Mamuju (ANTARA) - DPRD Sulawesi Barat mendukung penganggaran dana operasional peralatan peringatan gempa melalui APBD agar sinkron dengan bantuan peralatan gempa yang telah direalisasi pemerintah pusat dari APBN.

Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) Sudirman di Mamuju, Jumat, mengatakan DPRD Sulbar telah melihat secara langsung alat peringatan gempa yang merupakan bantuan pemerintah pusat di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar.

Menurut dia, alat tersebut ternyata belum dapat dioperasikan karena terkendala biaya operasional seperti honor operator dan pembiayaan lainnya.

"Saat ini operator alat tersebut bekerja secara sukarela, sehingga akan dibantu anggaran honor agar operator dapat bekerja mengoperasikan alat tersebut melalui APBD Sulbar," katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Sulbar Darko Majid mengatakan alat peringatan gempa itu merupakan bantuan pemerintah pusat yang dianggarkan melalui APBN setelah wilayah Sulbar dilanda gempa bermagnitudo 6,2 pada 15 Januari 2020.

Ia mengatakan alat tersebut memiliki sistem Warning Receiver System (WRS) dan Early Warning System (EWS) sebagai sistem penerima peringatan dini informasi gempa bumi.

"Alat ini bertujuan untuk pemantauan dan perkembangan akan bencana dan juga dilengkapi alat pendeteksi likuifaksi, dan peralatan taktis melalui bantuan satelit," katanya.

Ia berharap dengan adanya anggaran operasional melalalui APBD, alat tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pewarta : M.Faisal Hanapi
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024