Otoritas militer Myanmar akan bebaskan 700 tahanan dari penjara Insein Yangon
Rabu, 30 Juni 2021 11:57 WIB
Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/RWA/sa.
Yangon (ANTARA) - Otoritas militer Myanmar akan membebaskan sekitar 700 tahanan dari penjara Insein Yangon pada Rabu, kata kepala penjara Zaw Zaw kepada Reuters.
Namun, kepala penjara itu menolak untuk menyebutkan nama-nama tahanan yang akan dibebaskan.
Lebih dari 5.000 orang telah ditahan sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dari pemerintah terpilih Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sebuah kelompok aktivis.
Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (18/6) telah menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan umum pada November 2020 serta membebaskan para tahanan politik, termasuk Suu Kyi.
Pada Sabtu (19/6), kementerian luar negeri Myanmar merilis pernyataan yang menolak resolusi PBB itu.
Pihak militer Myanmar menganggap bahwa resolusi PBB itu dibuat "berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah".
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 873 pengunjuk rasa sejak kudeta pada 1 Februari. Namun, pihak junta membantah angka itu.
Sumber: Reuters
Namun, kepala penjara itu menolak untuk menyebutkan nama-nama tahanan yang akan dibebaskan.
Lebih dari 5.000 orang telah ditahan sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dari pemerintah terpilih Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sebuah kelompok aktivis.
Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (18/6) telah menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan umum pada November 2020 serta membebaskan para tahanan politik, termasuk Suu Kyi.
Pada Sabtu (19/6), kementerian luar negeri Myanmar merilis pernyataan yang menolak resolusi PBB itu.
Pihak militer Myanmar menganggap bahwa resolusi PBB itu dibuat "berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah".
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 873 pengunjuk rasa sejak kudeta pada 1 Februari. Namun, pihak junta membantah angka itu.
Sumber: Reuters
Pewarta : Yuni Arisandy Sinaga
Editor : Redaktur Makassar
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Indra Sjafri diprediksi ubah susunan pemain timnas U22 Indonesia vs Myanmar U22
12 December 2025 13:37 WIB
Filipina ke semifinal sebagai peringkat kedua terbaik, ungguli Myanmar dan Kamboja
23 July 2025 4:43 WIB
SAR Malaysia selamatkan korban gempa Myanmar terperangkap di reruntuhan hotel enam hari
03 April 2025 4:22 WIB
Terpopuler - Sejagat
Lihat Juga
Peneliti Unhas kenalkan lalat buah sebagai model riset strategis berbagai bidang
11 February 2026 4:35 WIB
PM Anwar tolak desakan oposisi soal isu penyerahan lahan di perbatasan Sabah-Kalimantan ke Indonesia
31 January 2026 6:15 WIB
Meski cuaca buruk, Basarnas lanjutkan cari korban kecelakaan pesawat di Bulusaraung
21 January 2026 4:43 WIB
Warga binaan di Sulawesi Selatan hasilkan 2,6 ton bahan pangan saat panen raya
16 January 2026 19:32 WIB
Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad dilarikan ke rumah sakit usai terjatuh
06 January 2026 11:22 WIB
Mantan PM Malaysia Najib Razak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas 25 dakwaan
27 December 2025 6:20 WIB