Makassar (ANTARA) - Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Eko Pranoto mendorong pemerintah kabupaten/kota ikut menyerap beras Bulog, misalnya untuk jatah beras khusus bagi Aparatur Negeri Sipil (ASN) di wilayah tersebut.
"Kita meminta bantuan pemerintah untuk membantu outnya (serapan) beras yang ada pada kami karena masih cukup banyak (stoknya)," ujar Eko seusai penyerahan dan pelepasan bantuan beras terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kompleks pergudangan Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu.
Ia menyebut sejauh ini serapan pembelian beras Bulog untuk ASN baru lingkup kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sebanyak 10 ton per bulan. Sisanya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Pra Sejahtera Daerah (Rasda) di beberapa daerah lain.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan pemerintah kabupaten/kota di dua provinsi yakni Sulsel dan Sulawesi Barat (Sulbar) belum berkontribusi dalam pembelian beras Bulog untuk jatah ASN.
"Kita berharap ada outnya dari pemda seperti bantuan COVID-19. Saat ini baru Pemprov yang bekerja sama untuk beras ASN. Kalau daerah lain seperti Kota Palopo ada bantuan COVID-19 dan Rasda. Di Kota Parepare, serta Kabupaten Soppeng juga ada bantuan BPNT, juga bantuan ASN, tapi serapan langsung belum ada," katanya.
Untuk itu, pihaknya mendorong seluruh Pemda di wilayah Sulselbar bisa menjalin kerja sama dalam bentuk MoU atau Nota Kesepahaman pemenuhan beras bagi ASN, khususnya beras premium yang kualitasnya sama seperti di pasaran.
"Kita sudah penjajakan dengan Pemkot Makassar melalui wali kota, mungkin dalam waktu dekat bisa relalisasi. Draf MoU sudah diserahkan untuk dipelajari dulu. Tindaklanjutnya kami sudah siapkan beras premium bagi ASN. Kami berharap semua Pemda ikut menyerap beras Bulog," ujarnya menekankan.
Eko menyebut saat ini gabah/beras hasil panen petani sudah terserap 226 ribu ton dengan presentase 75 persen dari yang ditargetkan sebanyak 303 ribu ton, sampai akhir tahun 2021. Pada panen raya Agustus nanti, Bulog kembali menyerap hasil panen. Untuk ketahanan stok beras bisa bertahan hingga 45 bulan ke depan.
"Penyerapan beras Bulog ini juga kami dibantu pemerintah daerah tetangga seperti Provinsi Papua, NTT, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Medan dan Gorongtalo. Bulog Sulselbar sudah mengirim ke daerah itu totalnya sebanyak 22.600 ton gunanya membantu ketahanan pangan disana,"ujar Eko.
Hal senada di sampaikan Kepala Cabang Perum Bulog Makassar Harisun.
Pihaknya berharap pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerjanya meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep bisa segera bekerja sama dengan Bulog untuk pemenuhan pangan beras ASN.
"Kalau Makassar kita hanya melayani Pemprov 10 ton. Pemkot Makassar dan daerah lain belum. Harapan kami ASN di Sulselbar bisa menyerap beras Bulog minimal 10 kilogram per ASN. Bila dikalikan dengan seluruh ASN, maka sangat luar biasa out-nya (serapan)," ujarnya.
Harisun menambahkan, apabila pemda tidak membantu menyerap beras Bulog, maka stok beras di gudang akan menumpuk dan bisa saja rusak termakan waktu jika tidak disalurkan. Sehingga langkah strategisnya Pemda dan Bulog mesti bersinergi demi pemenuhan pangan beras ASN maupun BPNT melalui MoU.
"Kita meminta bantuan pemerintah untuk membantu outnya (serapan) beras yang ada pada kami karena masih cukup banyak (stoknya)," ujar Eko seusai penyerahan dan pelepasan bantuan beras terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kompleks pergudangan Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu.
Ia menyebut sejauh ini serapan pembelian beras Bulog untuk ASN baru lingkup kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sebanyak 10 ton per bulan. Sisanya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Pra Sejahtera Daerah (Rasda) di beberapa daerah lain.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan pemerintah kabupaten/kota di dua provinsi yakni Sulsel dan Sulawesi Barat (Sulbar) belum berkontribusi dalam pembelian beras Bulog untuk jatah ASN.
"Kita berharap ada outnya dari pemda seperti bantuan COVID-19. Saat ini baru Pemprov yang bekerja sama untuk beras ASN. Kalau daerah lain seperti Kota Palopo ada bantuan COVID-19 dan Rasda. Di Kota Parepare, serta Kabupaten Soppeng juga ada bantuan BPNT, juga bantuan ASN, tapi serapan langsung belum ada," katanya.
Untuk itu, pihaknya mendorong seluruh Pemda di wilayah Sulselbar bisa menjalin kerja sama dalam bentuk MoU atau Nota Kesepahaman pemenuhan beras bagi ASN, khususnya beras premium yang kualitasnya sama seperti di pasaran.
"Kita sudah penjajakan dengan Pemkot Makassar melalui wali kota, mungkin dalam waktu dekat bisa relalisasi. Draf MoU sudah diserahkan untuk dipelajari dulu. Tindaklanjutnya kami sudah siapkan beras premium bagi ASN. Kami berharap semua Pemda ikut menyerap beras Bulog," ujarnya menekankan.
Eko menyebut saat ini gabah/beras hasil panen petani sudah terserap 226 ribu ton dengan presentase 75 persen dari yang ditargetkan sebanyak 303 ribu ton, sampai akhir tahun 2021. Pada panen raya Agustus nanti, Bulog kembali menyerap hasil panen. Untuk ketahanan stok beras bisa bertahan hingga 45 bulan ke depan.
"Penyerapan beras Bulog ini juga kami dibantu pemerintah daerah tetangga seperti Provinsi Papua, NTT, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Medan dan Gorongtalo. Bulog Sulselbar sudah mengirim ke daerah itu totalnya sebanyak 22.600 ton gunanya membantu ketahanan pangan disana,"ujar Eko.
Hal senada di sampaikan Kepala Cabang Perum Bulog Makassar Harisun.
Pihaknya berharap pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerjanya meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep bisa segera bekerja sama dengan Bulog untuk pemenuhan pangan beras ASN.
"Kalau Makassar kita hanya melayani Pemprov 10 ton. Pemkot Makassar dan daerah lain belum. Harapan kami ASN di Sulselbar bisa menyerap beras Bulog minimal 10 kilogram per ASN. Bila dikalikan dengan seluruh ASN, maka sangat luar biasa out-nya (serapan)," ujarnya.
Harisun menambahkan, apabila pemda tidak membantu menyerap beras Bulog, maka stok beras di gudang akan menumpuk dan bisa saja rusak termakan waktu jika tidak disalurkan. Sehingga langkah strategisnya Pemda dan Bulog mesti bersinergi demi pemenuhan pangan beras ASN maupun BPNT melalui MoU.