Makassar (ANTARA) - Baik bank BUMN, bank swasta, bank syariah termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada dasarnya memiliki pasar sendiri-sendiri dalam mendukung sektor perekonomian.
Setiap bank juga memiliki konsep dan strategi tersendiri untuk dapat menarik kepercayaan masyarakat hingga bisa bertahan dalam persaingan perbankan yang terus mengalami peningkatan.
Meski secara umum memiliki perbedaan, namun tentu ada hal-hal khusus yang justru mempunyai kesamaan. Salah satunya melalui program pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah masing-masing.
Untuk program tersebut, setiap bank menyiapkan dana khusus untuk membantu kebutuhan modal para pelaku UMKM yakni lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dukungan pemerintah terhadap dana KUR juga begitu tinggi. Hal itu bisa dilihat dari peningkatan plafon KUR menjadi Rp253 triliun pada tahun ini.
Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp220 triliun.
Tidak cukup dengan menaikkan anggaran KUR, pemerintah juga kembali memberikan subsidi bunga sebesar Rp7,6 triliun. Artinya para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar tiga persen selama enam bulan.
Kebijakan itu tentunya akan membuat pihak perbankan semakin terbantu untuk mengambil peran dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
Seperti itupun yang dilakukan BPD Bank Sulselbar yang terus konsisten dalam jalurnya untuk mendukung UMKM agar terus berkembang dan menggeliat di tengah pandemi COVID-19.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Umum Bank Sulselbar Irmayanti Sultan mengatakan permintaan kredit akhir tahun sudah cukup baik terutama KUR.
Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, KUR Bank Sulselbar mencapai Rp82,1 miliar dengan jumlah debitur mencapai 891 per Oktober 2020.
KUR Bank Sulselbar masih tetap berjalan dan secara keseluruhan target pertumbuhan kredit sudah terlampaui.
Bank Sulselbar juga menyalurkan sebanyak 20 gerobak untuk UMKM di Kawasan Kuliner Lego-Lego Makassar.
Bantuan ini merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sulselbar kepada UMKM binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulsel.
Corporate Secretary Bank Sulselbar, Syarifuddin, mengatakan, bantuan tersebut merupakan kolaborasi dan sinergi bersama Dekranasda Sulsel selaku penggerak UMKM.
Bantuan gerobak ini sekaligus merupakan bentuk dukungan Bank Sulselbar pada program Pemprov untuk menggiatkan kembali UMKM sekaligus menekan potensi pengangguran akibat pandemi COVID-19.
Untuk bantuan CSR Bank Sulselbar tidak berfokus pada sektor tertentu. CSR disalurkan berdasarkan kebutuhan dan permohonan yang ada. Seperti di masa pandemi, diarahkan dalam rangka penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi.
Selain pemberian gerobak UMKM, pihaknya juga menyampaikan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan dana bergulir ke depannya.
Hingga Agustus 2020, realisasi penyaluran CSR telah mencapai sekitar Rp16 miliar.
Ketua CSR Bank Sulselbar Amri Mahmud, menjelaskan pihaknya dalam mengelola bantuan yang diberikan adalah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Bantuan ini sekaligus sebagai pancingan dan rangsangan bagi UMKM. Apalagi UMKM telah terbukti mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19.
Bank Sulselbar cabang Bantaeng juga menyalurkan dana CSR sebesar Rp137,4 juta kepada kelompok UMKM di daerah itu.
Bantuan CSR itu untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan jahit menjahit dalam rangka memberdayakan UMKM di Bantaeng.
Pimpinan Bank Sulselbar Bantaeng Dahlia Akma, mengatakan bantuan diberikan kepada 4 kelompok UMKM binaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng. Peralatan jahit ini dapat digunakan membuat pakaian sekolah dan tas sekolah gratis dalam rangka mendukung program Pemkab Bantaeng.
Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin mengatakan, upaya yang dilakukan Bank Sulselbar untuk membantu mengembangkan UMKM adalah langkah tepat di tengah kondisi pandemi COVID-19.
Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Sulselbar, Rosmala Arifin mengatakan pihaknya juga outlet Sentra UMKM di Makassar untuk melayani pelaku UMKM terkait kredit, konsultasi dan edukasi.
Ke depannya, outlet ini tidak hanya memberikan pelayanan tetapi juga rutin melakukan pelatihan mengelola keuangan usaha, meningkatkan kapasitas usaha atau bagaimana menghasilkan produk lebih baik.
Penyaluran dana PEN
Pada masa pandemi ini, pemerintah menempatkan dana PEN sebesar Rp1 triliun kepada Bank Sulselbar dengan leverage sebanyak dua kali dan telah diterima pada 2 Oktober 2020.
Adapun prioritas penyaluran kredit dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni sektor UKM komoditas ekspor khususnya pertanian dan sektor produktif yang jumlahnya mencapai 65 persen dari total dana PEN.
Selain itu, bunga untuk ultra mikro juga jauh lebih rendah dari bunga KUR. Jika KUR bunganya 6 persen, maka dana PEN hanya sebesar 5 persen. Hal ini dilakukan untuk membantu kesejahteraan petani dan pedagang kecil yang super mikro.
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menjelaskan pentingnya peran Bank Sulselbar dalam upaya pemulihan ekonomi di daerah itu.
Menurut dia, dana PEN akan menjadi senjata ampuh dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Bank Sulselbar akan mengkaji, menganalisa sektor-sektor yang akan mempercepat ekonomi. Tentu yang lebih terasa di UMKM.
"Sekarang kalau kita melihat kemarin oleh BI (Bank Indonesia) juga menyelenggarakan Anging Mammiri Creative Festival, kelihatan kan produk-produk UMKM kita sangat bagus, iya tentu dengan minim modal ini akan mendorong produk-produk domestik kita," katanya.
Komisaris Utama Bank Sulselbar Abdul Hayat Gani menjelaskan pihaknya menambah posisi di struktur kepemimpinan guna mendorong kinerja perseroan.
Penambahan direksi tersebut juga menunjukkan konsistensi Bank Sulselbar untuk menjawab tantangan di tengah gejolak perekonomian yang masih dihantui pandemi COVID-19.
Ini juga sesuai rencana menyasar UMKM sebagai sektor produktif. Sehingga membutuhkan direktur yang bisa membidangi sektor tersebut agar lebih fokus.
"Jadi kita putuskan adanya penambahan satu jajaran direksi yaitu Direktur Kredit dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM," kata Hayat pada RUPS LB Bank Sulselbar, 2 Desember 2020.
Lindungi dari rantenir
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) bersama bank Sulselbar meluncurkan program kredit atau pembiayaan dengan menawarkan berbagai kemudahan dalam upaya melawan para rentenir.
Kepala OJK 6 Sulampua Moh Nurdin Subandi mengatakan pihaknya juga terus mendorong perbankan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan kredit ataupun produk jasa keuangan lainnya.
"Pada pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020, kami menghadirkan berbagai kegiatan yang fokusnya menaikkan tingkat inklusi masyarakat, termasuk launching program kredit melawan rantenir,"katanya.
Ia mengakui iming-iming pihak pemberi pinjaman dengan persyaratan yang begitu mudah ( hanya menyodorkan KTP/KK) membuat masyarakat kadang memilih pinjaman ke pihak terkait.
Namun demikian, kata dia, yang perlu diketahui bagaimana tingkat keamanan termasuk pemberlakuan bunga yang terkadang jauh lebih tinggi kepada masyarakat.
OJK juga akan terus menggiatkan literasi inklusi keuangan kepada masyarakat agar lebih memahami keunggulan-keunggulan yang dimiliki pihak perbankan.
