Palu (ANTARA News) - Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu di Sulawesi Tengah tak melarang mahasiswanya melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, seperti menjadi tim sukses salah satu pasangan calon gubernur dalam pilkada provinsi setempat.

"Kami tidak melarang karena itu adalah hak politik dari mahasiswa. Sepanjang mereka tidak membawa-bawa nama lembaga mahasiswa ataupun simbol-simbol organisasi STAIN ke arena politik, silahkan saja," kata Ketua III (Bidang Kemahasiswaan) STAIN Datokarama Palu, Azma N Mardjun, di Palu, Ahad.

Dia mengatakan, kebebasan mahasiswa STAIN di luar kampus untuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon gubernur merupakan sebuah hak, karena mereka adalah bagian dari masyarakat biasa yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

Hanya saja, lanjut Azma, keberadaan mahasiswa dalam tim sukses itu janganlah kemudian menjadikan kampus sebagai ajang kampanye, karena perguruan tinggi adalah lembaga akademik yang steril dan jauh dari intrik politik kekuasaan.

Dia mengatakan, larangan membawa-bawa nama lembaga seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), serta lembaga kemahasiswaan lainnya, karena institusi mahasiswa itu dibentuk bukan untuk kepentingan politik praktis di luar kampus.

"Seluruh lembaga mahasiswa yang ada dalam kampus ini adalah tanggungjawab kami," katanya.

Namun demikian, Azma menyatakan boleh saja nama "lembaga" diikutkan dalam pilkada Sulawesi Tengah asalkan bertujuan untuk pemantauan pelaksanaan pesta demokrasi itu sehingga keberadaannya tetap independen.

"Itupun kalau ada permintaan dari panwas (panitia pengawas) pemilu," katanya.

Azma mengakui bahwa Panwas Sulteng belum lama ini melakukan silaturahmi dengan pimpinan STAIN Datokarama untuk meminta partisipasi lembaga pendidikan tinggi itu membantu mengawasi proses pemungutan suara pilkada provinsi setempat pada 6 April 2011 agar berlangsung jujur dan adil.

"Kita tinggal menunggu surat dari panwas. Berapa banyak mahasiswa dan dosen yang dibutuhkan untuk membantu pengawasan pilkada, kami akan rekomendasikan," katanya.

Menurut dia, ada sebanyak 1.827 mahasiswa STAIN Datokarama Palu memiliki hak pilih dalam pilkada provinsi karena mereka adalah warga Sulteng dari berbagai kabupaten dan kota.

Hanya saja, Azma belum mengetahui apakah mereka semua sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilkada atau tidak. Para mahasiswa ini sebagian besarnya menetap di Kota Palu.

Ismail Pangeran, dosen di STAIN Datokarama Palu, berpendapat tidak ada salahnya jika mahasiswa terlibat dalam menyukseskan salah satu pasangan calon gubernur Sulteng karena mahasiswa juga memiliki hak politik yang sama dengan anggota masyarakat lain.

"Hanya saja hal ini masih tabuh, padahal sesungguhnya itu tidak masalah bagi saya," katanya.

Meski demikian, Ismail sepakat mahasiswa STAIN Datokarama tidak membawa-bawa nama lembaga kemahasiswaan pada arena politik praktis sebab bukan wilayah cakupan dari organisasi kemahasiswaan.

"(Kalau melibatkan diri) secara pribadi oke, tidak ada masalah," katanya.

Ismail menambahkan, pelibatan lembaga mahasiswa untuk mengambil peran dalam pengawasan pilkada provinsi merupakan sesuatu yang baik agar pelaksanaan pesta demokrasi ini bisa berlangsung lebih demokratis, jujur, dan adil. (T.A055/R015)