Makassar (ANTARA) - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar menguatkan Forum Jejaring Laboratorium Penguji di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan untuk mendukung keamanan pangan dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
"Ini untuk mengawal Keamanan Pangan dan program MBG yang mulai akan dijalankan pemerintah pada 2 Januari 2025," kata Kepala BBPOM Makassar, Hariani di Makassar, Jumat.
Usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang jejaring laboratorium di 24 kabupaten/kota, dia menjelaskan, untuk keamanan pangan itu meliputi pengamanan rantai pasok, distribusi pangan dan pengujian laboratorium sampel MBG.
Selain itu, juga termasuk pembudayaan keamanan pangan di sekolah dan posyandu, pengembangan kompetensi pengelola satuan pelayanan dan fasilitator pelatihan untuk pengelola satuan pelayanan MBG pendampingan di sarana satpol MBG.
Adapun tujuan perjanjian kerjasama tersebut untuk menyelesaikan kemampuan laboratorium pengujian pangan di provinsi Sulsel mengacu pada ISO/IEC 17025: 2017.
"Dengan adanya jejaring laboratorium ini akan menjadi wadah pertukaran informasi antarlaboratorium pengujian pangan dalam mendukung pengawasan pangan di Provinsi Sulsel," ujar Hariani.
Sementara estimasi untuk layanan MBG ini, lanjut dia, terdapat total 5.000 satuan pelayanan yang masing-masing akan memproduksi sekitar 4.000 paket MBG per hari.
"Adapun lokus MBG yang akan diawasi melalui uji lab di seluruh kabupaten/kota adalah sekolah PAUD hingga SMA, madrasah, pesantren dan Posyandu yang bertujuan menekan angka stunting di lapangan," katanya.
Sementara itu Kadis Kesehatan Sulsel dr HM Ishaq Iskandar mengatakan, BPOM yang dibawah Kementerian Kesehatan berkonstribusi untuk mengawasi zat yang dikandung pada MBG, agar tidak ada gangguan kesehatan pada pihak yang mengkomsumsi.
Hal tersebut dinilai penting, agar Program MBG dapat membantu perbaikan gizi anak usia sekolah, sekaligus membantu menekan angka stunting di lapangan dengan sasaran utama siswa PAUD.
