Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan belum bisa memastikan keberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) tahun 2021 melalui embarkasi Makassar, karena belum ada petunjuk pelaksanaan dari Kementerian terkait serta kejelasan pihak Kerajaan Arab Saudi.
"Sampai hari ini belum ada yah. Kemarin, pak menteri bilang belum (keberangkatan haji). Masih tetap menunggu, tapi mungkin agak sulit. Kemarin pun pak menteri jelaskan sampai hari ini kan belum," ujar Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, Kanwil Kemenag Sulsel, Ali Yafid, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.
Namun demikian, pihaknya masih membuka kouta haji, tetapi persoalan lainnya adalah saat ini Indonesia belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang pelaksanaan haji, karena pandemi Coronavirus Disease (COVID-19).
Selain itu, mengingat masih ada waktu satu setengah bulan untuk persiapan JCH di Arafah, yang seharusnya keberangkatan dimulai bulan ini, namun karena tidak adanya kejelasan maka kemungkinan besar pelaksanaan haji tahun ini kembali ditiadakan.
Ditanyakan berapa jumlah daftar tunggu JcH untuk Sulsel sejauh ini, kata dia menyebutkan, tercatat sebanyak 236 ribu orang jamaah haji. Sedangkan untuk kouta keberangkatan H ke Tanah Suci lebih dari tujuh ribuan.
"Kuota kita setiap tahun itu kan sekitar 7.272 orang jamaah. Jadi memang, kalau dikira-kira daftar tunggunya masih ada sekitar 35 tahun, itu kalau dirata-ratakan," ungkap Ali.
Disinggung bagaimana tanggapan jamaah bila tahun ini tidak jadi diberangkatkan ke tanah haram tersebut, kata Ali, tentu jamaah akan merasa kecewa, mengingat sudah dua tahun menunggu untuk naik haji.
"Kita berharap jamaah lebih baik menjaga kesehatan itu lebih utama daripada melaksanakan haji tetapi berisiko, nyawa pun terancam. Tapi, keberangkatan itu tergantung dari Arab Saudi sebetulnya. Kalau kita dikasih kuota, maka jamaah siap diberangkatkan, kalau tidak apa boleh buat, itu semua kewenangan Arab Saudi," paparnya menjelaskan.
Mengenai persiapan JcH mulai administrasi, paspor hingga pemberian vaksin COVID-19 di seluruh daerah rata-rata sudah diselesaikan. Hal itu untuk mengantisipasi bila mana pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuka kouta haji untuk Indonesia tahun ini.
Selain pemberian vaksin COVID-19, JCh yang sudah mendapatkan kouta tetap divaksin Meningitis, sebagai langkah antisipasi bila sewaktu-waktu diberangkatkan. Begitu pula paspor harus disiapkan jamaah.
"Persiapan kita tetap menghitung untuk berangkat, namun kalau nanti Arab Saudi tetap tidak memberikan kuota apa boleh buat. Vaksinasi tetap dilaksanakan bagi JCH nbnn. Kalaupun dibuka kouta dalam waktu dekat ini, pembatasan umur (lansia) jamaah juga kita berlakukan," tamba Ali.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan hingga hari ini Pemerintah Arab Saudi belum memberi kepastian kuota jemaah haji. Sementara, berdasarkan simulasi Tim Mitigasi Haji Kemenag, tenggat waktu persiapan penyelenggaraan haji telah melewati batas akhir.
"Berdasarkan simulasi yang kita lakukan, jika jemaah diberangkatkan sebanyak 5 persen saja, maka kita semestinya sudah mendapatkan kepastian kuota pada 25 Mei 2021. Itu sudah lewat," paparnya
"Bahkan, jika jamaah diberangkatkan hanya 1,8 persen, harusnya kepastian kuota tanggal 28 Mei. Sudah lewat juga" ungkap Menag saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen Senayan di Jakarta.
"Sampai hari ini belum ada yah. Kemarin, pak menteri bilang belum (keberangkatan haji). Masih tetap menunggu, tapi mungkin agak sulit. Kemarin pun pak menteri jelaskan sampai hari ini kan belum," ujar Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, Kanwil Kemenag Sulsel, Ali Yafid, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.
Namun demikian, pihaknya masih membuka kouta haji, tetapi persoalan lainnya adalah saat ini Indonesia belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang pelaksanaan haji, karena pandemi Coronavirus Disease (COVID-19).
Selain itu, mengingat masih ada waktu satu setengah bulan untuk persiapan JCH di Arafah, yang seharusnya keberangkatan dimulai bulan ini, namun karena tidak adanya kejelasan maka kemungkinan besar pelaksanaan haji tahun ini kembali ditiadakan.
Ditanyakan berapa jumlah daftar tunggu JcH untuk Sulsel sejauh ini, kata dia menyebutkan, tercatat sebanyak 236 ribu orang jamaah haji. Sedangkan untuk kouta keberangkatan H ke Tanah Suci lebih dari tujuh ribuan.
"Kuota kita setiap tahun itu kan sekitar 7.272 orang jamaah. Jadi memang, kalau dikira-kira daftar tunggunya masih ada sekitar 35 tahun, itu kalau dirata-ratakan," ungkap Ali.
Disinggung bagaimana tanggapan jamaah bila tahun ini tidak jadi diberangkatkan ke tanah haram tersebut, kata Ali, tentu jamaah akan merasa kecewa, mengingat sudah dua tahun menunggu untuk naik haji.
"Kita berharap jamaah lebih baik menjaga kesehatan itu lebih utama daripada melaksanakan haji tetapi berisiko, nyawa pun terancam. Tapi, keberangkatan itu tergantung dari Arab Saudi sebetulnya. Kalau kita dikasih kuota, maka jamaah siap diberangkatkan, kalau tidak apa boleh buat, itu semua kewenangan Arab Saudi," paparnya menjelaskan.
Mengenai persiapan JcH mulai administrasi, paspor hingga pemberian vaksin COVID-19 di seluruh daerah rata-rata sudah diselesaikan. Hal itu untuk mengantisipasi bila mana pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuka kouta haji untuk Indonesia tahun ini.
Selain pemberian vaksin COVID-19, JCh yang sudah mendapatkan kouta tetap divaksin Meningitis, sebagai langkah antisipasi bila sewaktu-waktu diberangkatkan. Begitu pula paspor harus disiapkan jamaah.
"Persiapan kita tetap menghitung untuk berangkat, namun kalau nanti Arab Saudi tetap tidak memberikan kuota apa boleh buat. Vaksinasi tetap dilaksanakan bagi JCH nbnn. Kalaupun dibuka kouta dalam waktu dekat ini, pembatasan umur (lansia) jamaah juga kita berlakukan," tamba Ali.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan hingga hari ini Pemerintah Arab Saudi belum memberi kepastian kuota jemaah haji. Sementara, berdasarkan simulasi Tim Mitigasi Haji Kemenag, tenggat waktu persiapan penyelenggaraan haji telah melewati batas akhir.
"Berdasarkan simulasi yang kita lakukan, jika jemaah diberangkatkan sebanyak 5 persen saja, maka kita semestinya sudah mendapatkan kepastian kuota pada 25 Mei 2021. Itu sudah lewat," paparnya
"Bahkan, jika jamaah diberangkatkan hanya 1,8 persen, harusnya kepastian kuota tanggal 28 Mei. Sudah lewat juga" ungkap Menag saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen Senayan di Jakarta.