"Kita juga terus melakukan berbagai upaya agar termasuk dengan percepatan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengambil kredit," ujarnya.
Setiap bank juga memiliki konsep dan strategi tersendiri untuk dapat menarik kepercayaan masyarakat hingga bisa bertahan dalam persaingan perbankan yang terus mengalami peningkatan.
Meski secara umum memiliki perbedaan, namun tentu ada hal-hal khusus yang justru mempunyai kesamaan. Salah satunya melalui program pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah masing-masing.
Untuk program tersebut, setiap bank menyiapkan dana khusus untuk membantu kebutuhan modal para pelaku UMKM yakni lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dukungan pemerintah terhadap dana KUR juga begitu tinggi. Hal itu bisa dilihat dari peningkatan plafon KUR menjadi Rp253 triliun pada tahun ini.
Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp220 triliun.
Tidak cukup dengan menaikkan anggaran KUR, pemerintah juga kembali memberikan subsidi bunga sebesar Rp7,6 triliun. Artinya para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar tiga persen selama enam bulan.
Kebijakan itu tentunya akan membuat pihak perbankan semakin terbantu untuk mengambil peran dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
Seperti itupun yang dilakukan BPD Bank Sulselbar yang terus konsisten dalam jalurnya untuk mendukung UMKM agar terus berkembang dan menggeliat di tengah pandemi COVID-19.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Umum Bank Sulselbar Irmayanti Sultan mengatakan permintaan kredit akhir tahun sudah cukup baik terutama KUR.
Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, KUR Bank Sulselbar mencapai Rp82,1 miliar dengan jumlah debitur mencapai 891 per Oktober 2020.
KUR Bank Sulselbar masih tetap berjalan dan secara keseluruhan target pertumbuhan kredit sudah terlampaui.
Bank Sulselbar juga menyalurkan sebanyak 20 gerobak untuk UMKM di Kawasan Kuliner Lego-Lego Makassar.
Bantuan ini merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sulselbar kepada UMKM binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulsel.
Corporate Secretary Bank Sulselbar, Syarifuddin, mengatakan, bantuan tersebut merupakan kolaborasi dan sinergi bersama Dekranasda Sulsel selaku penggerak UMKM.
Bantuan gerobak ini sekaligus merupakan bentuk dukungan Bank Sulselbar pada program Pemprov untuk menggiatkan kembali UMKM sekaligus menekan potensi pengangguran akibat pandemi COVID-19.
Untuk bantuan CSR Bank Sulselbar tidak berfokus pada sektor tertentu. CSR disalurkan berdasarkan kebutuhan dan permohonan yang ada. Seperti di masa pandemi, diarahkan dalam rangka penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi.
Selain pemberian gerobak UMKM, pihaknya juga menyampaikan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan dana bergulir ke depannya.
Hingga Agustus 2020, realisasi penyaluran CSR telah mencapai sekitar Rp16 miliar.
Ketua CSR Bank Sulselbar Amri Mahmud, menjelaskan pihaknya dalam mengelola bantuan yang diberikan adalah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Bantuan ini sekaligus sebagai pancingan dan rangsangan bagi UMKM. Apalagi UMKM telah terbukti mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19.
Bank Sulselbar cabang Bantaeng juga menyalurkan dana CSR sebesar Rp137,4 juta kepada kelompok UMKM di daerah itu.
Bantuan CSR itu untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan jahit menjahit dalam rangka memberdayakan UMKM di Bantaeng.
Pimpinan Bank Sulselbar Bantaeng Dahlia Akma, mengatakan bantuan diberikan kepada 4 kelompok UMKM binaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng. Peralatan jahit ini dapat digunakan membuat pakaian sekolah dan tas sekolah gratis dalam rangka mendukung program Pemkab Bantaeng.
Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin mengatakan, upaya yang dilakukan Bank Sulselbar untuk membantu mengembangkan UMKM adalah langkah tepat di tengah kondisi pandemi COVID-19.
Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Sulselbar, Rosmala Arifin mengatakan pihaknya juga outlet Sentra UMKM di Makassar untuk melayani pelaku UMKM terkait kredit, konsultasi dan edukasi.
Ke depannya, outlet ini tidak hanya memberikan pelayanan tetapi juga rutin melakukan pelatihan mengelola keuangan usaha, meningkatkan kapasitas usaha atau bagaimana menghasilkan produk lebih baik.
Penyaluran dana PEN
Pada masa pandemi ini, pemerintah menempatkan dana PEN sebesar Rp1 triliun kepada Bank Sulselbar dengan leverage sebanyak dua kali dan telah diterima pada 2 Oktober 2020.
Adapun prioritas penyaluran kredit dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni sektor UKM komoditas ekspor khususnya pertanian dan sektor produktif yang jumlahnya mencapai 65 persen dari total dana PEN.
Selain itu, bunga untuk ultra mikro juga jauh lebih rendah dari bunga KUR. Jika KUR bunganya 6 persen, maka dana PEN hanya sebesar 5 persen. Hal ini dilakukan untuk membantu kesejahteraan petani dan pedagang kecil yang super mikro.
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menjelaskan pentingnya peran Bank Sulselbar dalam upaya pemulihan ekonomi di daerah itu.
Menurut dia, dana PEN akan menjadi senjata ampuh dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Bank Sulselbar akan mengkaji, menganalisa sektor-sektor yang akan mempercepat ekonomi. Tentu yang lebih terasa di UMKM.
"Sekarang kalau kita melihat kemarin oleh BI (Bank Indonesia) juga menyelenggarakan Anging Mammiri Creative Festival, kelihatan kan produk-produk UMKM kita sangat bagus, iya tentu dengan minim modal ini akan mendorong produk-produk domestik kita," katanya.
Komisaris Utama Bank Sulselbar Abdul Hayat Gani menjelaskan pihaknya menambah posisi di struktur kepemimpinan guna mendorong kinerja perseroan.
Penambahan direksi tersebut juga menunjukkan konsistensi Bank Sulselbar untuk menjawab tantangan di tengah gejolak perekonomian yang masih dihantui pandemi COVID-19.
Ini juga sesuai rencana menyasar UMKM sebagai sektor produktif. Sehingga membutuhkan direktur yang bisa membidangi sektor tersebut agar lebih fokus.
"Jadi kita putuskan adanya penambahan satu jajaran direksi yaitu Direktur Kredit dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM," kata Hayat pada RUPS LB Bank Sulselbar, 2 Desember 2020.
Lindungi dari rantenir
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) bersama bank Sulselbar meluncurkan program kredit atau pembiayaan dengan menawarkan berbagai kemudahan dalam upaya melawan para rentenir.
Kepala OJK 6 Sulampua Moh Nurdin Subandi mengatakan pihaknya juga terus mendorong perbankan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan kredit ataupun produk jasa keuangan lainnya.
"Pada pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020, kami menghadirkan berbagai kegiatan yang fokusnya menaikkan tingkat inklusi masyarakat, termasuk launching program kredit melawan rantenir,"katanya.
Ia mengakui iming-iming pihak pemberi pinjaman dengan persyaratan yang begitu mudah ( hanya menyodorkan KTP/KK) membuat masyarakat kadang memilih pinjaman ke pihak terkait.
Namun demikian, kata dia, yang perlu diketahui bagaimana tingkat keamanan termasuk pemberlakuan bunga yang terkadang jauh lebih tinggi kepada masyarakat.
OJK juga akan terus menggiatkan literasi inklusi keuangan kepada masyarakat agar lebih memahami keunggulan-keunggulan yang dimiliki pihak perbankan.
"Kita juga terus melakukan berbagai upaya agar termasuk dengan percepatan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengambil kredit," ujarnya.