Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan telah berkomitmen untuk mengintervensi proses pembangunan infrastruktur di wilayah pulau-pulau di daerah tersebut.
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah di Makassar, Senin mengatakan langkah itu merupakan bagian dari upaya pemerataan dan kewajiban mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sulsel.
"Untuk itu, Tahun 2020 ini dan ke depan, kami akan bergerak ke pulau-pulau untuk memberikan intervensi pembangunan, minimal penyediaan sarana dan infrastruktur transportasi, penyediaan sarana air bersih dan penyediaan jaringan listrik," katanya.
Menurut dia, secara sederhana pihaknya kemukakan potensi yang ada di pulau sebagian besar belum tersentuh dengan maksimal.
Untuk itu, saat ini dalam proses pengajuan ke Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nasional untuk menjadikan Selayar sebagai KEK Pariwisata sebagai ikon pulau terbesar di Sulsel untuk selanjutnya secara bertahap akan dikoneksikan dengan berbagai pulau yang ada di sekitarnya.
"Masa depan pariwisata bahari ada di pulau. Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua, termasuk para mitra investor, untuk melihat lebih dekat ke potensi investasi yang ada di 330 pulau di Sulsel," ujarnya.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu juga telah mencanangkan pengembangan pusat wisata kuliner baru di Kota Makassar, yaitu di kawasan Pulau Lae-lae.
Pengembangan tersebut akan dijalankan setelah menyelesaikan reklamasi lahan seluas 12 hektare. Reklamasi tersebut rencananya akan dilakukan akhir 2020
Reklamasi yang akan dilakukan di Pulau Lae-Lae sudah masuk tahap sosialisasi. Pulau Lae-lae akan ditata dan dibangun pusat kuliner seafood serta dikelola oleh warga setempat.
Lahan 12 hektare itu diharapkan bisa menjadi pemicu ekonomi masyarakat di Lae-lae dan memberdayakan ekonomi masyarakat.
"Sekitar 12 hektare, nanti akan kami siapkan pusat-pusat kuliner. Kalau orang mau makan ikan bakar, datanglah ke Lae-lae. Dan siapa pelaku ekonominya, adalah masyarakat Lae-lae. Jadi nanti pemerintah akan membangunkan warung-warung ikan bakar," ujarnya.
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah di Makassar, Senin mengatakan langkah itu merupakan bagian dari upaya pemerataan dan kewajiban mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sulsel.
"Untuk itu, Tahun 2020 ini dan ke depan, kami akan bergerak ke pulau-pulau untuk memberikan intervensi pembangunan, minimal penyediaan sarana dan infrastruktur transportasi, penyediaan sarana air bersih dan penyediaan jaringan listrik," katanya.
Menurut dia, secara sederhana pihaknya kemukakan potensi yang ada di pulau sebagian besar belum tersentuh dengan maksimal.
Untuk itu, saat ini dalam proses pengajuan ke Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nasional untuk menjadikan Selayar sebagai KEK Pariwisata sebagai ikon pulau terbesar di Sulsel untuk selanjutnya secara bertahap akan dikoneksikan dengan berbagai pulau yang ada di sekitarnya.
"Masa depan pariwisata bahari ada di pulau. Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua, termasuk para mitra investor, untuk melihat lebih dekat ke potensi investasi yang ada di 330 pulau di Sulsel," ujarnya.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu juga telah mencanangkan pengembangan pusat wisata kuliner baru di Kota Makassar, yaitu di kawasan Pulau Lae-lae.
Pengembangan tersebut akan dijalankan setelah menyelesaikan reklamasi lahan seluas 12 hektare. Reklamasi tersebut rencananya akan dilakukan akhir 2020
Reklamasi yang akan dilakukan di Pulau Lae-Lae sudah masuk tahap sosialisasi. Pulau Lae-lae akan ditata dan dibangun pusat kuliner seafood serta dikelola oleh warga setempat.
Lahan 12 hektare itu diharapkan bisa menjadi pemicu ekonomi masyarakat di Lae-lae dan memberdayakan ekonomi masyarakat.
"Sekitar 12 hektare, nanti akan kami siapkan pusat-pusat kuliner. Kalau orang mau makan ikan bakar, datanglah ke Lae-lae. Dan siapa pelaku ekonominya, adalah masyarakat Lae-lae. Jadi nanti pemerintah akan membangunkan warung-warung ikan bakar," ujarnya.