Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama sejumlah komunitas pemerhati perempuan dan perempuan pesisir Makassar membahas ketidakadilan gender dan ekonomi dalam dialog multipihak di Makassar, Senin.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan Dr M Ilyas ST MSc. pada dialog tersebut di Makassar, Senin mengemukakan bahwa Pemprov Sulsel mendorong perekonomian perempuan pesisir, termasuk kepulauan dalam hal pengolahan hasil tangkap nelayan.
Hasil tangkap nelayan yang dinilai melimpah maupun meningkat membutuhkan pengolahan di hilir, yakni peran perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam penguatan ekonomi.
"Hilirnya untuk pengolahan yang kita harapkan bahwa perempuan-perempuan atau ibu-ibu ini memilih ke situ (pengolahan ikan atau hasil laut lainnya)," kata dia.
Terkait pemberdayaan perempuan, diakui Ilyas menjadi tanggungjawab OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya, sehingga pada bagian OPD yang dipimpinnya akan berfokus pada menangani kemiskinan, khususnya pada masyarakat pesisir dan kepulauan.
Sejumlah program, kata dia, telah disiapkan untuk mengawal tujuan tersebut, seperti rumpon ikan, asuransi nelayan dan budi daya ikan di daerah pegunungan maupun daerah pesisir.
"Saya sedang berpikir keras bagaimana caranya bisa meningkatkan pendapatannya di atas Upah Minimum Regional (UMR) di Sulsel," kata dia.
Sementara itu, salah satu perempuan pesisir di Wilayah Tallo Makassar bernama Ramlah menyebut bahwa aktivitas melaut bagi nelayan sangat rentan, sebab pada waktu-waktu tertentu tidak bisa melaut.
Ia pun berkisah, salah satu tetangganya (nelayan) bersama lima orang anaknya telah ditinggal istri karena penghasilannya melaut selalu tidak tercukupi. Ini karena kondisi area pencarian nelayan tidak sebagus dulu.
"Belum lagi kita perempuan, juga harus mengurus rumah tangga dan ikut memikirkan kondisi dapur kalau musim hujan misalnya," kata dia menegaskan.
Pemerintah bersama swasta kerap mengiming-imingi pembukaan lapangan kerja, sementara daerah atau wilayah untuk mencari penghidupan dirampas.
"Banyak kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan kami para perempuan, termasuk tidak memikirkan bagaimana hak-hak anak kami," katanya.
Pada kesempatan ini, sejumlah perempuan juga menyampaikan beberapa harapan kepada pemerintah yang disaksikan langsung Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel.
Giat ini digelar Solidaritas Perempuan Anging Mammiri bersama Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice yang juga menghadirkan sejumlah perempuan pesisir dari berbagai daerah, seperti Takalar dan Makassar.
Dalam dialog ini, juga dipaparkan hasil dari konsultasi wilayah yang melibatkan perempuan akar rumput di beberapa wilayah Sulawesi Selatan kepada pihak pemangku kepentingan pembangunan ekonomi dan perempuan, seperti pemerintah dan pengambil kebijakan, perusahaan, NGO/CSO lokal.
Berita Terkait
Hari Bumi Sedunia, Aktivis lingkungan Polewali Mandar gelar aksi sampling sampah
Senin, 22 April 2024 19:23 Wib
10 korban banjir dan tanah longsor di Pesisir Selatan Sumbar meninggal dunia
Sabtu, 9 Maret 2024 15:26 Wib
DLHK Polewali Mandar menggelar aksi bersih sampah di pesisir pantai
Rabu, 21 Februari 2024 20:34 Wib
Pemprov Sulsel dan PT Bomar kembangkan benur udang untuk warga pesisir
Minggu, 18 Februari 2024 11:16 Wib
Walhi sesalkan debat cawapres tidak menyinggung pulau kecil dan pesisir
Senin, 22 Januari 2024 12:55 Wib
BMKG: Waspadai gelombang tinggi hingga empat meter di sejumlah perairan Indonesia
Minggu, 21 Januari 2024 11:34 Wib
BMKG mengimbau masyarakat pesisir waspada gelombang tinggi dua hari ke depan
Jumat, 19 Januari 2024 7:33 Wib
Menhan : Pembangunan tanggul laut raksasa jangan terjebak politik 5 tahunan
Rabu, 10 Januari 2024 14:29 Wib