Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan M. Nurdin Abdullah meminta dihentikan pembukaan lahan baru di daerah aliran sungai yang terhubung dengan Danau Tempe, Wajo sebagai upaya pencegahan pendangkalan lokasi tersebut.
Berdasarkan pantauan yang dilakukan menggunakan helikopter, Minggu, ia mengatakan pendangkalan Danau Tempe berasal dari produksi sedimen akibat aktivitas pembukaan lahan ilegal di sekitar daerah konservasi.
"Kita harus menjaga DAS (Daerah Aliran Sungai) agar produksi sedimen yang masuk ke Danau Tempe ini semakin mengecil, maka tadi kita melihat kondisi aliran sungai baik Sungai Walanae dan sekitarnya ada beberapa pembukaan lahan baru lagi," ujarnya.
Ia mengharapkan tidak ada lagi alih fungsi lahan karena di wilayah tersebut terdapat daerah konservasi.
"Padahal harusnya kita berharap tidak ada lagi alih fungsi lahan karena di atas ini adalah daerah konservasi," katanya usai memantau lewat udara DAS yang terhubung dengan Danau Tempe.
Pemerintah pusat melalui Balai Besar Pompengan telah melakukan rekayasa dengan membuat sembilan pulau hasil pengerukan Danau Tempe.
Namun, upaya ini tidak menyelesaikan persoalan banjir akibat aktivitas pembukaan lahan ilegal di tiga kabupaten, yakni Soppeng, Wajo, dan Sidrap.
"Kuncinya satu, adalah daerah konservasi ini harus dijaga betul-betul menjadi daerah konservasi. Jangan terus terjadi pembukaan lahan-lahan baru untuk alih fungsi lahan," ujarnya.
Pemprov Sulsel akan segera melakukan koordinasi bersama Dinas Kehutanan untuk menghentikan aktivitas pembukaan lahan ilegal.
"Kita melihat DAS Walanae walaupun yang ada di Soppeng dan Wajo sudah terjadi lagi pembukaan lahan baru, inikan tidak kelihatan di mana-mana, makanya kita akan lakukan koordinasi cepat dengan Dinas Kehutanan," katanya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan itu menjadi catatan penting untuk disampaikan kepada masing-masing daerah.
"Ini akan menjadi catatan penting yang akan disampaikan ke kehutanan dan akan disampaikan pula ke masing-masing daerah untuk betul-betul harus dihentikan hal itu. Kecuali memang yang sudah terbuka, ini akan kita coba rekayasa. Mungkin kita harus kembangkan tanaman-tanaman produktif yang bernilai ekonomi," katanyaa.
Ia berharap hutan yang saat ini masih ada dapat dipertahankan, tanpa alih fungsi lahan.
"Kita berharap hutan yang masih utuh itu kita pertahankan. Jangan lagi ada perambahan dan alih fungsi, karena kasihan setiap tahun masyarakat alami banjir," kata dia.
Berdasarkan pantauan yang dilakukan menggunakan helikopter, Minggu, ia mengatakan pendangkalan Danau Tempe berasal dari produksi sedimen akibat aktivitas pembukaan lahan ilegal di sekitar daerah konservasi.
"Kita harus menjaga DAS (Daerah Aliran Sungai) agar produksi sedimen yang masuk ke Danau Tempe ini semakin mengecil, maka tadi kita melihat kondisi aliran sungai baik Sungai Walanae dan sekitarnya ada beberapa pembukaan lahan baru lagi," ujarnya.
Ia mengharapkan tidak ada lagi alih fungsi lahan karena di wilayah tersebut terdapat daerah konservasi.
"Padahal harusnya kita berharap tidak ada lagi alih fungsi lahan karena di atas ini adalah daerah konservasi," katanya usai memantau lewat udara DAS yang terhubung dengan Danau Tempe.
Pemerintah pusat melalui Balai Besar Pompengan telah melakukan rekayasa dengan membuat sembilan pulau hasil pengerukan Danau Tempe.
Namun, upaya ini tidak menyelesaikan persoalan banjir akibat aktivitas pembukaan lahan ilegal di tiga kabupaten, yakni Soppeng, Wajo, dan Sidrap.
"Kuncinya satu, adalah daerah konservasi ini harus dijaga betul-betul menjadi daerah konservasi. Jangan terus terjadi pembukaan lahan-lahan baru untuk alih fungsi lahan," ujarnya.
Pemprov Sulsel akan segera melakukan koordinasi bersama Dinas Kehutanan untuk menghentikan aktivitas pembukaan lahan ilegal.
"Kita melihat DAS Walanae walaupun yang ada di Soppeng dan Wajo sudah terjadi lagi pembukaan lahan baru, inikan tidak kelihatan di mana-mana, makanya kita akan lakukan koordinasi cepat dengan Dinas Kehutanan," katanya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan itu menjadi catatan penting untuk disampaikan kepada masing-masing daerah.
"Ini akan menjadi catatan penting yang akan disampaikan ke kehutanan dan akan disampaikan pula ke masing-masing daerah untuk betul-betul harus dihentikan hal itu. Kecuali memang yang sudah terbuka, ini akan kita coba rekayasa. Mungkin kita harus kembangkan tanaman-tanaman produktif yang bernilai ekonomi," katanyaa.
Ia berharap hutan yang saat ini masih ada dapat dipertahankan, tanpa alih fungsi lahan.
"Kita berharap hutan yang masih utuh itu kita pertahankan. Jangan lagi ada perambahan dan alih fungsi, karena kasihan setiap tahun masyarakat alami banjir," kata dia.