Mamuju (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia meminta agar pemerintah yang ada di daerah di seluruh Indonesia dapat mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 20 persen melalui APBD.
"Anggaran pendidikan yang mampu dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan pendidikan di daerah melalui dana biaya operasional sekolah (BOS) dianggap sangat minim," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Dr Sulistyo MPd, saat melakukan kunjungan kerja, di Mamuju, Selasa
Ia mengatakan, anggaran pendidikan tersebut tidak cukup untuk membangun kualitas dan mutu pendidikan di daerah sehingga pembangunan pendidikan di daerah perkembangannya sangat melambat.
"Pembangunan pendidikan dengan menggunakan anggaran pusat melalui dana BOS hanya bisa membiayai satu tenaga guru sekitar Rp150 ribu per orang setiap bulan untuk meningkatkan kinerjanya, selebihnya untuk sarana dan prasarana pendidikan,"katanya.
Menurut dia, anggaran tersebut sangat minim dalam memacu kinerja guru apalagi seluruh guru di Indonesia masih banyak yang belum disertifikasi dalam rangka diberikan bantuan anggaran untuk meningkatkan kinerjanya dan juga masih banyak belum menerima tunjangan profesi yang besarnya sama dengan gaji pokok.
Dia mengatakan, tidak semua guru di tanah air kinerjanya dipacu dengan program bantuan anggaran dari pemerintah sehingga para guru tidak berperan maksimal dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
Karena itu, ia meminta agar pemerintah di setiap daerah yang belum dapat mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 20 persen melalui APBD masing-masing agar dapat digunakan dalam rangka memacu kinerja guru dengan memberikan mereka bantuan.
"Bagi daerah yang belum mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen melalui APBD dapat merubah kebijakannya itu agar tercermin bahwa pemerintahannya peduli terhadap pembangunan pendidikan,"katanya.
Ia mengatakan, anggaran pendidikan 20 persen perlu diwujudkan di daerah harus diwujudkan karena itu juga merupakan amanah yang telah diatur dalam konstitusi negara ini.
"Bila anggaran pendidikan sekitar 20 persen dapat terwujud di setiap daerah di Indonesia, maka akan dapat memaksimalkan peran tenaga pendidik seperti guru memaksimalkan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dengan memberikan mereka tunjangan fungsional serta untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan akan memadai,"katanya.
Dia mengatakan, kualitas dan mutu pendidikan akan dicapai dan pendidikan dinegara ini akan lebih meningkat dari sebelumnya. (T.KR-MFH/Y006)
"Anggaran pendidikan yang mampu dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan pendidikan di daerah melalui dana biaya operasional sekolah (BOS) dianggap sangat minim," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Dr Sulistyo MPd, saat melakukan kunjungan kerja, di Mamuju, Selasa
Ia mengatakan, anggaran pendidikan tersebut tidak cukup untuk membangun kualitas dan mutu pendidikan di daerah sehingga pembangunan pendidikan di daerah perkembangannya sangat melambat.
"Pembangunan pendidikan dengan menggunakan anggaran pusat melalui dana BOS hanya bisa membiayai satu tenaga guru sekitar Rp150 ribu per orang setiap bulan untuk meningkatkan kinerjanya, selebihnya untuk sarana dan prasarana pendidikan,"katanya.
Menurut dia, anggaran tersebut sangat minim dalam memacu kinerja guru apalagi seluruh guru di Indonesia masih banyak yang belum disertifikasi dalam rangka diberikan bantuan anggaran untuk meningkatkan kinerjanya dan juga masih banyak belum menerima tunjangan profesi yang besarnya sama dengan gaji pokok.
Dia mengatakan, tidak semua guru di tanah air kinerjanya dipacu dengan program bantuan anggaran dari pemerintah sehingga para guru tidak berperan maksimal dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
Karena itu, ia meminta agar pemerintah di setiap daerah yang belum dapat mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 20 persen melalui APBD masing-masing agar dapat digunakan dalam rangka memacu kinerja guru dengan memberikan mereka bantuan.
"Bagi daerah yang belum mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen melalui APBD dapat merubah kebijakannya itu agar tercermin bahwa pemerintahannya peduli terhadap pembangunan pendidikan,"katanya.
Ia mengatakan, anggaran pendidikan 20 persen perlu diwujudkan di daerah harus diwujudkan karena itu juga merupakan amanah yang telah diatur dalam konstitusi negara ini.
"Bila anggaran pendidikan sekitar 20 persen dapat terwujud di setiap daerah di Indonesia, maka akan dapat memaksimalkan peran tenaga pendidik seperti guru memaksimalkan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dengan memberikan mereka tunjangan fungsional serta untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan akan memadai,"katanya.
Dia mengatakan, kualitas dan mutu pendidikan akan dicapai dan pendidikan dinegara ini akan lebih meningkat dari sebelumnya. (T.KR-MFH/Y006)