Mamuju (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melakukan kegiatan "entry meeting" pemeriksaan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Polewali Mandar.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Saifuddin , Selasa mengatakan, pelaksanaan"entry meeting" itu akan dilaksanakan di tiga kecamatan sebagai contoh pemeriksaan yang memiliki PAD tertinggi, yakni Kecamatan Wonomulyo, Polewali dan Kecamatan Campalagian.
"Pemkab Polewali Mandar sudah siap diperiksa, sejauh mana pajak dan retribusi, apakah sudah berjalan dengan baik dan apabila ada temuan ditindaklanjuti, dan kami harapkan untuk memberi pembinaan, apakah sudah melaksanakan aturan yang ada dan bagaimana pelaksanaannya, urainya.
"Sebagai sampel pemeriksaan, terdapat tiga kecamatan, yakni Kecamatan Polewali, Wonomulyo dan Campalagian yang memiliki PAD tertinggi. Jika pelaksanaan sudah baik dan PAD-nya lancar maka akan diterapkan di kecamatan lain," kata Ahmad Saifuddin.
Sementara, Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nursiska Ria menjelaskan, kegiatan itu bertujuan melakukan pemeriksaan kinerja terkait efektivitas pengelolaan PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Kemandirian fiskal menurut Nursiska Ria, sangat penting sehingga dapat melihat sejauh mana kemandirian suatu daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau program pembangunan.
"Semua daerah di Indonesia masih bergantung pada pemerintah pusat untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Ini yang kami periksa dengan harapan nanti hasilnya membantu pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pendapatan dari pengelolaan pajak dan retribusi atau potensi daerah lainnya," jelasnya.
"Pada pemeriksaan ini, dilakukan pada unit kerja daerah yang mengelola PAD dan tidak tertutup, kami akan ke instansi lain terkait yang berjalan selama 30 hari," ujar Nursiska Ria.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Saifuddin , Selasa mengatakan, pelaksanaan"entry meeting" itu akan dilaksanakan di tiga kecamatan sebagai contoh pemeriksaan yang memiliki PAD tertinggi, yakni Kecamatan Wonomulyo, Polewali dan Kecamatan Campalagian.
"Pemkab Polewali Mandar sudah siap diperiksa, sejauh mana pajak dan retribusi, apakah sudah berjalan dengan baik dan apabila ada temuan ditindaklanjuti, dan kami harapkan untuk memberi pembinaan, apakah sudah melaksanakan aturan yang ada dan bagaimana pelaksanaannya, urainya.
"Sebagai sampel pemeriksaan, terdapat tiga kecamatan, yakni Kecamatan Polewali, Wonomulyo dan Campalagian yang memiliki PAD tertinggi. Jika pelaksanaan sudah baik dan PAD-nya lancar maka akan diterapkan di kecamatan lain," kata Ahmad Saifuddin.
Sementara, Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nursiska Ria menjelaskan, kegiatan itu bertujuan melakukan pemeriksaan kinerja terkait efektivitas pengelolaan PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Kemandirian fiskal menurut Nursiska Ria, sangat penting sehingga dapat melihat sejauh mana kemandirian suatu daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau program pembangunan.
"Semua daerah di Indonesia masih bergantung pada pemerintah pusat untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Ini yang kami periksa dengan harapan nanti hasilnya membantu pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pendapatan dari pengelolaan pajak dan retribusi atau potensi daerah lainnya," jelasnya.
"Pada pemeriksaan ini, dilakukan pada unit kerja daerah yang mengelola PAD dan tidak tertutup, kami akan ke instansi lain terkait yang berjalan selama 30 hari," ujar Nursiska Ria.