Wabup Gowa: Konsistensi pendanaan untuk jaga tren penurunan stunting

Senin, 20 April 2026 22:30 WIB

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin mengikuti Musrenbang Tematik Pemprov Sulsel di Makassar, Senin (20/4/2026). ANTARA/HO-Pemkab Gowa

Makassar (ANTARA) - Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin mengatakan konsistensi pendanaan untuk menjaga tren penurunan stunting dan kemiskinan bisa mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Kami minta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar tidak mengurangi anggaran dua program prioritas yang tengah didorong Pemerintah Kabupaten Gowa hingga saat ini untuk menjaga tren positif ini," ujarnya saat mengikuti Musrenbang Tematik Pemprov Sulsel di Makassar, Senin.

Pertemuan tersebut membahas penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2027.

Menurutnya, keberhasilan daerah dalam menekan kedua indikator tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas sektor serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah.

Keberlanjutan program bergantung kesinambungan dukungan anggaran antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita di Gowa angka stuntingnya sudah mulai menurun, tetapi justru anggarannya ikut berkurang. Jika anggaran dikurangi, tentu ada risiko angka stunting kembali meningkat," katanya.

Ia menegaskan komitmen Pemkab Gowa menurunkan angka stunting terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga instansi vertikal.

Selain stunting, Wabup Darmawangsyah juga menyoroti tren penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gowa yang dinilai sebagai hasil dari berbagai intervensi program berbasis masyarakat.

Ia berharap, capaian tersebut menjadi pertimbangan pemerintah pusat agar tidak mengurangi dukungan anggaran di daerah yang telah menunjukkan hasil positif.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan kabupaten dan kota.

Ia mendorong pemerintah provinsi menyuarakan kebutuhan daerah secara lebih kuat, khususnya terkait keberlanjutan pendanaan program prioritas.

"Pemprov Sulsel diharapkan menjadi pembuat permainan yang menyambungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah, sekaligus memastikan indikator keberhasilan daerah menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan anggaran," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menegaskan penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan agenda strategis yang membutuhkan keterpaduan kebijakan lintas sektor.

Ia menyebutkan setiap daerah perlu terus mengevaluasi indikator keberhasilan program agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurut dia, upaya penanggulangan kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Pendekatan penanggulangan kemiskinan harus komprehensif, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan. Setiap kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar-wilayah," ucapnya.