Mamuju (ANTARA) - Tim Pansus Percepatan Penanganan Penanggulangan Bencana Alam DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Majene guna menggali informasi tentang penanganan dampak gempa bumi yang telah dilakukan pemerintah setempat.
Tujuh anggota Pansus Percepatan Penanganan Penanggulangan Bencana Alam DPRD Sulbar itu ditemui langsung Bupati Majene Lukman, di ruang kerjanya, Rabu.
Selain menggali berbagai informasi, pertemuan tersebut juga untuk menjaga kemitraan antara lembaga di Sulbar.
Sekretaris Pansus Syarifuddin meminta agar pertemuan tersebut dapat dimanfaatkan anggota pansus lainnya dalam memberikan masukan kepada Pemkab Majene dalam hal penanganan bencana.
Salah seorang anggota pansus Kalma Katta, mempertanyakan kondisi bangunan pemerintah yang rusak akibat gempa, termasuk sekolah sekolah, fasilitas umum, sosial, sarana ibadah serta UMKM.
Politisi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan kesiapan dan legalitas lokasi terkait program hunian tetap yang dijanjikan akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Pemprov Sulsel akan memberikan 50 unit hunian tetap, apakah lahan sudah ada untuk relokasi supaya jelas status tanahnya," kata Kalma Katta.
Anggota pansus lainnya Firman Argo Waskito menyarankan agar Pemkab Majene menyiapkan peraturan untuk menyikapi potensi bencana ke depan.
"Pemkab Majene harus menyiapkan secara komprehensif aturannya, bukan pada saat ada kejadian," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemkab Majene yang telah merampungkan data dampak gempa bumi di daerah itu.
"Sampai saat ini, Kabupaten Mamuju belum memiliki data yang valid sementara di Majene sudah berhasil dirampungkan," kata Firman Argo Waskito.
Menanggapi pertanyaan anggota pansus, Bupati Majene Lukman menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima informasi terkait bantuan hunian tetap dari Pemerintah Provinsi Sulsel.
"Hanya ada relawan dan LSM yang membangun hunian tetap dengan memodifikasi rumah masyarakat menjadi rumah ramah gempa yang ada di Kabiraan. Jadi warga bersama relawan dan LSM dari Jenggala yang sudah membagun beberapa unit rumah ramah gempa di Kabiraan," terang Lukman.
Bupati juga menyampaikan bahwa warga di 15 dusun meminta direlokasi.
"Hanya saja persoalan tanah atau lokasi yang perlu dibebaskan. Saya berharap Pemerintah Provinsi Sulbar bisa sharing dana bersama," tuturnya.
"Kami sudah siap, karena ada dana bantuan dari Kabupaten Penajam Paser Utara yang bisa digunakan untuk ketersiediaan lahan," jelas Lukman.
Sementara, Kepala BPBD Majene Ilhamsyah menyampaikan bahwa tim Satgas Transisi Darurat Ke Pemulihan Pascagempa telah membentuk 10 tim validasi yang akan menverifikasi data kerusakan rumah akibat gempa.
"Hanya saja, saat ini masih terkendala juklak dari BNPB. Jika sudah turun juklak, kemudian turun juknis lalu dibuatkan peraturan bupati dan tim bisa bergerak ke palapangan," ujar Ilhamsyah.
Tujuh anggota Pansus Percepatan Penanganan Penanggulangan Bencana Alam DPRD Sulbar itu ditemui langsung Bupati Majene Lukman, di ruang kerjanya, Rabu.
Selain menggali berbagai informasi, pertemuan tersebut juga untuk menjaga kemitraan antara lembaga di Sulbar.
Sekretaris Pansus Syarifuddin meminta agar pertemuan tersebut dapat dimanfaatkan anggota pansus lainnya dalam memberikan masukan kepada Pemkab Majene dalam hal penanganan bencana.
Salah seorang anggota pansus Kalma Katta, mempertanyakan kondisi bangunan pemerintah yang rusak akibat gempa, termasuk sekolah sekolah, fasilitas umum, sosial, sarana ibadah serta UMKM.
Politisi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan kesiapan dan legalitas lokasi terkait program hunian tetap yang dijanjikan akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Pemprov Sulsel akan memberikan 50 unit hunian tetap, apakah lahan sudah ada untuk relokasi supaya jelas status tanahnya," kata Kalma Katta.
Anggota pansus lainnya Firman Argo Waskito menyarankan agar Pemkab Majene menyiapkan peraturan untuk menyikapi potensi bencana ke depan.
"Pemkab Majene harus menyiapkan secara komprehensif aturannya, bukan pada saat ada kejadian," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemkab Majene yang telah merampungkan data dampak gempa bumi di daerah itu.
"Sampai saat ini, Kabupaten Mamuju belum memiliki data yang valid sementara di Majene sudah berhasil dirampungkan," kata Firman Argo Waskito.
Menanggapi pertanyaan anggota pansus, Bupati Majene Lukman menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima informasi terkait bantuan hunian tetap dari Pemerintah Provinsi Sulsel.
"Hanya ada relawan dan LSM yang membangun hunian tetap dengan memodifikasi rumah masyarakat menjadi rumah ramah gempa yang ada di Kabiraan. Jadi warga bersama relawan dan LSM dari Jenggala yang sudah membagun beberapa unit rumah ramah gempa di Kabiraan," terang Lukman.
Bupati juga menyampaikan bahwa warga di 15 dusun meminta direlokasi.
"Hanya saja persoalan tanah atau lokasi yang perlu dibebaskan. Saya berharap Pemerintah Provinsi Sulbar bisa sharing dana bersama," tuturnya.
"Kami sudah siap, karena ada dana bantuan dari Kabupaten Penajam Paser Utara yang bisa digunakan untuk ketersiediaan lahan," jelas Lukman.
Sementara, Kepala BPBD Majene Ilhamsyah menyampaikan bahwa tim Satgas Transisi Darurat Ke Pemulihan Pascagempa telah membentuk 10 tim validasi yang akan menverifikasi data kerusakan rumah akibat gempa.
"Hanya saja, saat ini masih terkendala juklak dari BNPB. Jika sudah turun juklak, kemudian turun juknis lalu dibuatkan peraturan bupati dan tim bisa bergerak ke palapangan," ujar Ilhamsyah.