Makassar (ANTARA News) - Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan komitmen kabupaten/kota untuk memenuhi anggaran pembiayaan program kesehatan gratis bagi masyarakat.
"Pada dasarnya kita setuju program kesehatan gratis dikerjasamakan sepenuhnya dengan PT Askes. Namun kita butuh komitmen dari kabupaten/kota, nanti akan kita rapatkan, Kamis (13/1)," kata anggota Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Senin.
Menurut dia, rencana Pemprov Sulsel tersebut sudah dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI, dengan syarat hanya boleh menggandeng asuransi milik pemerintah.
Kadir menjelaskan pembiayaan kesehatan tidak mentolerir kerjasama dengan asuransi swasta, untuk menghindari adanya orientasi mencari keuntungan.
"Karena dalam aturan Kementerian Kesehatan tidak boleh mencari keuntungan. Tetapi yang ada hanya "fee" operasional saja," jelasnya.
Tawaran Rp5 ribu per orang dari PT Askes, lanjutnya, bukan inti dari wacana tersebut, tetapi apakah mereka mampu memenuhi dan menjamin semua pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.
Menurut perhitungan legislator Golkar ini, jika premi Rp5 ribu yang ditawarkan PT Askes disetujui, maka dibutuhkan anggaran Rp200 miliar dengan sumber anggaran 40 persen ditanggung APBD Sulsel dan 60 persen wajib dipenuhi APBD kabupaten/kota untuk membiayai kesehatan sekitar empat juta rakyat Sulsel, untuk tahap pertama, dari total penduduk Sulsel delapan juta jiwa lebih.
"Ini harus dikembalikan dulu ke kabupaten/kota. Apakah mereka mampu memenuhi 60 persen itu, sebab sebelumnya ada daerah yang tidak memenuhi kewajibannya," ucapnya.
(T.KR-AAT/Z003)
"Pada dasarnya kita setuju program kesehatan gratis dikerjasamakan sepenuhnya dengan PT Askes. Namun kita butuh komitmen dari kabupaten/kota, nanti akan kita rapatkan, Kamis (13/1)," kata anggota Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Senin.
Menurut dia, rencana Pemprov Sulsel tersebut sudah dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI, dengan syarat hanya boleh menggandeng asuransi milik pemerintah.
Kadir menjelaskan pembiayaan kesehatan tidak mentolerir kerjasama dengan asuransi swasta, untuk menghindari adanya orientasi mencari keuntungan.
"Karena dalam aturan Kementerian Kesehatan tidak boleh mencari keuntungan. Tetapi yang ada hanya "fee" operasional saja," jelasnya.
Tawaran Rp5 ribu per orang dari PT Askes, lanjutnya, bukan inti dari wacana tersebut, tetapi apakah mereka mampu memenuhi dan menjamin semua pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.
Menurut perhitungan legislator Golkar ini, jika premi Rp5 ribu yang ditawarkan PT Askes disetujui, maka dibutuhkan anggaran Rp200 miliar dengan sumber anggaran 40 persen ditanggung APBD Sulsel dan 60 persen wajib dipenuhi APBD kabupaten/kota untuk membiayai kesehatan sekitar empat juta rakyat Sulsel, untuk tahap pertama, dari total penduduk Sulsel delapan juta jiwa lebih.
"Ini harus dikembalikan dulu ke kabupaten/kota. Apakah mereka mampu memenuhi 60 persen itu, sebab sebelumnya ada daerah yang tidak memenuhi kewajibannya," ucapnya.
(T.KR-AAT/Z003)