Makassar (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Rudy Djamaluddin menyatakan protokol kesehatan COVID-19 yang sekarang dijalankan ini mengutamakan keselamatan warga dari hal lainnya seperti pesta demokrasi.
"Substansi pesta demokrasi kali ini mengutamakan keselamatan masyarakat dari ancaman pandemi COVID-19," ujar Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin dalam rapat koordinasi Pemilihan Kepala Daerah dan Peningkatan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 di Makassar, Sabtu.
Rapat koordinasi ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Dandim 1408/BS Kolonel Kav Dwi Irbaya, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, Ketua KPU Kota Makassar Muh Farid Wajdi, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasid Ali.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh dua pasangan dari empat bakal calon kepala daerah yakni Syamsu Rizal-Fadli Ananda dan pasangan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando.
Dalam sambutannya, Rudy mengatakan rapat koordinasi ini sangat penting digelar terlebih di tengah menghadapi kondisi darurat di masa pandemi COVID-19 namun tetap menggelar Pilwalkot Makassar 2020.
"Kenapa rapat ini sangat penting, karena negara kita dalam kondisi darurat akibat COVID-19 yang mengantarkan kita pada dua skala prioritas. Pertama pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Jika kedua keadaan ini tidak bisa tertangani dengan baik akan muncul krisis ekonomi yang ujung-ujungnya bisa menjadi krisis sosial," katanya.
Prof Rudy menjelaskan meski pemerintah mengizinkan pelaksanaan pilkada, namun substansi pesta demokrasi kali ini mengutamakan keselamatan masyarakat dari ancaman pandemi virus corona.
Pelaksanaan Pilwalkot Makassar tidak boleh menyebabkan terganggunya upaya-upaya pemerintah di dalam mengendalikan masalah kesehatan dan masalah pemulihan ekonomi.
"Konsekuensinya apabila pilkada menyebabkan terancamnya keselamatan warga, mau tidak mau pilkada bisa ditunda. Tapi saya yakin dan percaya kita semua mempunyai komitmen untuk bisa menjaga kesehatan warga," terangnya.
Ia menegaskan Pemkot Makassar dan Forkopimda siap mendukung KPU dan Bawaslu untuk menerapkan sanksi terhadap peserta pemilu yang melanggar protokol kesehatan selama proses tahapan pilwalkot.
"Saya minta pak camat sebagai aparat di wilayah kecamatan, tolong kalau ada kegiatan-kegiatan terkait pilwalkot yang melanggar protokol kesehatan segera dilaporkan. Supaya menjadi bahan evaluasi apakah pelaksanaan pilkada kita disini mendukung protokol kesehatan atau tidak," ucapnya.
"Substansi pesta demokrasi kali ini mengutamakan keselamatan masyarakat dari ancaman pandemi COVID-19," ujar Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin dalam rapat koordinasi Pemilihan Kepala Daerah dan Peningkatan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 di Makassar, Sabtu.
Rapat koordinasi ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Dandim 1408/BS Kolonel Kav Dwi Irbaya, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, Ketua KPU Kota Makassar Muh Farid Wajdi, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasid Ali.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh dua pasangan dari empat bakal calon kepala daerah yakni Syamsu Rizal-Fadli Ananda dan pasangan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando.
Dalam sambutannya, Rudy mengatakan rapat koordinasi ini sangat penting digelar terlebih di tengah menghadapi kondisi darurat di masa pandemi COVID-19 namun tetap menggelar Pilwalkot Makassar 2020.
"Kenapa rapat ini sangat penting, karena negara kita dalam kondisi darurat akibat COVID-19 yang mengantarkan kita pada dua skala prioritas. Pertama pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Jika kedua keadaan ini tidak bisa tertangani dengan baik akan muncul krisis ekonomi yang ujung-ujungnya bisa menjadi krisis sosial," katanya.
Prof Rudy menjelaskan meski pemerintah mengizinkan pelaksanaan pilkada, namun substansi pesta demokrasi kali ini mengutamakan keselamatan masyarakat dari ancaman pandemi virus corona.
Pelaksanaan Pilwalkot Makassar tidak boleh menyebabkan terganggunya upaya-upaya pemerintah di dalam mengendalikan masalah kesehatan dan masalah pemulihan ekonomi.
"Konsekuensinya apabila pilkada menyebabkan terancamnya keselamatan warga, mau tidak mau pilkada bisa ditunda. Tapi saya yakin dan percaya kita semua mempunyai komitmen untuk bisa menjaga kesehatan warga," terangnya.
Ia menegaskan Pemkot Makassar dan Forkopimda siap mendukung KPU dan Bawaslu untuk menerapkan sanksi terhadap peserta pemilu yang melanggar protokol kesehatan selama proses tahapan pilwalkot.
"Saya minta pak camat sebagai aparat di wilayah kecamatan, tolong kalau ada kegiatan-kegiatan terkait pilwalkot yang melanggar protokol kesehatan segera dilaporkan. Supaya menjadi bahan evaluasi apakah pelaksanaan pilkada kita disini mendukung protokol kesehatan atau tidak," ucapnya.