Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka mengingatkan para istri pejabat di daerah itu agar bijak menggunakan media sosial (medsos) dengan berhati-hati menampilkan gaya hidup di ruang digital.
"Kalau dulu sering foto-foto di tempat wisata atau rumah makan, silahkan. Tapi setelah suami jadi pejabat, jangan unggah hal-hal yang menunjukkan kehidupan glamor. Walaupun mampu beli barang mahal, tak perlu dipublikasikan," kata Gubernur Suhardi Duka di Mamuju, Rabu, pada puncak peringatan ke-53 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2025 Tingkat Provinsi Sulbar.
Ia mengatakan puncak HKG PKK 2025 ini menjadi momentum penting bagi seluruh kader PKK Sulbar untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
Gubernur mengapresiasi kiprah PKK sebagai organisasi yang tumbuh dari semangat keikhlasan dan kepedulian sosial para ibu di Indonesia.
"PKK ini awalnya lahir dari keprihatinan terhadap masalah kelaparan dan busung lapar di Jawa Tengah. Artinya, gerakan ini lahir dari rasa cinta dan ketulusan seorang ibu," ujar Suhardi Duka.
Ia menegaskan peran ibu dalam kehidupan sosial dan keluarga tidak bisa tergantikan. Bahkan, menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak lepas dari dukungan perempuan di belakangnya.
"Tidak ada seorang pemimpin atau laki-laki yang bisa sukses tanpa ada wanita di belakangnya. Tapi hati-hati juga, karena wanita bisa menjadikan suaminya sukses, tapi juga bisa menjerumuskan," katanya.
Gubernur menekankan agar TP PKK di seluruh kabupaten ikut membantu pemerintah provinsi dalam menangani stunting, perkawinan usia dini, dan kemiskinan ekstrem.
Ia menyebut peran PKK sangat strategis dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.
"Perkawinan usia dini itu bagian dari budaya lama dan mengubahnya butuh proses, dan PKK bisa berperan di situ. Begitu pula dengan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting,” kata Suhardi Duka.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar Nursyamsi Rahim mengatakan PKK memiliki kontribusi penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya melalui program posyandu, upaya penurunan stunting dan peningkatan kesadaran gizi keluarga.
"Gerakan PKK bukan hanya soal pemberdayaan keluarga, tetapi juga bagian penting dari upaya membangun masyarakat sehat, kuat, dan mandiri. Kolaborasi PKK dan Dinas Kesehatan harus terus kita perkuat sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan di Sulbar," katanya.
Peringatan ke-53 HKG PKK ke-53 yang mengangkat tema "Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas", kata Nursyamsi, menjadi momentum penguatan kolaborasi lintas sektor.
"Termasuk sinergi antara PKK dan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan peran keluarga sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan di tingkat rumah tangga dan masyarakat," kata Nursyamsi.
