Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi)Pemprov) Sulawesi Selatan tengah fokus membebaskan lahan untuk Bendungan Pamukkulu yang berada di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani di Makassar, Selasa, mengatakan pekerjaan yang jika dilakukan secara optimal oleh pemerintah kabupaten/kota, pasti akan berdampak ke provinsi.
Untuk masalah pembebasan lahan, kata Abdul Hayat, sebenarnya sama halnya dengan kereta api Makassar-Parepare, dan Makassar New Port (MNP).
Tentunya, apa yang dikerjakan sekarang ini, nuansanya satu, yakni Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Kita tahu sendiri, bahwa hampir semua persoalan ini diarahkan ke PEN, dan infrastruktur yang ada sekarang ini, yang telah dipaparkan tadi," katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Sulsel hari ini.
"Jadi, posisi-posisi forum koordinasi ini tentunya lebih banyak informalnya. Karena jika mau formal seperti sekarang ini, waktunya sangat terbatas," ujarnya.
"Tapi yang kita inginkan adalah bentuk koordinasi antara teman-teman di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa dan provinsi juga tidak kalah penting untuk memberikan ruang dan penguatan percepatan-percepatan yang ada di kabupaten/kota," lanjutnya.
Sementara, Wakil Bupati Takalar Ahmad Daeng Se're, mengatakan, pihaknya hanya mengawal terkait pembayaran lahan, karena masyarakat sudah lama menanti hal tersebut.
"Kami berharap agar proses pembayaran ini bisa dilakukan sebelum lebaran," katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani di Makassar, Selasa, mengatakan pekerjaan yang jika dilakukan secara optimal oleh pemerintah kabupaten/kota, pasti akan berdampak ke provinsi.
Untuk masalah pembebasan lahan, kata Abdul Hayat, sebenarnya sama halnya dengan kereta api Makassar-Parepare, dan Makassar New Port (MNP).
Tentunya, apa yang dikerjakan sekarang ini, nuansanya satu, yakni Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Kita tahu sendiri, bahwa hampir semua persoalan ini diarahkan ke PEN, dan infrastruktur yang ada sekarang ini, yang telah dipaparkan tadi," katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Sulsel hari ini.
"Jadi, posisi-posisi forum koordinasi ini tentunya lebih banyak informalnya. Karena jika mau formal seperti sekarang ini, waktunya sangat terbatas," ujarnya.
"Tapi yang kita inginkan adalah bentuk koordinasi antara teman-teman di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa dan provinsi juga tidak kalah penting untuk memberikan ruang dan penguatan percepatan-percepatan yang ada di kabupaten/kota," lanjutnya.
Sementara, Wakil Bupati Takalar Ahmad Daeng Se're, mengatakan, pihaknya hanya mengawal terkait pembayaran lahan, karena masyarakat sudah lama menanti hal tersebut.
"Kami berharap agar proses pembayaran ini bisa dilakukan sebelum lebaran," katanya.