PKK Sulbar perkuat pelayanan posyandu

Rabu, 8 April 2026 08:39 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, pada sosialisasi pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola posyandu di era baru, di Mamuju, Senin (6/4). ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Harsinah Suhardi mendorong penguatan pelayanan posyandu, dan tidak lagi terbatas pada layanan kesehatan dasar, melainkan menjadi pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat yang mengintegrasikan enam aspek layanan.

"Posyandu harus mampu menghadirkan pelayanan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Integrasi enam layanan dasar ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini," kata Harsinah di Mamuju, Rabu.

Harsinah yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulbar menyampaikan itu pada sosialisasi pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola posyandu di era baru.

Keenam aspek layanan posyandu era baru meliputi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

"integrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat peran posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan," ujar Harsinah.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulbar dr Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa transformasi posyandu merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting serta peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

"Posyandu kini menjadi pusat layanan dasar yang membutuhkan penguatan kapasitas kader, tata kelola yang baik, serta dukungan lintas sektor. Ini menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter," kata Nursyamsi.

Sedangkan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana menegaskan bahwa posyandu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di tingkat dusun.

"Posyandu ini adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat karena berada di level paling bawah, maka langsung menyasar kelompok sasaran," ujar Junda Maulana.

Ia mengungkapkan, Sulbar saat ini masih menghadapi tantangan serius terkait stunting dengan angka yang tergolong tinggi, yakni sekitar 35 persen.

Kondisi ini menurut Sekda menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Kalau kita tidak mampu menekan stunting, maka kita berisiko mengalami generasi hilang (lost generation). Ini tentu akan menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Ia menyampaikan, terdapat beberapa faktor utama penyebab stunting yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni Pertama, pernikahan usia dini yang berisiko terhadap kesehatan reproduksi dan kesiapan mental dan Kedua, asupan gizi yang belum seimbang.

"Kita harus memastikan masyarakat tidak hanya makan untuk kenyang, tetapi juga memperhatikan kandungan gizi, seperti konsumsi sayur, biji-bijian dan pola hidup sehat,” jelas Junda Maulana.

Faktor ketiga lanjutnya adalah kondisi lingkungan, termasuk sanitasi dan akses air bersih.

Ia menekankan pentingnya prilaku hidup bersih untuk mencegah penyakit yang berkontribusi pada stunting.

Pemerintah Provinsi Sulbar sendiri tambahnya, telah menjalankan program strategis bertajuk Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Pasti Padu) yang kini memasuki tahun kedua pelaksanaan.

"Program ini kita optimalkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus menurunkan stunting. Kita harus bergerak bersama," katanya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah terus mendorong penguatan posyandu dengan mengaktifkan lebih dari 2.000 posyandu secara bertahap.

"Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Jangan hanya bergantung pada satu sumber anggaran. Kita harus kolaborasi sesuai kewenangan masing-masing," kata Junda Maulana.