Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan dana sekitar Rp78 miliar dalam APBD Perubahan 2010 untuk pelaksanaan pilkada provinsi 2011.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Arsyad Hafid di Mamuju, Kamis, mengatakan, anggaran untuk pelaksanaan pilkada Sulbar 2011 itu telah disepakati Pemprov dan DPRD Sulbar.
"Anggaran untuk pelaksanaan pilkada Sulbar disetujui pemerintah dan Dewan, dan segera disahkan untuk dianggarkan melalui APBD Perubahan Provinsi Sulbar 2010," katanya.
Menurut dia, dengan anggaran Pilkada Sulbar dalam APBD Perubahan, anggaran untuk sejumlah program pemerintah pada 2010 akan terkuras.
"Sekitar 16 persen anggaran dalam APBD Sulbar yang jumlahnya lebih dari Rp500 miliar akan terkuras habis," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat dan pemerintah di daerah dapat memahami kalau anggaran pembangunan di Sulbar dalam APBD Perubahan 2010 berkurang karena digunakan membiayai pilkada.
Menanggapi tingginya anggaran pilkada yang dianggap menguras APBD Provinsi Sulbar tersebut, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengatakan, biaya untuk pelaksanaan Pilkada Sulbar tersebut nilainya wajar.
"Anggaran pembangunan Sulbar hanya berkurang sekitar Rp78 miliar untuk membiayai pilkada, namun jika dibandingkan Provinsi Jawa Timur jauh lebih tinggi karena harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 triliun untuk membiayai pilkada," katanya.
Oleh karena itu, ia juga meminta pemerintah dan masyarakat dapat memahami dan tidak menjadikan itu sebagai masalah dalam melaksanakan pembangunan karena bagaimanapun pilkada juga menentukan arah pembangunan di Sulbar ke depan dengan memilih pemimpin yang diinginkan masyarakat.
"Demokrasi itu mahal, jadi semua mesti memahami bahwa pilkada itu penting untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi pembangunan di daerah ini," katanya.(T.KR-MFH/N002)Â
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Arsyad Hafid di Mamuju, Kamis, mengatakan, anggaran untuk pelaksanaan pilkada Sulbar 2011 itu telah disepakati Pemprov dan DPRD Sulbar.
"Anggaran untuk pelaksanaan pilkada Sulbar disetujui pemerintah dan Dewan, dan segera disahkan untuk dianggarkan melalui APBD Perubahan Provinsi Sulbar 2010," katanya.
Menurut dia, dengan anggaran Pilkada Sulbar dalam APBD Perubahan, anggaran untuk sejumlah program pemerintah pada 2010 akan terkuras.
"Sekitar 16 persen anggaran dalam APBD Sulbar yang jumlahnya lebih dari Rp500 miliar akan terkuras habis," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat dan pemerintah di daerah dapat memahami kalau anggaran pembangunan di Sulbar dalam APBD Perubahan 2010 berkurang karena digunakan membiayai pilkada.
Menanggapi tingginya anggaran pilkada yang dianggap menguras APBD Provinsi Sulbar tersebut, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengatakan, biaya untuk pelaksanaan Pilkada Sulbar tersebut nilainya wajar.
"Anggaran pembangunan Sulbar hanya berkurang sekitar Rp78 miliar untuk membiayai pilkada, namun jika dibandingkan Provinsi Jawa Timur jauh lebih tinggi karena harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 triliun untuk membiayai pilkada," katanya.
Oleh karena itu, ia juga meminta pemerintah dan masyarakat dapat memahami dan tidak menjadikan itu sebagai masalah dalam melaksanakan pembangunan karena bagaimanapun pilkada juga menentukan arah pembangunan di Sulbar ke depan dengan memilih pemimpin yang diinginkan masyarakat.
"Demokrasi itu mahal, jadi semua mesti memahami bahwa pilkada itu penting untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi pembangunan di daerah ini," katanya.(T.KR-MFH/N002)Â