Makassar (ANTARA) - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulsel dan Sulbar tengah fokus mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) di daerah tersebut.
"Kita ingin mengatakan, satu apresiasi yang cukup tinggi dari Pemprov, karena perluasan jangkauan TPAKD ini sangat dibutuhkan dalam posisi mendorong sekuat tenaga yang namanya PEN," kata Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani pada Rakor TPAKD Provinsi Sulsel dan Sulbar di Makassar, Jumat.
TPAKD terdiri dari pemerintah daerah, OJK dan BI bersama pemangku kepentingan lainnya yang bertugas mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait produk dan layanan keuangan yang memiliki tujuan yang sama yaitu membangun daerah melalui pengembangan potensi lokal dengan memanfaatkan berbagai sumber daya.
Abdul Gani menjelaskan sinergitas TPAKD Provinsi dengan kabupaten/kota diperlukan, dimana salah satu tugasnya adalah mendukung dan mensukseskan program PEN yang diluncurkan pemerintah pusat.
Adapun tahun 2020, kondisi perekonomian Sulsel berada pada angka -0,70 persen, meskipun angka ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka -2,07 persen. Namun, harus tetap waspada pada kondisi ancaman resesi ekonomi yang semakin parah.
Karena alasan tersebut, pemerintah membuka akses dan aktivitas masyarakat dengan serangkaian kebijakan dalam rangka masa kenormalan baru, walaupun angka terpapar COVID-19 masih bertambah.
"Apa yang kita lakukan dengan kondisi real yang sekarang ini, dengan kondisi yang kita inginkan ke depan ini pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, ide, gagasan, inovasi kita lakukan," ujarnya.
Berbagai strategi khusus dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19. Sehingga, dalam kepentingan tersebut dibutuhkan kerjasama berbagai pihak secara maksimal untuk menyiapkan program kerja, terutama sektor ekonomi yang terdampak COVID-19, khususnya UMKM.
Terkait UMKM, ia menyampaikan bahwa harus didukung oleh berbagai pihak. Terdapat 1,2 juta UMKM di Sulsel.
"Saya kira sangat membantu jaringan informasi dan data-data kepada UMKM," ujarnya.
Fakta-fakta informasi dibutuhkan terkait UMKM oleh pemerintah, kemudian ditransformasi menjadi sebuah keputusan efektif untuk memastikan kebutuhan masyarakat. Termasuk pada bantuan yang akan diberikan, yang dilandasi atas kebutuhan.
Ia juga mengharapkan UMKM di Sulsel dapat memasarkan produknya dan menjawab tantangan dunia internasional.
"Kita ingin mengatakan, satu apresiasi yang cukup tinggi dari Pemprov, karena perluasan jangkauan TPAKD ini sangat dibutuhkan dalam posisi mendorong sekuat tenaga yang namanya PEN," kata Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani pada Rakor TPAKD Provinsi Sulsel dan Sulbar di Makassar, Jumat.
TPAKD terdiri dari pemerintah daerah, OJK dan BI bersama pemangku kepentingan lainnya yang bertugas mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait produk dan layanan keuangan yang memiliki tujuan yang sama yaitu membangun daerah melalui pengembangan potensi lokal dengan memanfaatkan berbagai sumber daya.
Abdul Gani menjelaskan sinergitas TPAKD Provinsi dengan kabupaten/kota diperlukan, dimana salah satu tugasnya adalah mendukung dan mensukseskan program PEN yang diluncurkan pemerintah pusat.
Adapun tahun 2020, kondisi perekonomian Sulsel berada pada angka -0,70 persen, meskipun angka ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka -2,07 persen. Namun, harus tetap waspada pada kondisi ancaman resesi ekonomi yang semakin parah.
Karena alasan tersebut, pemerintah membuka akses dan aktivitas masyarakat dengan serangkaian kebijakan dalam rangka masa kenormalan baru, walaupun angka terpapar COVID-19 masih bertambah.
"Apa yang kita lakukan dengan kondisi real yang sekarang ini, dengan kondisi yang kita inginkan ke depan ini pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, ide, gagasan, inovasi kita lakukan," ujarnya.
Berbagai strategi khusus dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19. Sehingga, dalam kepentingan tersebut dibutuhkan kerjasama berbagai pihak secara maksimal untuk menyiapkan program kerja, terutama sektor ekonomi yang terdampak COVID-19, khususnya UMKM.
Terkait UMKM, ia menyampaikan bahwa harus didukung oleh berbagai pihak. Terdapat 1,2 juta UMKM di Sulsel.
"Saya kira sangat membantu jaringan informasi dan data-data kepada UMKM," ujarnya.
Fakta-fakta informasi dibutuhkan terkait UMKM oleh pemerintah, kemudian ditransformasi menjadi sebuah keputusan efektif untuk memastikan kebutuhan masyarakat. Termasuk pada bantuan yang akan diberikan, yang dilandasi atas kebutuhan.
Ia juga mengharapkan UMKM di Sulsel dapat memasarkan produknya dan menjawab tantangan dunia internasional.