Makassar (ANTARA) - Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditunda karena pemilik suara sebagian tidak hadir di acara yang digelar di hotel Four Pointer by Sheraton.
"Panitia sudah mempersiapkan pelaksanaan muscab, tapi saat verifikasi peserta pemilik suara sebagian tidak hadir," kata Ketua Panitia Muscab PPP Kota Makassar, Abdul Azis Namu di arena muscab, Minggu.
Ia mengemukakan untuk proses verifikasi peserta maupun pemilik suara dilaksanakan Tim Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP sehingga bukan ranah DPC yang melakukan verifikasi.
Untuk pemilik suara, ada 18 suara, masing-masing 15 Pimpinan Anak Cabang (PAC kecamatan), satu suara dari Badan Otonom (Organisasi Sayap), satu DPW dan satu dari DPP PPP. Hanya saja yang hadir enam dari PAC, sehingga tidak memenuhi persyaratan 50+1 suara.
Penundaan muscab tersebut, kata dia, setelah adanya kesepakatan dengan pengurus DPC dengan DPW karena waktu yang disepakati peserta untuk absensi kehadiran pukul 13.00 WITA, namun sebagian pemilik suara tidak hadir sampai batas waktu yang ditentukan.
"Kesepakatannya begitu dengan DPW, kalau sudah melewati batas waktu verifikasi dan tidak tuntas maka ditunda," papar legislator DPRD Kota Makassar ini.
Salah seorang kandidat Ketua DPC PPP Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy menuturkan seharusnya muscab ini sudah menghasilkan ketua, namun akhirnya pelaksanaan pemilihan ditunda karena sebagian pemilik suara tidak hadir. Ia menduga ada intrik politik hingga muscab gagal.
"Padahal kami sudah siap. Tapi diduga ada yang menyembunyikan beberapa Sekretaris dan Ketua PAC agar tidak hadir di muscab," bebernya menduga.
Legislator DPRD Sulsel ini meminta kepada pengurus DPP dan DPW untuk melakukan investigasi atas dugaan oknum tertentu yang sengaja menghambat pemilik suara lain untuk tidak hadir menyalurkan hak pilihnya pada muscab tersebut.
Ia bahkan mencurigai jika kepengurusan DPC PPP Makassar terdapat dua surat kepengurusan (SK) yang terbit sehingga menjadi salah satu penghambat pelaksanaan muscab. Sebab pada SK yang lain namanya dihapus dan SK lain terdaftar pengurus Bappilu.
"Ada dugaan pemalsuan SK, maka perlu segera diinvestigasi karena ini bisa membuat citra buruk pada partai. Ada dua SK yang terbit pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama," ujarnya.
Wakil Ketua DPP PPP, Amir Uskara pada kesempatan itu mengatakan tidak mengetahui adanya SK ganda dalam satu kepengurusan. Dugaannya, SK tersebut adalah palsu.
"Kok bisa?. Harus ada solusi. Kalau prosesnya sudah jalan pasti ada jalan keluar. Kalau ada SK ganda kita lihat dulu, karena sejak awal sebelum Muktamar, DPP mengeluarkan surat edaran untuk tidak pergantian SK di semua tingkatan, baik dari DPW sampai PAC sebelum ada konfirmasi ke DPW," papar legislator DPR RI ini.
Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan, saat diminta tanggapan soal itu mengemukakan hadir atau tidak pemilik suara itu bukan wewenang DPW. Bila tidak memungkinkan kehadiran sebagian PAC maka tentu ditunda. Legislator DPRD Sulsel itu enggan merespons adanya SK ganda karena saat itu dirinya belum menjabat Ketua DPW PPP Sulsel.
"Panitia sudah mempersiapkan pelaksanaan muscab, tapi saat verifikasi peserta pemilik suara sebagian tidak hadir," kata Ketua Panitia Muscab PPP Kota Makassar, Abdul Azis Namu di arena muscab, Minggu.
Ia mengemukakan untuk proses verifikasi peserta maupun pemilik suara dilaksanakan Tim Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP sehingga bukan ranah DPC yang melakukan verifikasi.
Untuk pemilik suara, ada 18 suara, masing-masing 15 Pimpinan Anak Cabang (PAC kecamatan), satu suara dari Badan Otonom (Organisasi Sayap), satu DPW dan satu dari DPP PPP. Hanya saja yang hadir enam dari PAC, sehingga tidak memenuhi persyaratan 50+1 suara.
Penundaan muscab tersebut, kata dia, setelah adanya kesepakatan dengan pengurus DPC dengan DPW karena waktu yang disepakati peserta untuk absensi kehadiran pukul 13.00 WITA, namun sebagian pemilik suara tidak hadir sampai batas waktu yang ditentukan.
"Kesepakatannya begitu dengan DPW, kalau sudah melewati batas waktu verifikasi dan tidak tuntas maka ditunda," papar legislator DPRD Kota Makassar ini.
Salah seorang kandidat Ketua DPC PPP Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy menuturkan seharusnya muscab ini sudah menghasilkan ketua, namun akhirnya pelaksanaan pemilihan ditunda karena sebagian pemilik suara tidak hadir. Ia menduga ada intrik politik hingga muscab gagal.
"Padahal kami sudah siap. Tapi diduga ada yang menyembunyikan beberapa Sekretaris dan Ketua PAC agar tidak hadir di muscab," bebernya menduga.
Legislator DPRD Sulsel ini meminta kepada pengurus DPP dan DPW untuk melakukan investigasi atas dugaan oknum tertentu yang sengaja menghambat pemilik suara lain untuk tidak hadir menyalurkan hak pilihnya pada muscab tersebut.
Ia bahkan mencurigai jika kepengurusan DPC PPP Makassar terdapat dua surat kepengurusan (SK) yang terbit sehingga menjadi salah satu penghambat pelaksanaan muscab. Sebab pada SK yang lain namanya dihapus dan SK lain terdaftar pengurus Bappilu.
"Ada dugaan pemalsuan SK, maka perlu segera diinvestigasi karena ini bisa membuat citra buruk pada partai. Ada dua SK yang terbit pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama," ujarnya.
Wakil Ketua DPP PPP, Amir Uskara pada kesempatan itu mengatakan tidak mengetahui adanya SK ganda dalam satu kepengurusan. Dugaannya, SK tersebut adalah palsu.
"Kok bisa?. Harus ada solusi. Kalau prosesnya sudah jalan pasti ada jalan keluar. Kalau ada SK ganda kita lihat dulu, karena sejak awal sebelum Muktamar, DPP mengeluarkan surat edaran untuk tidak pergantian SK di semua tingkatan, baik dari DPW sampai PAC sebelum ada konfirmasi ke DPW," papar legislator DPR RI ini.
Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan, saat diminta tanggapan soal itu mengemukakan hadir atau tidak pemilik suara itu bukan wewenang DPW. Bila tidak memungkinkan kehadiran sebagian PAC maka tentu ditunda. Legislator DPRD Sulsel itu enggan merespons adanya SK ganda karena saat itu dirinya belum menjabat Ketua DPW PPP Sulsel.