengingat pembanguan tol tersebut dengan investasi Rp2,2 triliun lebih itu bisa dikembalikan melalui tarif.
"Ketemunya segitu (tarif). Jalan tol adalah investasi jangka panjang, masa pengembalian investasi lima tahun ditambah konsesi 10 tahun, jadi konsesi sendiri 15 tahun. Jadi 15 tahun setelah bosowa (pengguna lahan), masa pengembalian invesntasi akan nol," tutur dia.
Ia memaparkan, perlu dipahami tarif tol adalah untuk mengembalikan invetasi, termasuk didalamnya pembayaran bunga bank dari pinjaman bank, selanjutnya biaya pemeliharaan operasional dan lainnya.
"Tentu badan usaha ini (BMN) kan investasi, butuh juga keuntungan yang wajar," beber Ismail.
Untuk pemberlakuan tarif Rp5.500 nantinya, kata dia, pada sesi 3, di empat gerbang tol yakni pintu gerbang Cambbaya, Kaluku Bodoa, Parangloe, dan Tallo Timur yang menghubungkan tol layang. Sedangkan gerbang tol lainnya tarifnya masih sama seperti yang ada.
"Sistem operasi jalan tol di Makasaar itu sistem terbuka, jadi tarif sama Rp 5.500.
Soal kapan digunakan tol layang, masih akan dikordinasikan dengan Kementerian PUPR dan penyelenggaran jalan tol," katanya.
Mengenai dengan progres sejauh mana pembangunan jalan tol layang tersebut, Ismail menyebut sudah mencapai 99,2 persen atau hampir rampung. Namun demikian, untuk jalur ateleri di bawah tol layang baru 35 persen. Sementara untuk pergantian pohon yang sudah ditebang di jalan AP Pettarani, pihaknya mengklaim sudah digantikan.
"Jadi jalan ateleri pengembalian untuk jalan Pettarani baru selesai 31 Desember 2020. Kalau pohon (ditebang) kita sudah tanam 5.060 pohon, kita ada (tanam) di beberapa lokasi ada di KIMA, jalan Prof Basalamah, jalan Boulevard, Hertasning dan Pengayoman," katanya
"Nah, untuk pohon disamping ini (ateleri) tetap masih dipertahankan, beberapa kita tambah sesuai space (ruang) tersedia di pendestrian trotoar di bawah jembatan layang tadi," tambahnya.
Ditanyakan soal tanggapan anggota dewan terkait belum tuntas pembangunan jalan tol layang di ujung jalan AP Pettarani menghubungkan jalan Sultan Alauddin, apakah anggarannya sudah habis, pihaknya berdalih, tugas BMN sudah selesai sampai disitu.
"Kalau kami saat ini, BMN sekarang tugasnya membangun sampai disitu, kemudian sambungannya, tentu ada di pemerintah PUPR, dan Pemda apakah mau difokuskan membangun, atau diberikan ke investor. Sebab kami eksis di Makassar, kita bisa menjadi salah satu pesertanya gitu (dilelang)," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi D DPRD Sulsel juga mempertanyakan progres dan kendala pembangunan jalan tol layang tersebut termasuk potensi terjadinya kebuntuan arus lalulintas, mengingat turunan jalur tol layang berada di depan kampus UNM yang biasanya terjadi demonstrasi mahasiswa.