Mamuju (ANTARA) - Pemerintah desa dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Barat diminta untuk menyiapkan data akurat mengenai kondisi dan kebutuhan para pengungsi gempa bumi di wilayah itu, kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.
"Pemerintah desa dan kelurahan harus mendata secara akurat mengenai kondisi dan kebutuhan para pengungsi yang wilayahnya terdampak gempa bumi," kata dia di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan pendataan mesti dilakukan dengan baik terkait dengan kebutuhan tenda maupun logistik lainnya, baik di Kabupaten Mamuju maupun Majene.
"Pemerintah kabupaten dan kecamatan juga harus berkoordinasi dengan kelurahan maupun desa yang masyarakatnya terdampak gempa untuk didata mengenai kebutuhan yang diperlukan pengungsi, baik tenda, sembako, maupun kebutuhan lainnya seperti air bersih dan MCK," katanya.
Ia mengatakan pengungsi tidak boleh kekurangan logistik dan kebutuhan lainnya sehingga pendistribusian harus dilakukan dengan baik agar kebutuhan pengungsi tetap terpenuhi.
Ia mengharapkan tim transisi darurat pemulihan bencana yang dibentuk berperan aktif sesuai tanggung jawab masing-masing.
Pascatanggap darurat berakhir 4 Februari 2021, Pemprov Sulbar menetapkan transisi darurat pemulihan bencana gempa Kabupaten Majene dan Mamuju.
Jumlah pengungsi di Sulbar secara keseluruhan mencapai 91.003 orang, jumlah pengungsi terbanyak berasal dari Kabupaten Mamuju 58.123 orang, Kabupaten Majene 25.737 orang, sedangkan Kabupaten Polewali Mandar 5.343 orang.
Dia mengatakan korban meninggal dunia 105 orang, dengan rincian 95 orang di Kabupaten Mamuju, 10 orang di Kabupaten Majene.
Data kerusakan rumah, terbanyak di Kabupaten Mamuju 11.422 unit, kerusakan tersebut terdiri atas rusak ringan 5.527 unit, rusak sedang 3.844 unit, dan rusak berat 2.051 unit, sedangkan di Kabupaten Majene rumah rumah rusak 5.929 unit, terdiri atas 1.656 rusak ringan, 1.538 rusak sedang, dan 2.735 rusak berat.
"Pemerintah desa dan kelurahan harus mendata secara akurat mengenai kondisi dan kebutuhan para pengungsi yang wilayahnya terdampak gempa bumi," kata dia di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan pendataan mesti dilakukan dengan baik terkait dengan kebutuhan tenda maupun logistik lainnya, baik di Kabupaten Mamuju maupun Majene.
"Pemerintah kabupaten dan kecamatan juga harus berkoordinasi dengan kelurahan maupun desa yang masyarakatnya terdampak gempa untuk didata mengenai kebutuhan yang diperlukan pengungsi, baik tenda, sembako, maupun kebutuhan lainnya seperti air bersih dan MCK," katanya.
Ia mengatakan pengungsi tidak boleh kekurangan logistik dan kebutuhan lainnya sehingga pendistribusian harus dilakukan dengan baik agar kebutuhan pengungsi tetap terpenuhi.
Ia mengharapkan tim transisi darurat pemulihan bencana yang dibentuk berperan aktif sesuai tanggung jawab masing-masing.
Pascatanggap darurat berakhir 4 Februari 2021, Pemprov Sulbar menetapkan transisi darurat pemulihan bencana gempa Kabupaten Majene dan Mamuju.
Jumlah pengungsi di Sulbar secara keseluruhan mencapai 91.003 orang, jumlah pengungsi terbanyak berasal dari Kabupaten Mamuju 58.123 orang, Kabupaten Majene 25.737 orang, sedangkan Kabupaten Polewali Mandar 5.343 orang.
Dia mengatakan korban meninggal dunia 105 orang, dengan rincian 95 orang di Kabupaten Mamuju, 10 orang di Kabupaten Majene.
Data kerusakan rumah, terbanyak di Kabupaten Mamuju 11.422 unit, kerusakan tersebut terdiri atas rusak ringan 5.527 unit, rusak sedang 3.844 unit, dan rusak berat 2.051 unit, sedangkan di Kabupaten Majene rumah rumah rusak 5.929 unit, terdiri atas 1.656 rusak ringan, 1.538 rusak sedang, dan 2.735 rusak berat.