Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih predikat terbaik I (pertama) dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Tingkat Wilayah dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Predikat terbaik itu diumumkan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan secara virtual yang terpusat di JS Luwansa Hotel Jakarta, Senin (23/11).
Rakor tersebut akan berlangsung selama tiga hari, hingga 25 November mendatang.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan capaian itu merupakan kinerja kolaborasi dari Kanwil dan 33 Satker Pemasyarakatan, Imigrasi dan Balai Harta Peninggalan.
“Semoga menjadi penyemangat bagi kawan-kawan di Unit Pelaksana Teknis agar selalu berkontribusi besar bagi pelayanan kepada masyarakat,” Kata Harun.
Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin juga mengatakan bahwa perolehan nilai IKPA Kanwil Kemenkumham Sulsel per 31 Oktober 2020 mencapai 96,13 dengan 13 Indikator yang menjadi Bobot Penilaian yakni penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, pengelolaan UP dan TUP, revisi DIPA, Deviasi halaman III Dipa, LPJ Bendahara, Renkas, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu Minus, dan Dispensasi.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bagian dari apresiasi atas upaya yang telah dilaksanakan jajaran sehingga menghasilkan kinerja yang berprestasi.
"Selain itu, penghargaan ini adalah bagian dari cara kita untuk memotivasi satuan kerja untuk terus bekerja keras sehingga mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi organisasi," ujar Yasonna.
"Pencapaian ini tentunya menimbulkan konsekuensi bagi kita semua untuk memelihara dan merawatnya, serta mempertahankannya. Bukan cuma itu, kita harus terus dan terus meningkatkan capaian apa yang telah kita peroleh saat ini sehingga kita dapat terus memberikan layanan publik yang maksimal kepada masyarakat," tambah Yaosnna.
Walau begitu, Yasonna tetap menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen pada peningkatan kinerja serta pertanggungjawaban publik.
Yasonna berharap kinerja positif tersebut bisa dijaga dan dipertahankan untuk tahun 2021.
Menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah itu juga mengingatkan bahwa kenaikan anggaran yang didapat oleh Kemenkumham juga harus diiringi dengan peningkatan capaian serta pertanggungjawaban ke publik.
Sebagai bentuk komitmen, Yasonna bersama para pimpinan tinggi madya Kemenkumham menandatangani perjanjian kinerja bersama.
"Tahun 2021, Kemenkumham telah mendapat anggaran sebesar Rp 16,9 triliun. Anggaran tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar Rp 3,6 triliun atau 27,35 persen dibandingkan tahun 2020 di mana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Kemenkumham adalah sebesar Rp 13,3 triliun. Dengan jumlah anggaran tersebut, kita harus berpikir langkah dan strategi yang harus diambil untuk menyukseskan kinerja pada tahun 2021," ujar Yasonna.
Predikat terbaik itu diumumkan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan secara virtual yang terpusat di JS Luwansa Hotel Jakarta, Senin (23/11).
Rakor tersebut akan berlangsung selama tiga hari, hingga 25 November mendatang.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan capaian itu merupakan kinerja kolaborasi dari Kanwil dan 33 Satker Pemasyarakatan, Imigrasi dan Balai Harta Peninggalan.
“Semoga menjadi penyemangat bagi kawan-kawan di Unit Pelaksana Teknis agar selalu berkontribusi besar bagi pelayanan kepada masyarakat,” Kata Harun.
Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin juga mengatakan bahwa perolehan nilai IKPA Kanwil Kemenkumham Sulsel per 31 Oktober 2020 mencapai 96,13 dengan 13 Indikator yang menjadi Bobot Penilaian yakni penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, pengelolaan UP dan TUP, revisi DIPA, Deviasi halaman III Dipa, LPJ Bendahara, Renkas, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu Minus, dan Dispensasi.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bagian dari apresiasi atas upaya yang telah dilaksanakan jajaran sehingga menghasilkan kinerja yang berprestasi.
"Selain itu, penghargaan ini adalah bagian dari cara kita untuk memotivasi satuan kerja untuk terus bekerja keras sehingga mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi organisasi," ujar Yasonna.
"Pencapaian ini tentunya menimbulkan konsekuensi bagi kita semua untuk memelihara dan merawatnya, serta mempertahankannya. Bukan cuma itu, kita harus terus dan terus meningkatkan capaian apa yang telah kita peroleh saat ini sehingga kita dapat terus memberikan layanan publik yang maksimal kepada masyarakat," tambah Yaosnna.
Walau begitu, Yasonna tetap menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen pada peningkatan kinerja serta pertanggungjawaban publik.
Yasonna berharap kinerja positif tersebut bisa dijaga dan dipertahankan untuk tahun 2021.
Menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah itu juga mengingatkan bahwa kenaikan anggaran yang didapat oleh Kemenkumham juga harus diiringi dengan peningkatan capaian serta pertanggungjawaban ke publik.
Sebagai bentuk komitmen, Yasonna bersama para pimpinan tinggi madya Kemenkumham menandatangani perjanjian kinerja bersama.
"Tahun 2021, Kemenkumham telah mendapat anggaran sebesar Rp 16,9 triliun. Anggaran tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar Rp 3,6 triliun atau 27,35 persen dibandingkan tahun 2020 di mana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Kemenkumham adalah sebesar Rp 13,3 triliun. Dengan jumlah anggaran tersebut, kita harus berpikir langkah dan strategi yang harus diambil untuk menyukseskan kinerja pada tahun 2021," ujar Yasonna.