Makassar (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan menegaskan akan terus melakukan pemantauan perkembangan dana pembangunan lods darurat Pasar Sentral Makassar sebesar Rp4,3 miliar pasca kebakaran Juli 2011.
Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat BPK Sulsel Daniel Sembiring yang di konfirmasi di Makassar, Selasa, mengaku jika pihaknya masih melakukan pemantauan penggunaan anggaran untuk pembangunan lods sementara dari Pemerintah Kota Makassar.
"Sejak beberapa hari ini kami sudah melakukan monitoring tentang penggunaan anggaran itu, apalagi beberapa anggota DPRD Makassar ada yang meributkan anggaran itu. Makanya kami masih tetap mengikuti perkembangannya hingga saat ini," ujarnya.
Mengenai adanya yang meributkan anggaran darurat itu di DPRD Makassar, pihaknya akan konsentrasi melakukan pemantauan dan mencari kebenaran terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.
Namun sebelum BPK Sulsel melakukan pemeriksaan itu, pihaknya menegaskan jika proses pemeriksaan baru akan dilaksanakan pada setahun kemudian saat memasuki anggaran baru.
Terkait mekanisme untuk melakukan pemeriksaan itu, ia juga mengaku tidak serta merta langsung melakukan pemeriksaan dan audit karena membutuhkan proses dan biasanya pemeriksaan anggaran 2011 baru akan diusut pada tahun 2012 atau setahun kemudian.
"Kami belum mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan karena penganggaran keuangan masih berjalan, nanti setelah setahun berlalu barulah kami melakukan pemeriksaan," katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel tengah menelisik dugaan indikasi penyelewengan dana pembangunan lods darurat Pasar Sentral Makassar pasca kebakaran Juli lalu.
Kasus ini hangat diperbincangkan di kantor DPRD Kota Makassar. Penelisikan tersebut tengah dilakukan berdasarkan keterangan Kepala Seksi Ekonomi dan Moneter Kejati Sulsel, Samsul Kasim.
"Sementara kami telusuri, seperti apa SK parsial yang diduga dapat menimbulkan kerugian negara yang dikeluarkan sejumlah pimpinan di DPRD Kota Makassar," terang Samsul mengaku masih menelisik dugaan tersebut.
Kendati pihak kejaksaan tengah menelisik dugaan tersebut, namun Samsul yang seringkali bertindak selaku penyidik di bagian Intelijen Kejati Sulsel mengaku belum menerima laporan terkait dugaan penyelewengan dana pembangunan lods darurat pascakebakaran Pasar Sentral Makassar yang banyak menelan korban, karena ratusan pedagang kehilangan mata pencarian.
Meski demikian, kejaksaan belum menerima laporan dari masyarakat maupun pemerintah terkait unsur melawan hukum dalam penganggaran pembangunan lods darurat berkisar Rp4,3 miliar itu. (T.KR-MH/F003)
Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat BPK Sulsel Daniel Sembiring yang di konfirmasi di Makassar, Selasa, mengaku jika pihaknya masih melakukan pemantauan penggunaan anggaran untuk pembangunan lods sementara dari Pemerintah Kota Makassar.
"Sejak beberapa hari ini kami sudah melakukan monitoring tentang penggunaan anggaran itu, apalagi beberapa anggota DPRD Makassar ada yang meributkan anggaran itu. Makanya kami masih tetap mengikuti perkembangannya hingga saat ini," ujarnya.
Mengenai adanya yang meributkan anggaran darurat itu di DPRD Makassar, pihaknya akan konsentrasi melakukan pemantauan dan mencari kebenaran terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.
Namun sebelum BPK Sulsel melakukan pemeriksaan itu, pihaknya menegaskan jika proses pemeriksaan baru akan dilaksanakan pada setahun kemudian saat memasuki anggaran baru.
Terkait mekanisme untuk melakukan pemeriksaan itu, ia juga mengaku tidak serta merta langsung melakukan pemeriksaan dan audit karena membutuhkan proses dan biasanya pemeriksaan anggaran 2011 baru akan diusut pada tahun 2012 atau setahun kemudian.
"Kami belum mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan karena penganggaran keuangan masih berjalan, nanti setelah setahun berlalu barulah kami melakukan pemeriksaan," katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel tengah menelisik dugaan indikasi penyelewengan dana pembangunan lods darurat Pasar Sentral Makassar pasca kebakaran Juli lalu.
Kasus ini hangat diperbincangkan di kantor DPRD Kota Makassar. Penelisikan tersebut tengah dilakukan berdasarkan keterangan Kepala Seksi Ekonomi dan Moneter Kejati Sulsel, Samsul Kasim.
"Sementara kami telusuri, seperti apa SK parsial yang diduga dapat menimbulkan kerugian negara yang dikeluarkan sejumlah pimpinan di DPRD Kota Makassar," terang Samsul mengaku masih menelisik dugaan tersebut.
Kendati pihak kejaksaan tengah menelisik dugaan tersebut, namun Samsul yang seringkali bertindak selaku penyidik di bagian Intelijen Kejati Sulsel mengaku belum menerima laporan terkait dugaan penyelewengan dana pembangunan lods darurat pascakebakaran Pasar Sentral Makassar yang banyak menelan korban, karena ratusan pedagang kehilangan mata pencarian.
Meski demikian, kejaksaan belum menerima laporan dari masyarakat maupun pemerintah terkait unsur melawan hukum dalam penganggaran pembangunan lods darurat berkisar Rp4,3 miliar itu. (T.KR-MH/F003)