Mamuju (ANTARA News) - Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat, masa bakti 2010-2014, resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Pusat, Nurdin Halid, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Mamuju, Sabtu.
Pengukuhan pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) ini juga dihadiri Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Sulbar, Samiran, para anggota DPRD dan sejumlah para pelaku usaha koperasi.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dekopinda Sulbar, Tashan Burhanuddin, mengemukakan, Provinsi Sulbar yang baru saja berusia belia atau enam tahun masih memiliki banyak kekurangan.
Ia mengatakan, untuk mendukung suksesnya tugas-tugas yang diamankan ini membutuhkan dukungan seluruh pengurus yang terlibat dan terlebih dukungan pemerintah provinsi dalam rangka menggerakkan insan koperasi yang ada di daerah ini.
"Dekopin memiliki peran penting dalam rangka mendorong perkembangan koperasi di Indonesia termasuk di Sulbar karena usaha koperasi telah terbukti mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara khususnya di Sulbar," kata dia.
Ia mengemukakan, sebenarnya kepengurusan ini idealnya harus dilantik di tahun 2010, namun kesibukan ketua Dekopin pusat akhirnya pelaksanaan pengukuhan baru dapat dilaksanakan saat ini.
"Atas permintaan pak gubernur yang sangat mengharapkan pengurus Dekopinda Sulbar agar dilantik langsung oleh pak Nurdin Halid," ungkapnya.
Karena itu, kata dia, momentum pelaksanaan pelantikan ini menjadi pemicu pengurus Dekopinda Sulbar untuk lebih bekerja keras lagi dalam menata masa depan gerakan koperasi demi terwujudnya kemandirian ekonomi bangsa.
Tashan yang juga mantan Sekretaris Provinsi Sulbar ini mengatakan, bangsa Indonesia telah dihadapkan berbagai permasalahan yang cukup serius khususnya mengatasi dampak ekonomi global, masalah modal sosial dan karakter bangsa untuk mewujudkan bangsa bermartabat.
Secara rasional kata dia, perlu dilakukan guna mengawal pratek demokrasi yang dilakukan oleh semua pelaku kepentingan guna mengkondisikan paralelisme demokrasi politik dan ekonomi sehingga terwujud kemandirian ekonomi yang bermakna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ia berharap, dengan dikukuhkannya pengurus dekopinda ini tentunya menjadi harapan besar bagi peningkatan ekonomi kemandirian di daerah ini. (T.KR-ACO/Z002)
Pengukuhan pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) ini juga dihadiri Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Sulbar, Samiran, para anggota DPRD dan sejumlah para pelaku usaha koperasi.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dekopinda Sulbar, Tashan Burhanuddin, mengemukakan, Provinsi Sulbar yang baru saja berusia belia atau enam tahun masih memiliki banyak kekurangan.
Ia mengatakan, untuk mendukung suksesnya tugas-tugas yang diamankan ini membutuhkan dukungan seluruh pengurus yang terlibat dan terlebih dukungan pemerintah provinsi dalam rangka menggerakkan insan koperasi yang ada di daerah ini.
"Dekopin memiliki peran penting dalam rangka mendorong perkembangan koperasi di Indonesia termasuk di Sulbar karena usaha koperasi telah terbukti mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara khususnya di Sulbar," kata dia.
Ia mengemukakan, sebenarnya kepengurusan ini idealnya harus dilantik di tahun 2010, namun kesibukan ketua Dekopin pusat akhirnya pelaksanaan pengukuhan baru dapat dilaksanakan saat ini.
"Atas permintaan pak gubernur yang sangat mengharapkan pengurus Dekopinda Sulbar agar dilantik langsung oleh pak Nurdin Halid," ungkapnya.
Karena itu, kata dia, momentum pelaksanaan pelantikan ini menjadi pemicu pengurus Dekopinda Sulbar untuk lebih bekerja keras lagi dalam menata masa depan gerakan koperasi demi terwujudnya kemandirian ekonomi bangsa.
Tashan yang juga mantan Sekretaris Provinsi Sulbar ini mengatakan, bangsa Indonesia telah dihadapkan berbagai permasalahan yang cukup serius khususnya mengatasi dampak ekonomi global, masalah modal sosial dan karakter bangsa untuk mewujudkan bangsa bermartabat.
Secara rasional kata dia, perlu dilakukan guna mengawal pratek demokrasi yang dilakukan oleh semua pelaku kepentingan guna mengkondisikan paralelisme demokrasi politik dan ekonomi sehingga terwujud kemandirian ekonomi yang bermakna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ia berharap, dengan dikukuhkannya pengurus dekopinda ini tentunya menjadi harapan besar bagi peningkatan ekonomi kemandirian di daerah ini. (T.KR-ACO/Z002)