Makassar (ANTARA News) - Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Sulawesi Selatan, Yonggris Lao, menyatakan sebagian warga etnis Tionghoa juga berharap bisa menjadi pegawai negeri sipil agar dapat melayani masyarakat.

"Tidak semua warga Tionghoa mampu berbisnis atau menjalankan usaha. Mereka juga ingin menjadi pelayan masyarakat, seperti menjadi PNS," kata Wakil Ketua Walubi Sulsel, Yonggris Lao, saat ditemui di kediamannya di Makassar, Kamis.

Menurut dia, sebenarnya tidak semua warga Tionghoa bisa menjadi pengusaha. Tetapi, lanjut dia, karena kurangnya pilihan pekerjaan di Tanah Air sehingga sektor itu yang menjadi satu-satunya pekerjaan yang layak mereka geluti.

Di sela-sela perayaan Tahun Baru Imlek 2562, Yonggris mengatakan, kecintaan warga Tionghoa terhadap negara Indonesia sangat besar sehingga dibukanya kesempatan bekerja bagi warga Tionghoa sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup pemerintahan diakui sangat bagus.

"Banyak juga orang kami yang berprofesi sebagai politikus, wartawan, pegawai swasta dan beberapa profesi pelayan masyarakat lainnya. Kami sangat bersyukur, jika pemerintah membuka kesempatan bagi warga keturunan untuk menjadi abdi negara," ucap dia.

Meskipun demikian, dia mengaku, adanya dugaan keterlibatan warga Tionghoa dalam organisasi komunis di masa lampau masih menjadi pertimbangan pemerintah untuk melibatkan warga keturunan dalam struktur kelembagaan pemerintahan di negeri ini.

Adanya masa-masa pergolakan di tahun 1960-an, dia memahami bahwa Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia) telah dijadikan korban penipuan sejarah dari rezim orde baru. "Tuduhan keterlibatan pengurus Baperki dalam gerakan komunis yang merusak keberadaan warga keturunan Tionghoa di Indonesia.

Padahal, politikus warga keturunan Siauw Giok Tjan (Ketua Baperki) yang dekat dengan para pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa itu hanya karena memiliki pemahaman jalan sosialisme yang sama dan dianggap bisa membawa masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan bersama.

"Banyak warga keturunan Tionghoa yang bergabung dalam Baperki di masa lampau dianggap sebagai organisasi beraliran komunis. Memang warga keturunan yang hampir mendominasi partai itu dalam posisi yang tidak menguntungkan di masa itu. Tetapi kami tetap WNI (Warga Negara Indonesia) yang berhak punya hak mengabdi kepada negara ini," ujar dia. (T.KR-HK/A041)