Bupati Barru diminta akomodasi program PPA

Rabu, 18 Februari 2026 21:37 WIB

Pemerhati Perempuan dan Anak Sulsel Emma Husain (kedua kiri) bersama pengamat politik dan selaku Dekan Fisip Unismuh Makassar Andi Luhur Prianto (kiri) Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari (dua kanan) saat diskusi satu tahun pemerintahannya di pandu moderator AS Kambie (kanan), di Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA/Darwin Fatir.

Makassar (ANTARA) - Pemerhati Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan Emma Husain meminta Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari memperhatikan hak-hak Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan mengakomodasinya melalui penganggaran di APBD 2026 sebagai bentuk dukungan melalui program pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

"Keberadaan sosok Andi Ina yang menjadi perempuan pertama sebagai kepala daerah di Barru tentu patut diapresiasi. Hal ini sejalan dengan peningkatan dari sisi kinerja maupun sosial yang adil dalam perspektif gender," kata Emma di Makassar, Rabu.

Namun demikian, masih ada beberapa persoalan yang mengemuka terkait perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan program tepat sasaran yang dimasukkan dalam dokumen APBD seperti perencanaan maupun penganggaran agar kontribusinya dapat turun ke lapisan masyarakat bawah, utamanya prasejahtera.

"Bagaimana APBD itu menjadi keadilan gender. Ini menjadi catatan penting. Apakah isu prioritas telah menyentuh perempuan termasuk mereka yang menjadi kepala keluarga (janda)?. Bagaimana dengan pelayanan publik, kekerasan perempuan, anak-anak rentan bekerja. Di sini ujiannya, tidak hanya simbolik tapi juga substantifnya ditekankan," kata Emma menyarankan.

Selain kerentanan perempuan dan anak, ungkap dia, masalah lain adalah kemiskinan, kesehatan, serta pemenuhan pendidikan bagi mereka. Kendati Kabupaten Barru mendapatkan penghargaan penanganan stunting dari pemerintah pusat, tetapi itu bukan semata-mata indikator keberhasilan, melainkan motivator untuk menjadikan jauh lebih baik.

Persoalan lainnya, kata Emma menambahkan, tentang perkawinan anak atau anak dibawa umur yang dinikahkan sudah menjadi siklus bawaan masyarakat setempat. Tentunya, ini perlu dipikirkan pola pencegahan dalam bentuk program guna memberi pemahaman masyarakat akan dampaknya, termasuk memotong mata rantai dari siklus tersebut.

Merespons hal itu, Bupati Barru Andi Ina Kartika dalam diskusi satu tahun pemerintahannya di ruang redaksi Tribun Timur menyatakan, pihaknya siap mengakomodir seluruh masukan dan usulan demi kemajuan daerahnya.

"Alhamdulillah visi misi saya bersama Wakil Bupati Barru Abustam, Insyaallah kami akan membawa masyarakat Barru berkeadilan, membawa masyarakat maju berkelanjutan dan sejahtera lebih cepat. Itu menjadi visi-misi kami, dan alhamdulillah akhirnya menjadi RPJMD untuk lima tahun ke depan," tuturnya.

Berkaitan dengan angka kemiskinan, kata Andi Ina, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Kabupaten Barru 2025 mengalami penurunan dibandingkan 2024. Presentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 8.00 persen atau turun 0,13 persen poin di bandingkan periode sebelumnya.

Sedangkan dari sisi peningkatan pendidikan, tahun 2025, Barru mendapatkan program prioritas dari Pemerintah Pusat melalui program sekolah rakyat diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program prioritas ini dikhususkan bagi anak-anak prasejahtera.

"Kami awalnya memperebutkan satu quota untuk Sekolah Rakyat dan akhirnya ini ada di Barru. Memang ini dikhususkan bagi anak-anak prasejahtera. Selain itu, program MBG sudah 14 dapur SPPG beroperasi dan kemarin sudah diresmikan bersama Kapolres Barru yang langsung di bawah tanggung jawab kapolri," tutur mantan Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan.

Dalam dialog publik tersebut bertajuk 'Barru dalam Nahkoda Perempuan: Setahun Kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari' turut dihadiri pengamat politik kini menjabat Dekan Fisip Unismuh Makassar Andi Luhur Prianto, beserta Direktur Propetif Institute Asrama Tilla, dipandu moderator Wakil Pimpred Tribun Timur As Kambie.