Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan dana insentif fiskal untuk daerah yang sukses melakukan percepatan penurunan stunting di tahun berjalan 2024.
Dana tersebut diberikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin kepada 20 penerima yang mewakili 130 pemerintah daerah yang terdiri atas sembilan provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu.
“Komitmen kepemimpinan dalam percepatan penurunan stunting di pusat dan daerah harus terus dipertahankan. Penajaman intervensi harus dilakukan agar program lebih tepat sasaran, mulai dari penyediaan data kelompok sasaran yang lebih akurat hingga pemantauan secara berkala,” kata Wapres.
Ke-20 daerah tersebut yakni Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah, Kota Bima, NTB, Kota Depok, Jawa Barat, dan Kota Payakumbuh Sumatera Barat.
Kemudian Kota Dumai, Riau, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Denpasar, Bali, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, dan Kabupaten Tanggamus, Lampung.
Selanjutnya, Kabupaten Sarolangun, Jambi, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, serta Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Wapres Ma'ruf juga mengharapkan jajaran pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat melanjutkan program percepatan penurunan stunting.
"Saya sangat berharap jajaran pemimpin pemerintahan baru dapat terus berkomitmen melanjutkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan menjaga hasil yang sudah dicapai sebelumnya. Akan lebih baik lagi jika dapat melampaui pencapaian pada periode sebelumnya," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, Pemerintah terus berupaya dalam penurunan stunting secara masif dalam dua tahun terakhir.
"Pemerintah telah melakukan pemenuhan kebutuhan alat antropometri berstandar ke seluruh posyandu dan alat ultrasonografi -USG- di tingkat puskesmas, serta pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil yang telah dilakukan di seluruh daerah," kata Muhadjir.
