Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membangun loket pelayanan perizinan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintahan dalam melakukan aktivitas ekonomi.
"Lokel pelayanan perizinan ini diharapkan dapat menjadi jembatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulbar untuk menjemput pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengurus perizinan," kata Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPM PTSP Provinsi Sulbar Tajuddin Hasan Sulur di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan loket pelayanan tersebut akan membantu masyarakat menyelesaikan urusan pemerintahan seperti perizinan yang dibutuhkan melakukan aktivitas ekonomi untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.
"Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulbar begitu banyak dalam hal perizinan dan tentu memakan waktu bagi masyarakat mendapatkannya, apalagi di tengah pendemi, masyarakat melakukan antrean hingga menimbulkan kerumunan massa yang justru berpotensi menjadi tempat penularan COVID-19," katanya.
Oleh karena itu, DPMPTSP Provinsi Sulbar membangun loket perizinan ini yang dapat mempermudah masyarakat di tingkat kabupaten mengurus perizinan.
"Urusan dan perpanjangan perizinan yang menjadi kewenangan provinsi telah menumpuk, semoga dengan dibangunnya loket pelayanan perizinan ini membuat pelaku usaha, petani dan nelayan terlayani secara, nyaman, aman mudah, tanpa berbelit-belit," ujarnya.
Loket pelayanan perizinan ini telah dibangun di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar dan akan menyusul kabupaten lainnya.
Ia menyampaikan pelayanan itu secara gratis.
"Lokel pelayanan perizinan ini diharapkan dapat menjadi jembatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulbar untuk menjemput pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengurus perizinan," kata Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPM PTSP Provinsi Sulbar Tajuddin Hasan Sulur di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan loket pelayanan tersebut akan membantu masyarakat menyelesaikan urusan pemerintahan seperti perizinan yang dibutuhkan melakukan aktivitas ekonomi untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.
"Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulbar begitu banyak dalam hal perizinan dan tentu memakan waktu bagi masyarakat mendapatkannya, apalagi di tengah pendemi, masyarakat melakukan antrean hingga menimbulkan kerumunan massa yang justru berpotensi menjadi tempat penularan COVID-19," katanya.
Oleh karena itu, DPMPTSP Provinsi Sulbar membangun loket perizinan ini yang dapat mempermudah masyarakat di tingkat kabupaten mengurus perizinan.
"Urusan dan perpanjangan perizinan yang menjadi kewenangan provinsi telah menumpuk, semoga dengan dibangunnya loket pelayanan perizinan ini membuat pelaku usaha, petani dan nelayan terlayani secara, nyaman, aman mudah, tanpa berbelit-belit," ujarnya.
Loket pelayanan perizinan ini telah dibangun di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar dan akan menyusul kabupaten lainnya.
Ia menyampaikan pelayanan itu secara gratis.