PKK Sulbar dan BKKBN perkuat kolaborasi penanganan stunting

Selasa, 5 Agustus 2025 16:47 WIB

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar Harsinah Suhardi. (ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar)

Mamuju (ANTARA) - Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat bersama BKKBN Perwakilan Sulbar berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam upaya penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrem di daerah itu.

"Kita berjalan bersama-sama antara PKK, BKKBN, dan semua sektor terkait, untuk membicarakan strategi program kita ke depannya dalam percepatan penurunan angka stunting," kata Ketua TP PKK Sulbar Harsinah Suhardi di Mamuju, Selasa.

Ia mengatakan hal itu saat Rapat Koordinasi Implementasi Penanganan dan Pencegahan Kemiskinan dan Stunting Terpadu (Pasti Padu) Provinsi Sulbar.

Rapat koordinasi itu dalam rangka memperkuat sinergi sebagai langkah konkret antar-sektor dalam rangka pelaksanaan strategi dan gerakan penanganan kemiskinan dan stunting yang akan dilaksanakan mulai September hingga Desember 2025 di wilayah itu.

Ia berharap, Sulbar bisa membuat suatu program yang dapat menjadi contoh untuk daerah lain.

Ia menginginkan posyandu dihias meriah sebagai tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi anak-anak dan ibunya.

"Pemeriksaan kesehatan bagi bayi, balita dan anak-anak itu penting, demi mengetahui seperti apa perkembangan mereka tiap bulannya. Posyandu juga harus dihias sedemikian rupa sehingga membuat anak-anak merasa senang datang ke posyandu," kata dia.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulbar Reski Murwanto meminta tim Pasti Padu mengkoordinasikan berbagai upaya, termasuk pendampingan keluarga berisiko stunting, penyuluhan serta penyediaan layanan, dan informasi yang berkualitas terkait dengan kesehatan dan gizi.

"Kami ingin data yang sudah terukur untuk dikerjakan bersama, Jangan kita abai, angka stunting baru harus kita tangani juga. Mari kita perkuat sinergisitas untuk menangani stunting," ujar dia.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dan kolaboratif dalam upaya percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Stunting bukan hanya isu kesehatan, melainkan isu pembangunan manusia. Demikian pula kemiskinan ekstrem harus ditangani dengan program-program yang menyentuh langsung akar permasalahan, seperti akses pangan, pendidikan, dan sanitasi," kata dia.

Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem harus ada kolaborasi antara Pemprov Sulbar dan pemerintah kabupaten, kecamatan hingga desa.

"Pak Gubernur juga meminta agar setiap pejabat menjadi orang tua asuh dan mengangkat 100 anak stunting dan membantunya secara pribadi," kata dia.

Ia berharap, para pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan menyusun langkah-langkah konkret dalam mencapai target nasional penurunan stunting hingga 14 persen dan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun-tahun mendatang.