Makassar (ANTARA) - Pihak Kementerian Pertanian (Kementan) mulai berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait rencana pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi yang diagendakan pada 2020, terutama soal penentuan lokasi yang berpotensi.
"Untuk masalah lokasinya, kami masih studi kelayakan. Beberapa daerah yang kami kunjungi untuk perkebunan sendiri, seperti Enrekang, dan Luwu, untuk hortikultura di Malino, Kabupaten Gowa," kata Kepala Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kementerian Pertanian Abdul Wahid Rauf di Makassar, Jumat.
Untuk hortikultura, kata Wahid, terintegrasi dengan sapi perah dan baru sebatas alternatif.
"Makanya, kami melakukan studi kelayakan sambil melihat plus minusnya," ujarnya saat menemui Sekdaprov Sulsel hari ini.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani menyampaikan, yang terpenting adalah kolaboratif. Karena pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
"Yang terpenting adalah jangan langsung mengambil alih fungsi dan sebagainya. Karena kita ini betul-betul program yang berbasis riset," ucap Abdul Hayat.
Untuk itu, tambahnya, tugas bersama adalah bagaimana melakukan mapping semua potensi yang ada, baik hortikultura, yang terpadu dan sebagainya, karena akan dikaji secara menyeluruh.
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulsel ikut mendukung apa yang disampaikan oleh Kepala BPTP, selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian.
"Untuk masalah lokasinya, kami masih studi kelayakan. Beberapa daerah yang kami kunjungi untuk perkebunan sendiri, seperti Enrekang, dan Luwu, untuk hortikultura di Malino, Kabupaten Gowa," kata Kepala Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kementerian Pertanian Abdul Wahid Rauf di Makassar, Jumat.
Untuk hortikultura, kata Wahid, terintegrasi dengan sapi perah dan baru sebatas alternatif.
"Makanya, kami melakukan studi kelayakan sambil melihat plus minusnya," ujarnya saat menemui Sekdaprov Sulsel hari ini.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani menyampaikan, yang terpenting adalah kolaboratif. Karena pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
"Yang terpenting adalah jangan langsung mengambil alih fungsi dan sebagainya. Karena kita ini betul-betul program yang berbasis riset," ucap Abdul Hayat.
Untuk itu, tambahnya, tugas bersama adalah bagaimana melakukan mapping semua potensi yang ada, baik hortikultura, yang terpadu dan sebagainya, karena akan dikaji secara menyeluruh.
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulsel ikut mendukung apa yang disampaikan oleh Kepala BPTP, selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian.